Home / Politik / Kadek Diana Resmi Digusur, Diah Srikandi Nakhodai Komisi III DPRD Bali
I Gusti Ayu Diah Werdhi Srikandi WS. (humas dprd bali)

Kadek Diana Resmi Digusur, Diah Srikandi Nakhodai Komisi III DPRD Bali

Denpasar (KitaIndonesia.Com) – Politikus PDIP asal Gianyar, I Kadek Diana, resmi digusur dari jabatannya sebagai Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bali. Kini, jabatan tersebut ditempati koleganya yang juga anggota Fraksi PDIP DPRD Provinsi Bali, Dr I Gusti Ayu Diah Werdhi Srikandi WS.

Kepastian pergantian nakhoda komisi yang membidangi pembangunan tersebut terungkap dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bali di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Provinsi Bali, di Denpasar, Senin (20/4/2020).

Rapat Paripurna yang berlangsung melalui teleconference ini mengagendakan pengumuman perubahan komposisi pimpinan dan anggota Komisi III DPRD Provinsi Bali serta penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Bali Tahun 2019.

Penetapan Diah Srikandi sebagai Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bali ini, tentu mengejutkan. Sebab sebelumnya, DPD PDIP Provinsi Bali melalui Fraksi PDIP DPRD Provinsi Bali justru mengusulkan nama anggota Fraksi PDIP DPRD Provinsi Bali AA Ngurah Adhi Ardhana, untuk menggantikan Kadek Diana.

Hanya saja karena terbentur aturan di lembaga dewan, jabatan tersebut tidak dapat ditempati Adhi Ardhana, yang sudah dua periode duduk sebagai anggota Komisi II DPRD Provinsi Bali. Sebagai solusinya, Diah Srikandi ditunjuk sebagai Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bali.

Diah Srikandi merangkap jabatan sebagai Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bali. Jabatan tersebut akan diemban Diah Srikandi hingga tanggal 1 Oktober 2020.

I Gusti Ayu Diah Werdhi Srikandi WS (kiri) saat memimpin sebuah rapat di DPRD Provinsi Bali. (humas dprd bali)

“Sementara Gung Adhi (AA Ngurah Adhi Ardhana, red) diputuskan oleh Pimpinan (Ketua DPD PDIP Bali, red) untuk menjadi Ketua Komisi III. Tetapi karena terbentur aturan disini (DPRD Bali, red), maka ditunda penetapannya,” jelas Ketua DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Adi Wiryatama, usai memimpin Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bali.

Menurut politikus PDIP asal Tabanan ini, penetapan Adhi Ardhana sebagai Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bali terbentur Tata Tertib Pasal 71 ayat 9 Peraturan DPRD Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2019.

Aturan ini mengamanatkan bahwa perpindahan anggota DPRD Provinsi Bali antar Komisi dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Komisi paling singkat satu tahun berdasarkan usulan Fraksi. Selain itu, pergantian Ketua Komisi minimal harus berjalan selama satu tahun sejak penetapan Alat Kelengkapan Dewan (AKD).

Seperti diketahui, AKD di DPRD Bali terbentuk 1 Oktober 2019 lalu. Itu artinya, AKD saat ini belum genap berusia satu tahun.

“Nanti kan kita lihat, kita kembalikan lagi kepada induk organisasi. Pimpinan dan AKD itu penugasannya dari partai,” ujar Adi Wiryatama.

Sementara itu, Diah Srikandi yang dikonfirmasi terpisah, mengaku siap mengemban tugas baru ini. Ia tak menampik jika jabatan tersebut diembannya untuk sementara waktu.

“Sebagai kader, kita siap jika ditugaskan oleh pimpinan,” tutur Diah Srikandi, yang juga salah satu Wakil Ketua DPD PDIP Provinsi Bali. (KI4)

Check Also

Baliho Puan Mejeng di Berbagai Daerah, Pengamat: Untuk Persiapan Pilpres 2024

Jakarta (KitaIndonesia.Com) -Pemasangan baliho Puan Maharani di sejumlah daerah ditengarai sebagai persiapan menghadapi pemilihan presiden …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *