KITA INDONESIA Mencerdaskan – Merekatkan
Denpasar (KitaIndonesia.Com) – DPRD Provinsi Bali menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Keputusan DPRD Provinsi Bali Tentang Rekomendasi LKPJ Gubernur Tahun Anggaran 2019 serta laporan dan sikap DPRD Bali terhadap empat buah Ranperda, di Gedung Dewan, Kamis (14/5/2020).
Menariknya sebelum mengikuti rapat paripurna, pimpinan dan anggota dewan yang hadir menjalani rapid test. Tes kali ini juga menyasar kelompok ahli DPRD Provinsi Bali.
Menurut Sekretaris DPRD Provinsi Bali I Gede Suralaga, mengingat rapat paripurna kembali dilaksanakan secara virtual, tidak semua anggota dewan hadir dan menjalani tes.
“Semua peserta yang menghadiri rapat paripurna di-rapid test,” jelas Suralaga, saat dikonfirmasi terkait tes yang dilakukan atas perintah Ketua DPRD Provinsi Bali I Nyoman Adi Wiryatama, ini. “Pak Ketua memerintahkan saya untuk koordinasi dengan Diskes (Dinas Kesehatan Provinsi, red) agar menyiapkan rapid test saat sidang paripurna,” imbuhnya.
Ditemui secara terpisah, Ketua DPRD Provinsi Bali I Nyoman Adi Widyatama membenarkan soal pelaksanaan rapid test ini. Menurut dia, rapid test yang kembali dilaksanakan di Gedung DPRD Provinsi Bali sesungguhnya bukan hal istimewa.
Tes itu dilakukan dengan berkaca dari kejadian di Banjar Serokadan, Desa Abuan, Kabupaten Bangli. Ada ratusan warga yang hasil rapid test-nya reaktif, dan setelah diuji swab ternyata hasilnya negatif.
“Kita kan sudah di-rapid test di sini, takutnya nanti salah. Sambil mengetahui itu dan meyakinkan kita, para dewan ini sehat,” ujar mantan Bupati Tabanan dua periode itu.
Adi Wiryatama bahkan mengaku sempat terkejut dengan hasil rapid test di Banjar Serokadan, Bangli. Menurut dia, alat rapid test yang dipakai saat itu perlu diselidiki. Sebab dikhawatirkan alat tersebut palsu atau dipalsukan.
Belajar dari pengalaman itu pula, rapid test kembali dilakukan di Gedung DPRD Provinsi Bali. Apalagi, Gubernur Bali Wayan Koster juga meminta ada rapid test lagi di dewan.
“Pak Gubernur tadi malam menelepon saya, lebih baik tes saja dewan lagi. Siapa tahu ada nanti karena sekian lama ini ada yang ke mana-mana, wara-wiri mengurus rakyatnya,” pungkas Adi Wiryatama. (KI4)
