Home / Politik / Jelang Pilkada 2020, Golkar Bali: Tidak Ada Mahar Politik
Komang Takuaki Banuartha dan Muammar Kaddafi. (kitaindonesia.com/san edison)

Jelang Pilkada 2020, Golkar Bali: Tidak Ada Mahar Politik

Denpasar (KitaIndonesia.Com) – Setelah kembali terpilih pada Musyawarah Nasional (Munas) beberapa waktu lalu, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menekankan beberapa hal penting kepada pengurus di daerah jelang Pilkada Serentak 2020. Salah satunya, tidak memperkenankan pemungutan mahar kepada para bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

“Jadi, tidak ada istilah mahar,” kata Bendahara Tim Pilkada Partai Golkar Provinsi Bali Komang Takuaki Banuartha, di sela-sela acara puncak peringatan HUT ke – 55 Partai Golkar, yang berlangsung di Wantilan Kantor DPD Partai Golkar Provinsi Bali, di Denpasar. Acara ini berlangsung selama tiga hari, tanggal 15-17 Desember 2019.

Meski tak ada lagi mahar politik, namun bukan berarti para calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diusung Partai Golkar tidak menyiapkan dana. Para kandidat harus tetap memiliki modal yang cukup dalam rangka kerja – kerja pemenangan Pilkada.

“Mahar dalam artian setoran ke partai atau orang per orangan di internal partai yang sudah tidak ada lagi. Tetapi untuk kampanye dan kerja – kerja pemenangan kan tetap butuh dana. Mana ada kerja politik tanpa cost,” ujar Banuartha, yang didampingi Wakil Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Bali Muammar Kaddafi dan Wakil Ketua Kominfo DPD I Partai Golkar Provinsi Bali Putu Indriawan Karna.

Dikatakan, cost politik yang disiapkan oleh para calon tentu tidak untuk kepentingan kas partai atau orang per orangan. Namun, anggaran tersebut wajib disiapkan untuk kepentingan pemenangan calon itu sendiri.

“Benar tidak ada lagi setoran ke partai, atau yang disebut mahar. Tapi untuk menang, ya harus ada dana. Dana itu tidak untuk kepentingan perorangan atau kas partai, namun untuk kepentingan pemenangan calon itu sendiri,” kata Banuartha, yang juga Bendahara DPD Partai Golkar Provinsi Bali.

Beberapa biaya yang menurut Banuartha, wajib disiapkan calon adalah dana kampanye hingga dana saksi. Dana survei untuk menakar popularitas dan elektabilitas calon, juga diakuinya tidak kalah penting.

“Masa calon tidak siapkan dana kampanye yang cukup? Lalu kalau di tengah jalan dana gak ada, gimana bisa kampanye? Atau bahkan dana saksi ga ada, bisa dibayangkan hasilnya seperti apa?” tandas Banuartha, sembari kembali menekankan bahwa jangan sampai para calon salah menerjemahkan kebijakan tanpa mahar ini.

“Jadi tidak boleh ada individu yang minta setoran kepada calon. Siapapun yang lakukan itu, akan ditindak tegas. Itu perintah Bapak Ketua Umum, juga ditegaskan lagi oleh Plt Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali. Sebab Partai Golkar lagi berbenah, jangan dinodai lagi dengan hal seperti itu,” pungkasnya. (KI4)

Check Also

Kinerja Polda Bali Diapresiasi Sekwan DPRD Provinsi Bali

Denpasar(KitaIndonesia.Com) – DPRD Provinsi Bali menyatakan terbuka dalam memfasilitasi penyampaian aspirasi yang dilakukan oleh masyarakat …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *