Home / Hukum / Janda Jadi Tersangka Perebutan Lahan, Togar Situmorang: Ada Dugaan Praktik Nominee
Advokat senior Togar Situmorang, SH, MH, MAP, CMed, CLA. (istimewa)

Janda Jadi Tersangka Perebutan Lahan, Togar Situmorang: Ada Dugaan Praktik Nominee

Denpasar (KitaIndonesia.Com) – Kasus dugaan tindak pidana penganiyaan terjadi di sebuah lokasi proyek bangunan di Desa Purwakerthi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Bali, pada 1 Oktober 2021 sekitar Pukul 16.30 Wita.

Kasus ini telah memasuki babak baru, dimana masing-masing pihak yakni JW dan seorang janda berinisial RMS telah ditetapkan menjadi Tersangka tindak pidana penganiayaan sebagaimana dimaksud Pasal 351 ayat 1 KUHP.

Kasus ini mendapat perhatian khusus dari advokat senior Togar Situmorang, SH, MH, MAP, CMed, CLA. Maklum, salah satu Tersangka, janda RMS, merupakan klien PBH Panglima Hukum. Togar Situmorang sendiri duduk sebagai Dewan Pengawas PBH PBH Panglima Hukum.

Togar Situmorang mengatakan, awal peristiwa saling lapor di Polsek Abang ini terkait lahan yang sedang dikerjakan oleh Tersangka JW, di mana Tersangka RMS datang menanyakan sertifikat yang justru atas nama Tersangka JW.

Tersangka RMS mempertanyakan hal tersebut karena merasa ada perlakuan janggal dan tidak terima terkait perolehan sertifikat yang dicantumkan atas nama Tersangka JW.

“Sebab sesungguhnya penggunaan aliran dana pembelian lahan dan proses pembangunan tersebut dari WNA berinisial GA asal Australia, yang merupakan pacar dari anak perempuan Tersangka RMS, bernama K,” urai Togar Situmorang, di Denpasar, Jumat 19 November 2021.

Kehadiran Tersangka RMS yang merupakan klien PBH Panglima Hukum Bali ini ke lahan sengketa dan menanyakan asal-usul sertifikat tersebut, ternyata memancing cekcok hingga baku hantam. Ada banyak saksi saat itu, termasuk anak Tersangka RMS.

“Tetapi karena seorang ibu yang terbatas kekuatan tenaga, akhirnya Tersangka RMS mengalami luka-luka permanen di sekitar bibir hingga dijahit dengan perkiraan 12 jahitan. Bahkan salah satu pendengaran RMS mengalami kerusakan permanen, sebagaimana pengakuan klien RMS kepada tim advokat dari PBH Panglima Hukum,” jelas Togar Situmorang.

Mencermati peristiwa hukum ini, Togar Situmorang berpandangan bahwa sangat penting untuk melihat akar masalahnya, yaitu ada dugaan praktik transaksi nominee. Sebab pemilik lahan yang sesungguhnya adalah WNA asal Australia yang memiliki hubungan dengan anak wanita Tersangka RMS.

“Yang jelas hal ini sangat merugikan Tersangka RMS, karena ingin ada kepastian terkait kepemilikan atas lahan tersebut malah berujung pidana,” ujar Togar Situmorang.

Praktik nominee, imbuhnya, sangat bertentangan dengan aturan hukum di Indonesia. Sebab ada klausa tidak halal dalam perikatan atau kepemilikan nominee tersebut, dimana dalam Pasal 21 ayat 1 dan Pasal 26 ayat 2 UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (UUPA) dengan tegas melarang WNA memiliki tanah dengan status hak milik.

Ketentuan tersebut ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 41 dan Pasal 42 UUPA serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 103 Tahun 2015 Tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian Oleh Orang Asing di Indonesia.

“Sehingga jelas bahwa peristiwa hukum nominee tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, adanya penyelundupan hukum (Wetsontduiking/ Fraus Legis) dengan tujuan agar WNA menguasai lahan tersebut. Hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 21 ayat 1 dan Pasal 26 ayat 2 Undang Undang Pokok Agraria,” tandas advokat kelahiran Jakarta berdarah Batak ini.

“Penyelundupan hukum tidak memenuhi syarat halal. Sehingga karena bertentangan dengan aturan hukum tersebut, maka itu jelas berlawanan dengan kesusilaan, atau melanggar ketertiban umum sehingga bisa batal demi hukum,” imbuhnya.

Togar Situmorang menjelaskan, dalam kasus seperti ini peranan pemerintah daerah sangat penting, terutama agar bisa menertibkan lahan-lahan seperti ini. Pemerintah daerah juga diharapkan segera menindak hal ini demi menjaga perlindungan hak WNI.

Pemerintah Kabupaten Karangasem juga diharapkan bisa menelusuri proses jual beli, pajak, proses masuk uang ke Indonesia kepada rekening siapa karena sangat potensial dugaan asal usul ada pencucian uang.

“Ini melanggar aturan Hukum Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Asing sehingga tidak masuk dalam kas negara. Apalagi dengan menggunakan nama WNI, itu juga jelas menggunakan dugaan identitas palsu, dan banyak hal lainnya yang harus diungkap,” tegas Togar Situmorang.

Yang tidak kalah penting, mengingat ada peristiwa pidana penganiayaan di lokasi lahan tersebut, Togar Situmorang mendorong agar proyek di lokasi tersebut dihentikan sementara.

“Selanjutnya semua yang terkait dalam status lahan tersebut harus diperiksa hubungan hukumnya, baik WNA GA asal Australia yang telah diungkap klien kami dalam hal ini Tersangka RMS atas SHM WNI Tersangka JW tersebut. Masih untung tidak sampai memakan korban jiwa,” ujar Togar Situmorang.

Pemerintah Kabupaten Karangasem juga diharapkan bisa menjadikan masalah ini menjadi perhatian untuk menertibkan semua lahan dan permasalahan praktik nominee. Ini penting, agar tidak terjadi perebutan hingga menimbulkan pidana, seperti kasus ini.

“Peristiwa penganiayaan yang terjadi ini sangat tidak diharapkan. Kami berharap pihak kepolisian Sektor Abang, bisa secara porposional dan profesional dalam menangani kasus ini dan dapat dibawa segera ke pengadilan sehingga mendapat kepastian hukum,” kata pemilik Law Firm Togar Situmorang ini.

Hal tak jauh berbeda dilontarkan oleh Ketua PBH Panglima Hukum, Alexander Situmorang, SH, yang ditemui secara terpisah di Kantor Pusat PBH Panglima Hukum Bali Jalan Teuku Umar Barat Nomor 10, Permata Cargo, Denpasar Barat.

“Kami sangat menyayangkan peristiwa saling lapor ini, dan akan diuji kompetensi hukum dari peristiwa tersebut dimana pihak Polsek Abang sudah memberitahu juga kepada Kepala Kejaksaan Negeri Karangasem,” ucapnya.

Alexander Situmorang berharap agar proses hukum tersebut dapat berjalan berimbang. Selain itu, diharapkan pula agar pemilik lahan yang menjadi tempat kejadian perkara tersebut bisa dipanggil agar dimintai keterangan.

Demikian halnya dengan aktivitas di atas lahan tersebut, agar dihentikan sementara dengan pemasangan garis polisi atau police line.

Police line ini diperlukan untuk mengamankan lokasi agar aparat hukum lebih mudah melakukan penyelidikan atau penyidikan karena adanya dugaan tindak pidana di lokasi tersebut,” pungkas Alexander Situmorang. (KI-01)

Check Also

Ipung Sayangkan Pernyataan Kapolres Buleleng yang Sebut Kasus Persetubuhan Anak karena Suka Sama Suka

Denpasar (KitaIndonesia.Com) – Kasus persetubuhan yang menimpa anak perempuan berusia 12 tahun di Buleleng telah …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *