Home / Hukum / Jakarta Terapkan PSBB Jilid II, Togar Situmorang: KPK Harus Kawal Dana Sanksi Pelanggaran
Advokat kondang, Togar Situmorang, SH, MH, MAP. (istimewa)

Jakarta Terapkan PSBB Jilid II, Togar Situmorang: KPK Harus Kawal Dana Sanksi Pelanggaran

Jakarta (KitaIndonesia.Com) – Gubernur DKI Jakarta H Anies Rasyid Baswedan, kembali memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di ibu kota, terhitung sejak tanggal 14 September 2020 lalu. Kebijakan tersebut diambil menyusul terus meningkatnya kasus Covid-19 di daerah itu.

Kebijakan PSBB jilid II ini, lebih ketat dari sebelumnya. Ada lima faktor penting dalam penerapan PSBB kali ini. Pertama, pembatasan aktivitas sosial, ekonomi, keagamaan, budaya, pendidikan, dan lain-lain. Kedua, pengendalian mobilitas. Ketiga, rencana isolasi terkendali. Keempat, pemenuhan kebutuhan pokok. Kelima, penegakan sanksi. Kelima faktor ini diturunkan lagi dalam ketentuan teknis.

Terhadap penerapan PSBB ini, advokat kondang Togar Situmorang, SH, MH, MAP, mengajak warga Jakarta untuk taat dan disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Sebab Pemprov DKI Jakarta mengambil kebijakan tersebut, setelah mencermati tingkat risiko pandemi Covid-19.

“Mendengar Jakarta kembali berlakukan PSBB akibat dari meningkatnya jumlah kasus Covid-19, tentu hal ini harus menjadi perhatian semua pihak. Harus ada kerja sama dengan warga Jakarta untuk saling mencegah atau memutus mata rantai penyebaran virus Corona yang semakin merajalela ini,” ucapnya.

Togar Situmorang sendiri telah menunjukkan kepeduliannya dalam situasi ini. Seperti disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Selain itu, Togar Situmorang juga sudah membagi-bagikan masker secara gratis, memberikan bantuan sembako kepada warga yang terisolasi mandiri dan kampung yang terkena zona merah, hingga mengedukasi masyarakat Jakarta untuk mencegah wabah virus ini melalui spanduk, pamflet dan media online.

“Situasi pandemi ini semakin mengkhawatirkan. Jadi, kebijakan PSBB ini merupakan langkah tepat dan bijak yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta,” ujar Founder dan CEO Law Firm Togar Situmorang yang beralamat di Gedung Piccadilly Room 1003-1004, Jalan Kemang Selatan Raya Nomor 99, Jakarta Selatan; Lantai Dasar Blok A Nomor 12 Srengseng Junction, Jalan Srengseng Raya Nomor 69 RT/RW 05/06, Jakarta Barat; Jalan Tukad Citarum Nomor 5A Renon; Jalan Gatot Subroto Timur Nomor 22, Denpasar; Jalan Malboro Teuku Umar Barat Nomor 10, Denpasar; serta Jalan Trans Kalimantan Nomor 3-4, Sungai Ambawang – Pontianak, Kalimantan Barat, ini.

Dikatakan, dari kelima poin yang diberlakukan dalam PSBB di Jakarta itu, ada sanksi bagi pelanggar. Soal sanksi terhadap pelanggaran protokol kesehatan itu, kini ditambah.

Hal ini berbeda dengan PSBB sebelumnya. Penegak hukum akan memperketat dengan mekanisme sanksi progresif terhadap pelanggaran berulang. Penegakan disiplin dilakukan bersama oleh Polri, TNI, Satpol PP, beserta OPD terkait. Bahkan, penegak hukum akan menerapkan sidang pidana di tempat.

“Kebijakan sanksi ini memang cukup baik bagi warga Jakarta. Seperti tidak memakai masker dikenakan denda Rp 250 ribu atau sanksi kerja sosial. Tentu hal ini bertujuan untuk membuat warga ibu kota makin disiplin. Apalagi Pergub menetapkan sanksi progresif yang makin tinggi bagi pelanggar protokol kesehatan, khususnya terkait penggunaan masker saat beraktivitas di luar rumah,” urai Togar Situmorang yang juga menjabat Tim 9 Investigasi Komisi Nasional Penyelamat Aset Negara (Komnaspan) RI itu.

Meski mengapresiasi, namun Togar Situmorang tetap mengimbau kepada warga dan pihak-pihak terkait dengan penegakan hukum pemberlakuan sanksi bagi pelanggar yang bisa membayar Rp 250.000 itu, agar transparan terkait dana tersebut.

“Tentunya harus dipublikasi uang yang telah terkumpul dari para pelanggar yang terkena sanksi tersebut setelah diberlakukan. Jangan sampai ada yang pro dan kontra tentang uang sanksi pelanggar PSBB,” tanda Ketua Hukum RS dr Moedjito Dwidjosiswojo Jombang, Jawa Timur itu.

Bahkan, Togar Situmorang mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawal dana yang telah didapat dari para pelanggar PSBB di Jakarta.

“Karena kalau hal tersebut tidak dipublikasi secara transparan kepada publik, akan ada rasa tak percaya lagi dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dipimpin Gubernur Anies Bawesdan. Tetapi saya yakin, Gubernur Anies mengerti tentang hal tersebut,” ucapnya.

“Besar harapan kita bersama dan khususnya warga Kota Jakarta, agar tetap mematuhi semua aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Jakarta. Jangan Bandel. Itu prinsip yang harus disadari dan diresapi oleh masyarakat. Dengan kita bekerjasama melakukan tindakan rajin mencuci tangan, menggunakan masker dan handsanitizer, dan menjaga jarak, saya yakin kita semua bisa terhindar dari bahaya virus corona,” pungkas Togar Situmorang, yang digadang – gadang masuk bursa pertarungan pada Pilgub DKI Jakarta 2022 mendatang. (KI-33)

Check Also

Diduga Cemarkan Nama Baik, Istri Zainal Tayeb dan Salah Satu Media Online Disomasi

Denpasar (KitaIndonesia.Com) – Diduga mencemarkan nama baik melalui media online, istri dari terdakwa Zainal Tayeb, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *