Home / Peristiwa / Nasional / Ini yang Harus Dipenuhi Pemerintah Daerah untuk Berlakukan PSBB
Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Safrizal ZA. (istimewa)

Ini yang Harus Dipenuhi Pemerintah Daerah untuk Berlakukan PSBB

Jakarta (KitaIndonesia.Com) – Pemerintah pusat telah mempersilahkan pemerintah daerah untuk mengajukan usulan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Namun sebelum mengajukan ke pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan dan berkoordinasi dengan Gugus Tugas Penanganan Covid-19, ada beberapa hal yang harus dipenuhi pemerintah daerah.

“Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi, di antaranya adalah jumlah dan kasus kematian, serta adanya epidemologi di tempat lain yang berkoneksi dengan daerah yang akan mengajukan PSBB,” jelas Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Safrizal ZA, dalam konferensi pers secara daring di Graha BNPB, Jakarta, Kamis (9/4/2020).

Di samping itu, imbuhnya, pemerintah daerah perlu menyiapkan data-data pendukung. Misalnya peningkatan data mengenai kasus dan waktu kurva epidemologi ini membutuhkan kajian dari pemerintah daerah, termasuk penyebaran dan peta penyebaran menurut kurva waktu.

“Jadi, bisa dihitung kecepatan penyebarannya, serta kejadian transmisi lokal yang disebabkan oleh penyebaran, serta hasil tracing atau tracking penyebaran epidemologi yang menyebabkan ada penularan dari generasi kedua dan generasi ketiga,” ucapnya.

Di samping itu, pemerintah daerah juga harus menghitung kesiapan-kesiapan melalui beberapa hal. Di antaranya pemerintah daerah harus menghitung ketersediaan kebutuhan hidup dasar bagi masyarakat. Sebab PSBB dapat menyebabkan masyarakat sulit mencari nafkah karena semuanya akan melaksanakan pembatasan gerakan dengan tetap tinggal di rumah dan ke luar jika sangat penting sekali.

“Oleh karenanya, pemerintah daerah harus menghitung ketersediaan kebutuhan dan layanan dasar bagi masyarakat agar kehidupan sosial dapat berjalan dengan lancar,” ujar Safrizal.

Pemerintah daerah juga harus menghitung kebutuhan sarana dan prasarana kesehatan, mulai dari ruang isolasi, karantina, ketersediaan tempat tidur, termasuk juga alat-alat kesehatan lainnya, seperti alat pelindung diri, termasuk ketersediaan masker untuk masyarakat.

Pemerintah daerah juga harus menghitung biaya untuk tiga kegiatan utama pemerintah daerah. Pertama, pemenuhan alat kesehatan. Kedua, menghidupkan industri yang mendukung kegiatan pembatasan atau penanganan Covid-19. Ketiga, memastikan kebutuhan layanan dasar melalui bantuan sosial bagi masyarakat.

“Anggaran ini sudah diinstruksikan oleh Menteri Dalam Negeri, juga berdasarkan dengan surat edaran yang sudah dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri. Anggaran ini harus dinyatakan dalam komitmen anggaran yang sudah diwujudkan dalam perubahan alokasi,” tegas Safrizal.

Tak hanya itu, pemerintah daerah juga harus menyiapkan operasionalisasi jaringan pengamanan sosial. Oleh karenanya, sebelum pemberlakuan PSBB diajukan, pemerintah daerah dapat berkoordinasi dengan aparat penegak hukum.

“Menkes dalam hal ini yang akan menetapkan proses penetapan PSBB ini nanti akan berkoordinasi dan mendapat pertimbangan dari Ketua Gugus Tugas Pusat, serta mendapat pertimbangan dari tim pertimbangan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 Permenkes Nomor 9,” tutur Safrizal.

Paling lama dua hari setelah prasyarat diajukan, serta jika kondisi yang diajukan sudah memenuhi syarat, akan dikeluarkan penetapan. Namun, jika prasyarat dan kondisi yang disyaratkan masih mendapat kekurangan, maka Menteri Kesehatan dapat mengembalikan untuk diperbaiki data-data pendukungnya.

Setelah mendapat pertimbangan dari Ketua Pelaksana Gugus Tugas dan pertimbangan dari Dewan Pertimbangan, maka kepala daerah dapat langsung memberlakukan PSBB.

“Kami juga menyampaikan bahwa pemberlakuan PSBB sangat berkaitan langsung dengan daerah sekitarnya. Oleh karenanya, daerah yang akan memberlakukan PSBB ini harus menghitung, satu hal yang harus dijamin adalah pasokan logistik, pasukan alat-alat, pasokan bahan-bahan dalam rangka penanganan Covid-19 ini tidak terganggu,” jelas Safrizal.

Dalam pembatasan berskala besar, semua masyarakat yang tidak memiliki kepentingan yang kuat untuk ke luar rumah tetap dianjurkan untuk tinggal di dalam rumah. Kecuali beberapa pihak yang menjalankan tugas, yang dengan terpaksa atau karena tugas harus ke luar rumah.

“PSBB ini tujuan utamanya adalah penghentian dengan segera penyebaran yang luas bagi penyakit Covid-19 ini. Oleh karenanya, tetap tinggal di rumah, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan jangan lupa cuci tangan dengan sabun dan air mengalir,” pungkas Safrizal. (KI15)

Check Also

PON Papua, Togar Situmorang: Perkuat Fungsi Intelijen Antisipasi Ancaman KKB

Denpasar (KitaIndonesia.Com) – Pekan Olahraga Nasional (PON) XX akan berlangsung di Papua, tanggal 2 sampai …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *