Home / Peristiwa / Nasional / Ini Modus Operandi Mafia Tanah di Indonesia
Direktur Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan Kementerian ATR/ BPN Daniel Adityajaya. (istimewa)

Ini Modus Operandi Mafia Tanah di Indonesia

Jakarta (KitaIndonesia.Com) – Ulah mafia tanah di Indonesia hingga kini masih sangat meresahkan. Di sejumlah daerah, banyak masyarakat yang dirugikan akibat ulah para mafia tanah ini.

Celakanya, hanya sedikit dari banyak kasus tanah akibat ulah para mafia tanah ini yang diproses hukum. Mayoritas sisanya belum tersentuh.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/ BPN) sebagai lembaga yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang agraria/ pertanahan dan tata ruang pun mengimbau agar masyarakat waspada. Sebab, ada banyak modus yang dilakukan oleh mafia tanah dalam menjalankan aksinya.

Direktur Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan Kementerian ATR/ BPN Daniel Adityajaya, menjelaskan bahwa ada beragam modus operandi atau teknik dan cara-cara beroperasi yang dipakai oleh pelaku mafia tanah ini.

Beberapa di antaranya adalah pemalsuan dokumen (alas hak), pendudukan legal/ tanpa hak (wilde occupatie), mencari legalitas di pengadilan, rekayasa perkara, kolusi dengan oknum aparat untuk mendapatkan legalitas, kejahatan (penggelapan dan penipuan) korporasi, pemalsuan kuasa pengurusan hak atas tanah, serta hilangnya warkah tanah.

“Salah satu contoh kasus yang terjadi dalam praktik mafia tanah yaitu dengan memprovokasi masyarakat, petani atau penggarap untuk mengokupasi atau mengusahakan tanah secara ilegal di atas perkebunan HGU, baik yang akan berakhir maupun yang masih berlaku,” papar Daniel Adityajaya, dalam wawancara melalui pertemuan daring terkait mafia tanah, Senin 19 Juli 2021.

“Ada juga kasus pemalsuan dokumen terkait tanah seperti Eigendom, Girik, Surat Keterangan Tanah, SK Redistribusi Tanah, serta tanda tangan Surat Ukur,” imbuhnya.

Daniel Adityajaya menambahkan, mafia tanah ini tidak jauh dari masalah sengketa dan konflik, tetapi mereka menggunakan cara-cara yang melanggar hukum dan biasanya dilakukan oleh sekelompok orang secara terencana, rapi, dan sistematis.

“Jika para pelaku tidak memiliki cara yang terencana, rapi, dan sistematis, maka tidak mungkin bisa masuk ke dalam kategori mafia, sehingga ini diperlukan keahlian tersendiri. Maka Kementerian ATR/ BPN melakukan penanganan yang serius dalam memberantas mafia tanah tersebut,” ujar Daniel Adityajaya.

Ia menyebut, faktor terjadinya mafia tanah dapat disebabkan beberapa hal. Seperti tanah tidak dapat diperbaharui, tanah memiliki nilai ekonomis yang tinggi, serta tanah sangat dibutuhkan masyarakat.

“Hal tersebut memunculkan satu keinginan untuk menguasai yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dengan cara melanggar hukum,” ucapnya.

Dalam menyikapi permasalahan yang terjadi terkait mafia tanah tersebut, Kementerian ATR/ BPN mengambil tindakan cepat dengan melakukan kerja sama dengan lembaga hukum terkait.

Selain itu, Kementerian juga membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti Mafia Tanah dalam upaya untuk menumpas mafia tanah yang ada di Indonesia.

“Hal ini tentunya menjadi concern utama bagi Kementerian ATR/ BPN, dimulai dengan adanya Memorandum of Understanding (MoU) antara Kementerian ATR/ BPN dengan Polri di tahun 2017 dan nanti akan dilakukan juga MoU dengan Kejaksaan Agung yang secara umum bekerja sama di bidang pertanahan dan tata ruang serta hingga kini diperkuat dengan terbentuknya Satgas Mafia Tanah,” pungkasnya. (KI-33)

Check Also

Rencana Bali Dibuka Bagi Wisman, Jamaruli Manihuruk: Petugas Imigrasi Selalu Siap di Lapangan

Denpasar (KitaIndonesia.Com) – Pemerintah berencana membuka pintu bagi kunjungan wisatawan mancanegara (Wisman) ke Indonesia. Sebagai …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *