Home / Peristiwa / Nasional / Ini Ketentuan Bagi Penjual, Pembeli dan Lokasi Pemotongan Hewan Kurban
Wiku Bakti Bawono Adisasmito. (istimewa)

Ini Ketentuan Bagi Penjual, Pembeli dan Lokasi Pemotongan Hewan Kurban

Jakarta (KitaIndonesia.Com) – Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Bakti Bawono Adisasmito, mengimbau semua pihak memperhatikan protokol kesehatan yang wajib dilaksanakan pada tiga kegiatan utama perayaan Iduladha di tengah pandemi Covid-19.

“Tiga kegiatan utama dalam Iduladha tersebut adalah penjualan hewan kurban, kegiatan pemotongan hewan dan pembagian daging kurban, serta penyelenggaraan Salat Iduladha,” jelasnya, dalam konferensi pers di Media Center Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Jakarta, Kamis (30/7/2020).

Menurut dia, pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi yang mengatur pelaksanaan perayaan Idul Adha yang tetap aman dari penularan Covid-19. Di antaranya Surat Edaran Kementerian Agama Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Salat Idul Adha dan Penyembelihan Hewan Kurban Tahun 1441 H/ 2020 M menuju Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19.

Selain itu, Surat Edaran Kementerian Pertanian Nomor 0008/ SE/ PK.320/ F/06/ 2020 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Kurban dalam Situasi Wabah Bencana Nonalam Corona Virus Disease (Covid-19) serta Fatwa MUI Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Salat Idul Adha dan Penyembelihan Hewan Kurban saat Wabah Covid-19.

Untuk penjualan hewan kurban, demikian Wiku, ada beberapa ketentuan yang wajib diikuti oleh penjual dan pembeli serta tempat yang digunakan untuk menjual hewan kurban.

Untuk tempat penjual hewan kurban, ada enam poin yang diatur. Pertama, memiliki izin pemerintah daerah setempat. Kedua, mengatur pembatasan waktu, tata letak dan jaga jarak minimal satu meter. Ketiga, membedakan akses jalan ke luar dan masuk. Keempat, menyediakan sarana dan petunjuk Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS). Kelima, memeriksa suhu tubuh di pintu masuk. Keenam, melarang orang sakit masuk ke tempat penjualan.

Selanjutnya ada sembilan arahan bagi penjual dan pembeli hewan kurban. Pertama, mengoptimalkan penjualan melalui teknologi informasi atau secara daring. Kedua, penjual atau pekerja dari wilayah lain harus memiliki surat sehat. Ketiga, menggunakan pakaian lengan panjang, masker atau Alat Pelindung Diri (APD) sesuai kebutuhan.

BACA JUGA:   Laka Lena Apresiasi Kebijakan Presiden Jokowi Melarang Mudik

Keempat, melakukan CTPS atau hand sanitizer. Kelima, membersihkan lapak dengan disinfektan. Keenam, menggunakan perlengkapan milik pribadi. Ketujuh, menghindari kontak langsung. Kedelapan, menggunakan etika batuk, bersih atau meludah yang tepat. Kesembilan, mmbersihkan diri dan perlengkapan pribadi saat tiba di rumah.

“Khusus untuk kegiatan pemotongan hewan kurban yang aman Covid-19 dibagi menjadi dua, yaitu pemotongan yang dilakukan pada Rumah Pemotongan Hewan Ruminansia (RPH-R) dan pemotongan di luar RPH-R,” ujar Wiku.

Untuk pemotongan yang dilakukan pada RPH-R, ada delapan ketentuan yang harus dilakukan. Pertama, pemotongan dilakukan di RPH-R pemerintah dan swasta. Kedua, menjaga jarak minimal satu meter antar petugas. Ketiga, mengatur kepadatan pekerja dan kebersihan diri. Keempat, mengukur suhu tubuh di pintu masuk. Kelima, menghindari kontak langsung antar petugas. Keenam, menyediakan fasilitas disinfeksi, CTPS dan hand sanitizer. Ketujuh, membersihkan peralatan sebelum dan sesudah digunakan. Kedelapan, petugas menggunakan masker, pelindung wajah, sarung tangan, apron dan sepatu boot.

Adapun untuk pemotongan dilakukan di luar RPH-R, ada sepuluh ketentuan yang diwajibkan. Pertama, dilakukan pemeriksaan suhu tubuh. Kedua, melarang orang sakit untuk bertugas. Ketiga, menjaga jarak minimal satu meter. Keempat, mengatur jumlah panitia pemotongan.

Kelima, membatasi kepadatan orang di tempat pemotongan. Keenam, menerapkan kebersihan diri. Ketujuh, petugas menggunakan masker, pelindung wajah, sarung tangan, apron dan sepatu. Kedelapan, petugas tidak saling berhadapan saat pengulitan, pencacahan dan pengemasan daging. Kesembilan, pembedaan petugas penanganan daging dan jeroan. Kesepuluh, pendistribusian daging dilakukan oleh panitia ke rumah mustahik. (KI-33)

Check Also

Cipayung Plus Bali: RUU Omnibus Law Khianati UUD 1945

Denpasar (KitaIndonesia.Com) – Kelompok Cipayung Plus Bali menegaskan sikapnya menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *