Home / Hukum / HGB PT. Marindo Gemilang Berasal dari SHM Palsu, Masyarakat: Harusnya Disita oleh Polda

HGB PT. Marindo Gemilang Berasal dari SHM Palsu, Masyarakat: Harusnya Disita oleh Polda

Denpasar (KitaIndonesia.Com) – Mantan Wakil Gubernur Bali I Ketut Sudikerta divonis 6 tahun penjara dalam kasus pemalsuan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 5048 milik Pura Luhur/Jurit Uluwatu Pecatu, Kuta Selatan, Badung beberapa tahun silam.

Setelah kasusnya selesai, Polda Bali melalui Penyidik Unit V Subdit 1 Direktorat Reserse Kriminal Umum mengembalikan dokumen SHM seluas 38.650 berlabel “B” itu kepada pihak yang berhak melalui Notaris Nyoman Sudjarni SH.

“Ya benar, dokumen SHM asli sudah dikembalikan ke Notaris. Pengembalian SHM berlangsung pada Jumat 30 Juli 2021 lalu oleh penyidik Unit V Subdit 1 Ditreskrimum Polda Bali,” kata Kepala Bidang Humas Polda Bali Kombes Pol Syamsi kepada awak media, Rabu (8/9/2021) lalu di Denpasar.

Meski demikian, terdapat SHM berlabel “A” yang notabene palsu masih disita oleh penyidik Ditreskrimum Polda Bali.
Bahkan hingga kini, pihak Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Bali dan BPN Badung tampak tutup mulut alias enggan memberikan komentar resmi terkait legalitas SHM berlabel “A” yang sudah dilepas dalam bentuk Hak Guna Bangunan (HGB) nomor 5074 seluas 38.650 M2 kepada PT. Marindo Gemilang yang berlokasi di Surabaya, Jawa Timur.
Padahal seperti diketahui, Kanwil BPN Provinsi telah mengeluarkan surat keputusan nomor SK 0001/HGB/BPN.51/2014, tanggal 2 April 2014 tentang pemberian HGB kepada PT. Marindo Gemilang atas tanah di SHM nomor 5048 Pura Jurit telah dimatikan karena dihapus haknya secara keseluruhan berdasarkan keputusan tersebut.
Dikonfirmasi melalui WhatsApp, Kamis (16/9/2021), Kepala BPN Badung Made Daging belum memberikan komentar resmi terkait hal itu. Begitu pula Eka dari BPN Bali yang dihubungi juga enggan berkomentar banyak dengan dalih bahwa hal itu bukan kewenanganya untuk menjawab.
“Terkait riwayat tanah itu hal yang dikecualikan dalam aturan kami. Riwayat tanah hanya dapat diberikan kepada pemilik tanah dan/instansi yang mempunyai kewenangan dalam rangka penegakan hukum. Untuk riwayat penanganan laporan di kepolisian, terkait penyitaan mungkin bisa tanyakan ke penyidik mengenai hal tersebut. Terimakasih,” ujar Eka.
Mengenai enggannya pihak BPN berkomentar soal legalitas HGB yang bermuara dari SHM palsu ini, sumber di lapangan mengakui persoalan ini merupakan dilema bagi BPN.
Menurutnya, di satu sisi harus membatalkan sementara di sisi lain harus ada putusan tetap. Sebab dalam kepastian hukum terhadap kepalsuan yang dinyatakan palsu oleh polisi, harus terlebih dulu bisa dibuktikan.
“Oleh karenanya, jangan sampai negara dalam hal ini pihak BPN Kanwil atau BPN Badung tidak bisa memberikan kepastian hukum terhadap publik,” ujar sumber yang enggan disebut namanya ini.
Sumber mengatakan bahwa SHM nomor 5048 berlabel “B” asli sudah dikembalikan kepada Pura Jurit melalui Notaris Nyoman Sudjarni SH. Sedangkan yang terdaftar di BPN Badung adalah HGB yang berasal dari sertifikat palsu.
Sehingga sumber berharap seharusnya pihak BPN bisa menjelaskan terkait legalitas HGB tersebut jangan sampai dikemudian hari bisa disalahgunakan.
“Karena memang dari masalah SHM palsu hingga jadi HGB ini sudah menyeret 3 orang yakni Ketut Sudikerta, Wayan Wakil dan almarhum Tri Nugraha,” ungkapnya.
Sumber menambahkan lebih lanjut, HGB yang dilepas ke PT. Marindo Gemilang yang berasal dari SHM palsu seharusnya disita juga oleh Polda. Karena pada faktanya nanti HGB tersebut akan terdaftar dalam administrasi di BPN, sementara SHM asli yang ada di Sudjarni tidak terdaftar.
“Perlu diketahui bahwa dalam aturannya satu objek itu hanya 1 sertifikat. Tidak boleh terdaftar atas nama PT. Marindo Gemilang dan sertifikat yang diamankan di Notaris Sudjarni. Sangat mengherankan apabila BPN tidak mau berkomentar soal ini. Ini ada apa,” tanya sumber. (*)

Check Also

Diambil Sumpahnya, Advokat FERARI Diingatkan Jaga Nama Baik Organisasi

Denpasar (KitaIndonesia.Com) – Pengadilan Tinggi (PT) Denpasar mengambil sumpah 15 orang advokat yang bernaung dibawah …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *