Home / Politik / Hanura Sikka Bergolak, Pengurus Layangkan Mosi Tidak Percaya Kepada Ketua DPC

Hanura Sikka Bergolak, Pengurus Layangkan Mosi Tidak Percaya Kepada Ketua DPC

Jakarta (KitaIndonesia.Com) – Kondisi internal DPC Partai Hanura Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, memanas. Hal ini menyusul keputusan pengurus partai ini yang melayangkan mosi tidak percaya kepada Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Sikka, Fabianus Boli.

Mosi tidak percaya ini terungkap dalam surat yang dilayangkan pengurus DPC Partai Hanura Kabupaten Sikka kepada Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO), di Jakarta. Surat tertanggal 30 Januari 2020 itu ditandatangani oleh 12 orang pengurus DPC Partai Hanura Kabupaten Sikka.

Dalam surat tersebut, para pengurus membeberkan “dosa-dosa” Fabianus Boli selama menakhodai Hanura. Mulai dari kondisi organisasi yang tak terurus hingga masalah keuangan yang tak beres.

Di bidang organisasi, 21 Pimpinan Anak Cabang (PAC) Partai Hanura di Kabupaten Sikka tidak pernah dilantik dan diambil sumpahnya. Bahkan Surat Keputusan (SK) PAC tidak pernah diberikan kepada 21 ketua PAC. Selain itu, 160 Ranting Partai Hanura di Kabupaten Sikka tidak pernah dibentuk.

“Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Sikka sudah bertindak secara sepihak dan melampaui kewenangannya memberhentikan 10 orang badan pengurus harian DPC Partai Hanura Kabupaten Sikka tanpa alasan yang jelas dan tidak sesuai dengan mekanisme partai. Dan menjelang Muscab 2020, Ketua DPC secara sepihak menunjuk beberapa PAC untuk mendukung pencalonannya sebagai ketua DPC untuk periode berikutnya tanpa mencabut SK Kepengurusan PAC yang diganti,” demikian isi surat para pengurus tersebut.

Selanjutnya, masih dalam surat yang sama, juga dipaparkan persoalan keuangan. Di antaranya, bendahara DPC Partai Hanura Kabupaten Sikka tidak menjalankan fungsinya kerena semua keuangan diambil-alih oleh ketua DPC. Untuk penarikan dana pembinaan partai di rekening misalnya, bendahara hanya tanda tangan pada slip. Sementara penarikannya, dilakukan sendiri oleh ketua DPC dan tidak diserahkan ke bendahara untuk dilakukan pembukuan.

Selain itu, dana kontribusi anggota Fraksi Partai Hanura DPRD Kabupaten Sikka periode 2014-2019 yang seyogyanya untuk operasional partai, tidak pernah disetor melalui bendahara dan tidak pernah dipertanggung jawabkan penggunaannya. Begitu pula dana kontribusi pembekalan caleg periode 2019-2024 dari 6 kabupaten yang dilaksanakan di Sikka, tidak pernah dipertanggung jawabkan.

Sesuai dengan ketimpangan-ketimpangan tersebut, para pengurus DPC Partai Hanura Kabupaten Sikka meminta DPP Partai Hanura memberhentikan Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Sikka Fabinus Boli, sekaligus menunjuk pelaksana tugas (Plt) Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Sikka sambil menunggu Muscab. DPP Partai Hanura juga diminati melakukan audit internal Partai Hanura terhadap penggunaan keuangan selama masa kepemimpinan Fabianus Boli.

Sementara itu, Fabianus Boli belum berhasil dikonfirmasi terkait pergolakan internal Partai Hanura Sikka ini. Beberapa kali dihubungi melalui jaringan telepon dan WhatsApp, Fabianus Boli belum memberikan keterangan.

Di tempat terpisah, dimintai tanggapannya soal mosi tidak percaya sejumlah pengurus DPC Partai Hanura Kabupaten Sikka ini, Direktur Eksekutif Lembaga Analisis Politik (L-API) Maksimus Ramses Lalongkoe, mengatakan, bila ketimpangan-ketimpangan tersebut benar maka sebaiknya DPP Partai Hanura harus segara mengambil keputusan cepat. Ini penting, agar tidak menimbulkan kegaduhan di internal partai.

“Kegaduhan hanya akan mempengaruhi konsolidasi partai. Apalagi, pengurus DPP Partai Hanura baru saja dilantik dengan tagline baru ‘From Zero to Hero’,” kata Ramses, di Jakarta, Kamis (13/2/2020).

Dosen Universitas Dian Nusantara Jakarta ini menambahkan, bila mencermati isi surat mosi tidak percaya yang dilayangkan para pengurus DPC Partai Hanura Kabupaten Sikka, menunjukkan adanya permasalahan serius baik pada bidang organisasi maupun bidang keuangan.

“Organisasi bergerak dan berkembang tergantung bagaimana memanage organisasi dan keuangan, apalagi terkait partai politik. Tentu ini sangat rawan,” ujarnya.

Untuk itu, Ramses menyarankan DPP Partai Hanura harus merespons desakan para pengurus DPC tersebut. Ini penting, demi menjaga kekompakan Partai Hanura sehingga sejalan dengan semangat baru partai itu. (KI4)

Check Also

Maju Mundur Jadwal Pemilu, Sekjend PKP Usulkan Rembuk Nasional

Jakarta (KitaIndonesia.Com) – Sekretaris Jenderal (Sekjend) Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Said …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *