Home / Hukum / Hak Asasi Anggota Dilanggar, Togar Situmorang: PERADI Harus Turun Tangan
Advokat senior Togar Situmorang, SH, MH, MAP, CLA, bersama tim dari Law Firm Togar Situmorang. (istimewa)

Hak Asasi Anggota Dilanggar, Togar Situmorang: PERADI Harus Turun Tangan

Denpasar (KitaIndonesia.Com) – Memasuki akhir tahun 2020, advokat senior Togar Situmorang, SH, MH, MAP, CLA, telah menyelesaikan begitu banyak permasalahan hukum dengan mulus, baik pidana maupun perdata. Bersama tim Law Firm Togar Situmorang, advokat berdarah Batak kelahiran Jakarta ini mampu memberikan layanan hukum terbaik kepada klien.

Menariknya, tidak hanya catatan manis yang ditorehkan Togar Situmorang. Sebab pada tahun 2020 ini, advokat yang juga pengamat kebijakan publik itu mendapatkan pengalaman luar biasa, yaitu dilaporkan ke Polda Bali karena diduga melakukan penyekapan terhadap satu keluarga.

Togar Situmorang juga dilaporkan terkait dugaan penggelapan ke Polresta Denpasar oleh orang tidak bertanggung jawab dan tidak mengerti tentang hukum karena laporan tersebut tidak didasari bukti-bukti hukum berdasarkan aturan hukum serta tidak ada saksi-saksi sesuai fakta hukum yang ada.

“Namun karena sudah dilaporkan, maka sebagai warga negara yang taat hukum dan berprofesi sebagai seorang Advokat yang mengerti aturan hukum, maka kami tetap koperatif dan mengikuti semua proses hukum yang ada,” kata Togar Situmorang, di Denpasar, Senin (30/11/2020).

Pihaknya bahkan sudah memberitahu DPN PERADI Jakarta serta DPC PERADI Jakarta Timur terkait permasalahan hukum ini. Togar Situmorang berharap, organisasi profesi tersebut bisa segera turun tangan.

“Kami harap PERADI turun tangan agar permasalahan hukum ini tidak sampai melanggar hak asasi, apalagi terjadi kriminalisasi kepada advokat yang telah bekerja berdasarkan aturan hukum, perjanjian jasa hukum serta surat kuasa, di mana tertulis hak subsitusi, hak retensi serta hak imunitas di dalam dan luar pengadilan. Apalagi jelas terlihat hubungan hukum tersebut masih dalam ranah perdata, namun anehnya malah dilarikan ke ranah pidana,” tegas Togar Situmorang.

Apabila sudah jelas ranah perdata, kata dia, seharusnya untuk kasus pidana bisa dihentikan terlebih dahulu. Sebab menurut Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956, dijelaskan bahwa “Apabila dalam pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu”.

Selain itu, lanjut Togar Situmorang, ada hak retensi dan hal itu diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Kode Etik Advokat dan Pasal 1812 KUHPerdata. Hak retensi adalah hak dari penerima kuasa untuk menahan sesuatu yang menjadi milik pemberi kuasa karena pemberi kuasa belum membayar kepada penerima kuasa hak penerima kuasa yang timbul dari pemberian kuasa.

“Jadi, hak retensi adalah hak dari penerima kuasa untuk menahan kepunyaan pemberi kuasa yang ada padanya sampai pemberi kuasa memenuhi kewajiban yang timbul dari pemberian kuasa,” jelas Togar Situmorang.

Ditambahkan, advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, perlu dijamin dan dilindungi oleh undang-undang demi terselenggaranya penegakan supremasi hukum. Di samping itu, advokat merupakan aparatur hukum mandiri bersama – sama dengan aparatur penegak hukum dalam hal ini kepolisian, kejaksaan dan kehakiman.

“Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat sah pada tanggal 5 April 2003. Agar setiap orang mengetahuinya, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, dan Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288,” urainya.

Merujuk pada peristiwa yang terjadi tahun 2020 ini, diibaratkan Togar Situmorang seperti seorang nakhoda. Nakhoda yang hebat tidak lahir dari lautan tenang, namun dia harus mampu dan terbiasa melewati berbagai rintangan. Orang menjadi tangguh karena dia berupaya mengerahkan segala daya upaya, sabar dan tahan untuk menghadapi kesulitan, serta membawa kru-nya untuk bersama-sama meraih kesuksesan saat berlabuh.

“Dengan pengalaman hukum yang banyak dan sudah banyak makan garam, kami mengimbau masyarakat untuk sadar hukum sehingga masyarakat membutuhkan seorang profesional dalam memberikan jasa hukum untuk membantu menghadapi dan menyelesaikan masalah-masalah hukum yang dihadapi. Profesional yang dimaksud adalah advokat cerdas serta tunduk pada Kode Etik dan UU, bukan advokat yang cerdas membuat rekayasa atau main mata bahkan dengan iming – iming ‘uang sogok’ dengan pihak hukum lain,” tandas Togar Situmorang.

Ia menambahkan, Indonesia sebagai negara hukum dituntut untuk memberikan jaminan perlindungan, kepastian hukum dan keadilan kepada masyarakatnya. Kepastian hukum dan keadilan tidak hanya terbatas pada aspek masalah pidana dan perdata yang dihadapi oleh individu, namun termasuk juga masalah-masalah di bidang bisnis, investasi, perbankan, transaksi internasional yang melibatkan korporasi, dan lain sebagainya.

Melalui jasa hukum yang diberikan, advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan juga merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia.

Seperti halnya Law Firm Togar Situmorang yang didirikan oleh Togar Situmorang, yang memiliki prestasi gemilang dengan banyak penghargaan. Mulai dari masuk daftar 100 Advokat Hebat versi Majalah Property&Bank hingga meraih penghargaan Indonesia Most Leading Award 2019 dan terpilih sebagai The Most Leading Lawyer In Satisfactory Performance of The Year.

Advokat kondang yang memiliki motto “Siap Melayani Bukan Dilayani” ini berkomitmen untuk memberikan pelayanan dalam persoalan hukum kepada klien atau masyarakat yang membutuhkan jasa hukum. Bahkan terobosan hebat tahun 2020 ini adalah menciptakan pelayanan “One Stop Service“.

Menurut Togar Situmorang, layanan ini memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam hal pelayanan hukum atau bisnis termasuk membantu proses usaha di bidang developer/ properti, jasa arsitek, jasa sewa transportasi termasuk jasa kebutuhan di Imigrasi, jasa penagihan (debt collection) dengan bendera usaha PT Bali Global Service termasuk menyiapkan jasa Notaris. Apabila masyarakat tidak mampu ingin mendapatkan permasalahan hukum, Law Firm Togar Situmorang juga sudah siap membantu dengan terbentuknya LBH Panglima Hukum.

“One Stop Service” di era saat ini penting, jelas Togar Situmorang, karena banyak orang yang berminat berinvestasi. Dalam hal melakukan investasi, tentunya harus sangat berhati-hati. Jangan gegabah dan jangan sampai menderita kerugian.

“Disinilah peran pemilihan konsultan hukum seperti advokat untuk masyarakat atau dalam memberikan advice hukum yang betul, supaya tidak salah langkah,” tandas Togar Situmorang, yang sering disapa “Panglima Hukum” ini.

Togar Situmorang menambahkan, terkait masalah investasi, pihaknya akan mengawal klien dari hulu hingga hilir, supaya terhindar dari masalah hukum di kemudian hari. Sebab apabila ada masalah hukum, apalagi sengketa hukum, tentu akan memakan waktu dan biaya yang banyak untuk membayar jasa hukum advokat.

Karena itu, peran advokat tidak hanya ada di dalam proses peradilan (litigasi), tapi juga melalui jalur profesi di luar pengadilan (non-litigasi). Kebutuhan jasa hukum advokat di luar proses peradilan pada saat ini semakin meningkat, sejalan dengan semakin berkembangnya kebutuhan hukum masyarakat terutama dalam memasuki kehidupan yang semakin terbuka dalam pergaulan antarbangsa, dibutuhkan juga advokat yang mampu berbahasa asing dengan baik.

“Melalui pemberian jasa hukum serta konsultasi, negosiasi maupun dalam pembuatan kontrak-kontrak dagang, profesi seorang advokat ikut memberi sumbangan berarti bagi pemberdayaan masyarakat serta pembaharuan hukum nasional khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan, termasuk dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan,” tutur Togar Situmorang.

“Semoga ini menjadi suatu edukasi bagi masyarakat. Apabila ingin melakukan kegiatan bisnis atau kegiatan lainnya yang berkaitan dengan hukum, alangkah bijaksananya untuk menggunakan jasa ‘One Stop Service’ seperti yang ditawarkan oleh mereka yang profesional supaya tidak ada terjadi konflik di kemudian hari,” saran cerdas CEO & Founder Law Firm Togar Situmorang yang beralamat di Jalan Tukad Citarum Nomor 5A Renon, Jalan Gatot Subroto Timur Nomor 22 Denpasar, Jalan Malboro Teuku Umar Barat Nomor 10 Denpasar, Gedung Piccadilly Jalan Kemang Selatan Raya 99 Jakarta, Lantai Dasar Blok A Nomor 12 Srengseng Junction Jalan Srengseng Raya Nomor 69 RT/ RW 05/06 Jakarta, Jalan Trans Kalimantan Nomor 3-4 Sungai Ambawang – Pontianak, Kalimantan Barat, Jalan Ki Bagus Rangin Nomor 160, dan Jalan Duku Blok Musholla Baitunnur Nomor 160 RT/RW 007/001 Desa Budur, Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon, ini. (KI-01)

Check Also

Kriminalisasi Petani Kopsa-M, SETARA Institute: Ujian Lanjutan Visi Presisi Polri

Jakarta (KitaIndonesia.Com) – Wakil Ketua SETARA Institute Bonar Tigor Naipospos, mengatakan, visi Presisi Polri tengah …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *