Home / Hukum / Gugatan Wanprestasi, Klien Law Firm Togar Situmorang Tuntut Ganti Rugi Rp136,7 Miliar
Tim dari Law Firm Togar Situmorang bersama klien saat menghadiri sidang mediasi. (istimewa)

Gugatan Wanprestasi, Klien Law Firm Togar Situmorang Tuntut Ganti Rugi Rp136,7 Miliar

Denpasar (KitaIndonesia.Com) – Law Firm Togar Situmorang dipimpin langsung oleh CEO Advokat Togar Situmorang, SH, CMed, MH, MAP, CLA, menghadiri sidang lanjutan di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar, Selasa (2/3/2021). Togar Situmorang didamping Advokat Rudi Hermawan, SH, dan Muchammad Arya Wijaya, SH.

Sidang terkait gugatan wanprestasi atau ingkar janji dari I Made Sondra, klien Law Firm Togar Situmorang ini dengan agenda Mediasi.

Kehadiran Law Firm Togar Situmorang bersama Prinsipal I Made Sondra, tentu untuk menghormati Hakim Mediasi. Sebagai pemilik tanah, Penggugat menunjukkan tanggung jawab dalam menjalankan proses persidangan.

Sayangnya, para Tergugat kali ini hanya diwakili bahkan ada yang tidak hadir. Tergugat II mantan wakil gubernur Bali berinisial KS diwakili kuasa hukum. Tergugat I pihak perusahaan PT BPG yang ada di Bali, diwakili kuasa hukum.

Selanjutnya Tergugat III HS swasta dari Jakarta tidak hadir. Turut Tergugat I oknum Notaris ENW dihadiri oleh kuasa hukum dan Turut Tergugat II Instansi Pertanahan RI tidak hadir.

“Persidangan dalam rangka mediasi terkait gugatan wanprestasi berjalan lancar. Namun sangat disayangkan, tergugat III dari awal sampai saat ini juga tidak hadir,” kata Advokat Rudi Hermawan, SH.

“Sangat disayangkan pula Tergugat 1 pada kesempatan mediasi ini tidak hadir, sehingga patut diduga ini merupakan itikad tidak baik dari Tergugat 1,” imbuhnya.

Dalam persidangan tersebut, lanjut dia, Penggugat telah menyediakan resume mediasi mengenai hal-hal apa saja yang diinginkan oleh Penggugat kepada para Tergugat dan Turut Tergugat untuk ditanggapi dalam mediasi selanjutnya. Namun dari awal mediasi dibuka, kuasa Tergugat II malah sudah menyatakan tidak akan berdamai dan ingin melanjutkan perkara.

“Jadi sangat disayangkan sekali, padahal dalam tahap mediasi tersebut adalah kesempatan bagi para pihak untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, secara musyawarah dan damai. Akan tetapi setelah dia membaca resume tersebut, dia mencabut lagi kata-katanya ‘saya akan pikir-pikir dulu’, yang sebelumnya dia menolak melakukan mediasi,” beber Rudi Hermawan, SH.

Sementara Advokat Muchammad Arya Wijaya, SH, mengatakan, apabil mengacu pada Sema Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, khususnya di Pasal 6, menjelaskan terkait kewajiban menghadiri mediasi.

“Pasal 6 tersebut menjelaskan bahwa mewajibkan Prinsipal untuk hadir di dalam proses mediasi agar semua yang dijelaskan di dalam mediasi merupakan sesuatu hal yang memang diinginkan oleh Prinsipal,” ujarnya.

Ada alasan yang sah apabila para pihak Prinsipal tersebut tidak bisa menghadiri, di mana dalam Sema tersebut diatur ada 4 keadaan yang memungkinkan Prinsipal tidak hadir. Seperti, kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan, kemudian para pihak itu di bawah pengampuan, atau mempunyai tempat tinggal atau kedudukan di luar negeri atau menjalankan tugas negara.

“Artinya, alasan-alasan itulah yang bisa membuat Prinsipal tidak menghadiri mediasi. Akan tetapi bagi Prinsipal yang tidak termasuk dalam alasan itu, harapan kami sebagai kuasa hukum Penggugat, agar bisa hadir dalam proses mediasi berikutnya tanggal 16 Maret 2021,” tutur Muchammad Arya Wijaya.

Dalam persidangan, tim Penggugat selalu hadir. Sementara Tergugat I hadir kuasanya, Tergugat II hadir kuasanya, dan Tergugat III yang selama ini tidak pernah hadir bahkan sudah dipanggil secara patut oleh Pengadilan Negeri Denpasar dengan mengirim reelas panggilan sebanyak 3 kali namun tetap tidak hadir.

“Sehingga Majelis Hakim memutuskan untuk melanjutkan persidangan tanpa kehadiran dari Tergugat III,” bebernya.

Adapun Turut Tergugat I dihadiri kuasanya. Sedangkan Turut Tergugat II sudah menerima relaas dari Pengadilan sebanyak dua kali namun tetap tidak hadir, sehingga pada persidangan selanjutnya tidak akan ditunggu lagi.

Muchammad Arya Wijaya lalu menjelaskan inti gugatan ini. Dikatakan, pada tanggal 5 Desember 1995 Penggugat telah membuat Surat Kuasa Jual kepada Tergugat I dan Surat Perjanjian Tanggal 5 Desember 1995 serta Surat Pernyataan Jual tanggal 6 Desember 1995 atas bidang tanah milik Penggugat I Made Sondra dengan total jumlah keseluruhan luas tanah 130.420 m2.

Tanah tersebut merupakan obyek sengketa yang telah dibantu oleh Penggugat untuk dapat dibebaskan oleh PT BPG dan mantan wakil gubernur yang menjadi Tergugat dalam kasus ini. Kelebihan harga atas tanah tersebut belum dipenuhi oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana diatur dalam Perjanjian.

Bahwa Tergugat II atau mantan pejabat itu, selain mengetahui adanya perjanjian dan kuasa antara Penggugat dengan Tergugat I, juga telah membantu Tergugat I menjual tanah tersebut kepada suatu instansi di TNI yang mana tanah obyek sengketa sebagai tanah penukar oleh PT GMS yang bergabung dengan beberapa persero, yang mana dibangun menjadi markas di Pecatu sebagai tanah pengganti.

Oleh karena para Tergugat tidak memberikan apa yang seharusnya menjadi hak Penggugat berdasarkan perjanjian, maka dapat diduga para Tergugat sudah melakukan tindakan wanprestasi atau gagal janji yang dibuat secara tertulis dan berkekuatan hukum sesuai aturan.

Terkait gugatan tersebut, Penggugat intinya memohon atau meminta kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk menerima dan mengabulkan gugatan untuk seluruhnya, menyatakan tindakan atau perbuatan dari Tergugat adalah tindakan wanprestasi dan tentunya mengganti kerugian yang ditimbulkan oleh Tergugat baik secara materiil maupun immateriil.

Khusus untuk ganti ruginya, Penggugat memohon untuk Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan setengah bagian dari penjualan obyek tanah sebesar Rp. 2.000.000,- dan membayar kerugian baik secara materiil dan immateriil sebesar Rp136.700.000.000.

“Rinciannta Rp200.000.000 per are x 671 are = Rp134.200.000.000, biaya ganti kerugian yang dikeluarkan oleh Penggugat selama 16 tahun sebesar Rp800.000.000, biaya ganti kerugian immateriil yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk menagih kepada Tergugat I dari tahun 2002 sampai sekarang sebesar Rp1.700.000.000,” urai Muchammad Arya Wijaya.

Sementara itu advokat kondang Togar Situmorang, SH, CMed, MH, MAP, CLA, berharap para pihak khususnya Tergugat maupun Turut Tergugat bisa koperatif untuk menghadiri persidangan guna bertanggunh jawab menyelesaikan permasalahan yang ada.

“Pada intinya klien kita meminta haknya agar dikembalikan, di mana I Made Sondra sudah mempercayai mantan pejabat tersebut untuk melakukan transaksi tetapi sampai saat ini dia belum memenuhi yang dijanjikan seperti apa yang diperjanjikan,” ujar Togar Situmorang.

Apalagi pada waktu itu diawali ada tukar guling dengan pihak mantan pejabat institusi, sehingga perlu adanya suatu kepastian dan kejelasan dalam hal pelaksanaan tukar guling tersebut.

“Tentunya, Penggugat berharap persidangan ini bisa cepat selesai dan diselesaikan supaya permasalahan ini tidak berlarut terus,” pungkas CEO & Founder Law Firm Togar Situmorang yang berkantor pusat di Jalan Tukad Citarum Nomor 5A, Renon, Denpasar; serta kantor cabang masing-masing di Jalan Gatot Subroto Timur Nomor 22 Denpasar Timur; Jalan Malboro Teuku Umar Barat Nomor 10, Denpasar Barat; Gedung Piccadilly Jalan Kemang Selatan Raya 99, Jakarta Selatan; Jalan Trans Kalimantan Nomor 3-4, Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat; serta Jalan Duku Blok Musholla Baitunnur Nomor 160 RT/ RW 007/ 001 Desa Budur, Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat itu. (KI-01)

Check Also

Klien Dilaporkan ke Polres Halmahera Tengah, Togar Situmorang: Jangan Balikkan Fakta Hukum!

Denpasar (KitaIndonesia.Com) – PT IK melaporkan CV Mitra Usaha ke Polres Halmahera Tengah. CV Mitra …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *