Home / Hukum / Gugatan Perdata Nasabah LPD, Togar Situmorang Berharap Golkar Tetap Suarakan Kebenaran
Advokat senior yang juga pengamat kebijakan publik Togar Situmorang. (istimewa)

Gugatan Perdata Nasabah LPD, Togar Situmorang Berharap Golkar Tetap Suarakan Kebenaran

Denpasar (KitaIndonesia.Com) – Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan salah satu lembaga penopang keajegan ekonomi masyarakat Bali, khususnya di lingkungan desa adat. LPD diperlukan keberadaannya untuk menjamin perwujudan kesejahteraan masyarakat hukum adat yang merupakan krama desa adat.

Sayangnya saat ini di Bali, banyak ditemukan LPD yang bermasalah. Hal ini menurunkan rasa kepercayaan masyarakat untuk menaruh uangnya di LPD. Apalagi jika sistem pengelolaannya kurang baik dan pengawasannya lemah.

Salah satunya sebagaimana terjadi di LPD Desa Adat Uma Citra, Karangasem, yang mengalami kolaps. Kolapsnya LPD ini diduga akibat ulah tiga orang oknum karyawan LPD yang melakukan penggelapan dana atau membobol LPD dengan total hingga mencapai Rp5 miliar.

Dengan berbagai modus operandi seperti melalui kredit fiktif, oknum tersebut tidak melaporkan dana tabungan nasabah ke kantor LPD. Bahkan mereka konon menarik dana tabungan dan deposito nasabah tanpa sepengetahuan nasabah.

Ketiga karyawan akui mencuri uang LPD Rp5 miliar. Ada yang untuk metajen dan kebutuhan sehari-hari. Akibatnya, ketika ada nasabah yang ingin menarik uangnya di LPD tersebut, tidak bisa dicairkan.

Buntutnya, nasabah menggugat LPD tersebut di Pengadilan Negeri Amlampura dengan nomor Perkara: 116/ Pdt.G/ 2021/ PN.Amp. Yang menarik, merespons hal ini, pengurus LPD Desa Adat Uma Cetra bersama Bendesa Adat Uma Cetra Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, malah mendatangi Kantor DPD Partai Golkar Provinsi Bali, Kamis 27 Mei 2021.

Kedatangan mereka untuk memohon bantuan hukum dari Golkar Bali terkait permasalan hukum yang dihadapi berupa gugatan perdata sebesar Rp 2 miliar dari salah satu nasabah LPD Desa Adat Uma Cetra ini.

Advokat senior Togar Situmorang, yang juga merupakan kader Partai Golkar, menyayangkan dari sikap Partai Golkar ini. Sebab selama ini, ia menilai bahwa Partai Golkar adalah partainya rakyat, rumahnya rakyat.

“Menurut saya pribadi, agak keliru dan kurang etis karena menampilkan Partai Golkar di depan. Harusnya jangan munculkan kata partai, cukup Bakumham-nya saja selaku pemberi bantuan hukum. Sehingga ada pertanyaan dari pengacara si nasabah mengenai legalitas lembaga bantuan hukumnya,” tutur advokat yang sering disapa “Panglima Hukum” ini.

Menurut Togar Situmorang, LPD tersebut bangkrut dan memiliki masalah hukum. Artinya semua pengurus wajib bertanggungjawab untuk melakukan pengembalian dana, bukan meminta bantuan hukum kepada partai besar.

“Jadi jangan justru menggunakan nama Partai Golkar. Cukup menuliskan Bakuham. Agar ke depan malah tidak memperburuk citra Partai Golkar yang telah dibangun susah payah oleh pemimpin terdahulu dan masyarakat jadi takut serta tidak percaya lagi dengan LPD karena merusak investasi di masyarakat,” tandasnya.

Togar Situmorang juga menegaskan bahwa LPD secara historis adalah lembaga yang didirikan untuk menopang desa adat. Kekuatan desa adat sangat dipengaruhi oleh eksistensi dan keberhasilan pengelolaan LPD.

“Faktanya, LPD yang berhasil akan memperkuat desa adat dan begitu sebaliknya,” tutur Togar Situmorang.

Seyogyanya, lanjut dia, pengawasan terhadap LPD di desa memang harus diperketat. Jangan sampai ada oknum-oknum nakal yang menggerogoti uang krama adat.

“Jadi itu adalah uang krama. Apapun yang terjadi di LPD tersebut, harus tetap bertanggungjawab terhadap uang atau dana yang sudah dipercayakan oleh masyarakat,” ujarnya.

Ia pun berharap, nama besar Partai Golkar tidak ditarik untuk berbenturan dengan masyarakat. Sebab hal itu tidak baik bagi nama baik Partai Golkar.

“Semoga ketua DPD Partai Golkar dapat bijak mau membantu masyarakat kecil, agar uang nasabah tidak hilang. Karena Partai Golkar adalah partai rakyat dan rumah rakyat sehingga seharusnya ada sikap bijak dari pembesar partai itu yang diharapkan solid menyuarakan kebenaran,” pungkas CEO & Founder Law Firm Togar Situmorang yang berkantor pusat di Jalan Tukad Citarum Nomor 5A Renon, Denpasar Selatan ini. (KI-01)

Check Also

Klien Dilaporkan ke Polres Halmahera Tengah, Togar Situmorang: Jangan Balikkan Fakta Hukum!

Denpasar (KitaIndonesia.Com) – PT IK melaporkan CV Mitra Usaha ke Polres Halmahera Tengah. CV Mitra …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *