Home / Pemerintahan / Gubernur: Setiap Rupiah Yang Dikeluarkan Harus Menjawab Persoalan Masyarakat

Gubernur: Setiap Rupiah Yang Dikeluarkan Harus Menjawab Persoalan Masyarakat

Denpasar (KitaIndonesia.Com) – Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan bahwa postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 disusun secara efektif, efisien serta tepat sasaran. APBD harus dapat dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat.

Gubernur Koster menegaskan hal tersebut saat menyampaikan empat (4) buah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) pada Rapat Paripurna I Masa Persidangan III Tahun Sidang 2019 DPRD Provinsi Bali, di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Provinsi Bali, Renon, Denpasar, Rabu (30/10/2019).

Dikatakan, postur APBD, baik dari segi pendapatan maupun belanja, terus dilakukan evaluasi sehingga benar-benar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Skema dan kebijakan yang dirancang harus jelas, terukur, cermat dan ada kepastian bisa dijalankan.

“Penggunaan anggaran harus mampu mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi, mengatasi kemiskinan dan pembangunan. Setiap rupiah yang dikeluarkan harus menjawab persoalan masyarakat. Untuk itu, postur anggaran harus benar benar efektif, efisien, tepat sasaran,” tandas mantan anggota Fraksi PDIP DPR RI ini.

Gubernur Koster menambahkan, dalam APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2020, Pendapatan Daerah diperkirakan sebesar Rp 5,3 triliun lebih. Sedangkan untuk Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp 5,8 triliun lebih.

Dari pendapatan dan belanja yang dialokasikan pada RAPBD Semesta Berencana Tahun 2020, defisit anggaran sebesar Rp556,3 miliarebih atau 10,47%. Defisit ini akan dibiayai dari pembiayaan daerah, yaitu perencanaan penerimaan pembiayaan berupa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun 2019, sebesar Rp 596,3 miliar lebih.

Ada empat Ranperda yang disampaikan Gubernur Koster pada kesempatan tersebut. Keempatnya adalah Ranperda Tentang APBD Semesta Berencana Tahun Anggaran 2020, Ranperda Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Berbasis Budaya Branding Bali Tahun 2019-2039, Ranperda Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, dan Ranperda Tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada PT Bank Pembangunan Daerah Bali dan PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali. (KI4)

Check Also

Mengurai Masalah Sampah, Pemkot Denpasar Jajaki Kerja Sama dengan Indonesia Power

Denpasar (KitaIndonesia.Com) – Penanganan masalah sampah menjadi salah satu prioritas utama pemerintah Kota Denpasar di …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *