Home / Nusantara / Gubernur NTT Tetapkan Tanggap Darurat Bencana Hingga 5 Mei
Rapat koordinasi tanggap darurat bencana yang dipimpin Kepala BNPB Doni Monardo. (humas bnpb)

Gubernur NTT Tetapkan Tanggap Darurat Bencana Hingga 5 Mei

Jakarta (KitaIndonesia.Com) – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Bungtilu Laiskodat menetapkan status tanggap darurat bencana, terhitung mulai tanggal 6 April sampai 5 Mei 2021. 

Status keadaan tanggap darurat bencana angin siklon tropis, banjir bandang, tanah longsor, dan gelombang pasang di Provinsi NTT ini ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Nomor 118/ KEP/ HK/ 2021, tertanggal 6 April 2021.

Menurut Dr Raditya Jati, Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, penetapan keputusan ini diambil berdasarkan dampak dari siklon tropis Seroja di Kota Kupang dan 21 kabupaten lainnya di Provinsi NTT sejak 2 April sampai dengan 5 April 2021.

“Dengan adanya penetapan keputusan tanggap darurat ini, diharapkan mampu mempercepat penanganan bencana di wilayah NTT,” ucapnya.

Sementara itu berdasarkan data yang berhasil dihimpun hingga Rabu 7 April 2021 malam, total korban jiwa di beberapa kabupaten dan kota terdampak berjumlah 138 orang.

“Rinciannya di Kabupaten Flores Timur 67 orang, Lembata 32, Alor 25, Kupang 5, Malaka 4, Sabu 2, serta Ngada, Ende dan Kota Kupang masing-masing 1 orang,” jelas Raditya Jati.

Sedangkan korban hilang, kata dia, berjumlah 61 jiwa. Rinciannya, di Kabupaten Lembata 35 orang, Alor 20 orang dan Flores Timur 6 orang.

“Untuk kerugian material di sektor perumahan berjumlah 1.114 unit, dengan rincian rusak berat 688 unit, rusak sedang 272 dan rusak ringan 154,” urainya.

Raditya Jati menyebut, upaya penanganan darurat seperti pencarian dan evakuasi korban, pelayanan warga di pengungsian, pendistribusian bantuan, pendataan maupun pembukaan akses yang terisolisasi, terus dilakukan.

Sejumlah helikopter juga sudah dikerahkan ke lokasi terdampak. Operasi udara ini didukung oleh Satuan Tugas TNI AU yang juga memfasilitasi pengiriman bantuan dari pihak donatur maupun relawan medis ke wilayah-wilayah yang sulit dijangkau dengan transportasi darat. (KI-33)

Check Also

KPK: Pengelola Bandara Komodo Wajib Bayar Pajak Parkir dan Reklame ke Daerah!

Labuan Bajo (KitaIndonesia.Com) – Banyak temuan menarik dalam inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Komisi Pemberantasan …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *