Home / Nusantara / Gubernur: Majelis Kebudayaan Bali Tak Sama Dengan Majelis Desa Adat
Gubernur Bali Wayan Koster (kiri) bersama Ketua DPRD Provinsi Bali I Nyoman Adi Wiryatama (tengah) saat sidang paripurna DPRD Bali, Jumat (13/3/2020). (istimewa)

Gubernur: Majelis Kebudayaan Bali Tak Sama Dengan Majelis Desa Adat

Denpasar (KitaIndonesia.Com) – Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan bahwa Majelis Kebudayaan Bali (MKB) secara kelembagaan tidak sama dengan Majelis Desa Adat (MDA).

Koster melontarkan hal itu saat menyampaikan ‘Tanggapan Gubernur Bali Terhadap Pandangan Umum Fraksi Atas Ranperda Tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali, Ranperda Tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisataan Bali, serta Ranperda Tentang Standar Penyelenggaraan Kesehatan’ dalam sidang paripurna DPRD Provinsi Bali, di Gedung Dewan, Jumat (13/3/2020).

“Majelis Kebudayaan Bali dalam Ranperda Tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali secara kelembagaan tidak sama dengan keberadaan Majelis Desa Adat,” tutur Koster, dalam sidang paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Bali I Nyoman Adi Wiryatama, itu.

Koster mengatakan hal ini sekaligus menanggapi pandangan Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Bali pada sidang paripurna sebelumnya, yang mengesankan adanya pemahaman bahwa Majelis Kebudayaan Bali sama dengan Majelis Desa Adat.

Dikatakan, Majelis Desa Adat dinormakan sebagai Persatuan Desa Adat, yang berfungsi memberikan nasihat, pertimbangan, pembinaan, penafsiran dan keputusan bidang adat, tradisi, sosial religius, kearifan lokal, hukum adat, dan ekonomi adat.

Adapun Majelis Kebudayaan Bali, demikian Koster, untuk pertama kali dibentuk oleh lembaga – lembaga bidang kebudayaan. Seperti Lembaga Bahasa, Aksara dan Sastra Bali, Himusba, Listibya.

“Majelis Kebudayaan Bali antara lain melakukan standardisasi dan sertifikasi lembaga dan sumber daya manusia bidang kebudayaan dan turut serta melakukan penguatan dan pemajuan kebudayaan secara aktif dan berkelanjutan,” urai Koster, yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali.

Selanjutnya terkait standardisasi, sebagaimana disampaikan Fraksi NasDem – PSI – Hanura DPRD Provinsi Bali, agar dilakukan hati – hati, Koster sependapat. Begitu juga terkait adanya kebijakan dalam hal – hal tertentu manakala menyangkut seniman yang sudah mumpuni, Koster juga setuju.

“Standardisasi diarahkan pada sistem tata kelola kelembagaan seni, yakni mengenai standardisasi tata kelola sekaa, sanggar, atau yayasan seni,” ujar politikus PDI Perjuangan asal Sembiran, Kabupaten Buleleng, Bali itu.

Soal ini juga disampaikan Koster, menanggapi pandangan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Bali yang menggarisbawahi perlunya mengembangkan, memelihara, menguatkan, melindungi, membina dan melestarikan adat, agama, tradisi, seni dan budaya sebagai kearifan lokal yang diwarisi turun temurun, yang berwujud skala – niskala. Fraksi PDI Perjuangan juga mengapresiasi Gubernur Bali yang telah mengakomodir seni modern dalam Festival Seni Bali Jani secara berkelanjutan.

“Seniman di Bali agar diberdayakan untuk mendapatkan manfaat yang riil dan keberpihakan kepada pelaku seni (seniman), di mana mereka sering mewakili kaum marhaen dan agar seniman dalam mengekspresikan seni dengan instrumen berkesenian yang digunakan, wajib memakai alat transportasi yang layak. Soal ini saya sependapat,” ujar Koster.

Pada kesempatan tersebut, Koster juga menanggapi pandangan Fraksi Golkar dan Fraksi Demokrat DPRD Provinsi Bali, yang meminta penjelasan apakah maksud dan tujuan pembuatan Ranperda Tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali mengikuti semangat Omnibus Law yang sedang hangat dilakukan pemerintah pusat. Sebab sebelumnya sudah ada Perda sejenis, seperti Perda Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Bahasa, Aksara dan Sastra Bali serta Perda Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Atraksi Budaya.

Koster menegaskan, penyusunan Ranperda Tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali tidak mengikuti semangat Omnibus Law. Adapun Perda yang sudah ada, menurut dia, tidak bertentangan. Justru yang ada menguatkan serta mendukung Ranperda yang sedang dibahas.

Terhadap Fraksi Golkar yang minta penjelasan seputar Bab III Pasal 7 terkait ruang lingkup objek penguatan dan pemajuan kebudayaan belum mencantumkan atraksi budaya, seperti tabuh rah, Koster mengatakan, atraksi budaya tidak dimasukkan sebagai objek penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali. Sebab atraksi budaya merupakan bagian dari kegiatan kebudayaan.

“Setiap satuan objek penguatan dan pemajuan kebudayaan dapat dipagelarkan, dipertunjukan, atau dipamerkan dalam kerangka atraksi budaya,” urai Koster.

Terkait bahasa, aksara dan sastra Bali yang sudah diatur dalam Perda Nomor 1 Tahun 2018, Koster menyebut, akan melengkapi Ranperda Tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali. Demikian halnya dengan Perda Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Atraksi Budaya.

“Perda Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Bahasa, Aksara dan Sastra Bali serta Perda Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Atraksi Budaya tetap berlaku, karena keduanya mengatur hal spesifik dan khusus. Sehingga keberadaan kedua Perda tersebut melengkapi Ranperda Tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali,” pungkas Koster, yang juga mantan anggota Fraksi PDIP DPR RI. (KI4)

Check Also

Enam Napi Rutan Negara Dipindahkan ke Lapas Karangasem

Denpasar (KitaIndonesia.Com) – Sebanyak enam narapidana (Napi) kasus pidana umum di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *