Manajer Advokasi dan Kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Daerah Bali, Krisna 'Bokis' Dinata, SPd; serta Daffa Wiraseno, perwakilan Organisasi Gerakan Mahasiswa Frontier Bali, saat menyerahkan tanggapan secara tertulis. (istimewa)

Frontier dan WALHI Bali: Pembahasan Addendum Andal RKL-RPL Pusat Kebudayaan Bali Langgar Putusan MK

Denpasar (KitaIndonesia.Com) – Pembahasan Addendum Andal dan RKL-RPL Pusat Kebudayaan Bali berlangsung di Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Bali, Senin 24 Januari 2022.

Sebelum pembahasan tersebut, rangkaian acara diawali dengan kegiatan pengecekan lokasi terkait lokasi bahan urugan yang akan ditaruh di seputar pesisir Pantai Tangtu. Sebab pada dokumen Addendum disebutkan bahwa Proyek Pusat Kebudayaan Bali terpadu kekurangan material urugan sebanyak 4,8 juta meter kubik.

Adapun pembahasan Addendum Andal dan RKL-RPL Pusat Kebudayaan Bali dibuka oleh Kepala DLHK Provinsi Bali I Made Teja, dan selanjutnya pembahasan dipimpin oleh Kepala Bidang Penataan dan peningkatan Kapasitas DLHK, Ida Dayu Putri Ary ST, MSi.

Pembahasan ini dihadiri tim penyusun Addendum, perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) selaku pemrakarsa proyek, PT Pelindo III, MDA, dan instansi terkait.

Hadir pula Manajer Advokasi dan Kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Daerah Bali, Krisna ‘Bokis’ Dinata, SPd; serta Daffa Wiraseno, perwakilan Organisasi Gerakan Mahasiswa Frontier Bali.

Dalam pembahasan tersebut, Krisna Dinata menyampaikan sejumlah tanggapan penting. Di antaranya, Proyek Pusat Kebudayaan Bali tersebut merupakan proyek strategis dan berdampak luas.

Karena proyek tersebut merupakan proyek strategis dan berdampak luas, menurut dia, maka seharusnya pembahasan tersebut ditunda. Apalagi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 91/ XVIII/ 2020, pada amar putusan nomor 7, menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan/ kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas.

“Kami meminta kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali untuk menunda pembahasan Addendum Andal RKL-RPL Pusat Kebudayaan Bali, karena bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi,” ujarnya.

Krisna Dinata menambahkan, proyek Pusat Kebudayaan Bali Terpadu ini juga dipaksakan dibangun pada kawasan rawan bencana.

Ia menyebut, wilayah tersebut dalam kawasan rawan gempa bumi tinggi berpotensi terlanda goncangan gempa bumi dengan intensitas VII-VIII MMI (Modified Mercally Intensity) yang dapat menimbulkan dampak berupa retakan tanah, peluluhan pada kawasan endapan alluvium (likuifaksi), longsoran pada daerah berlereng terjal serta pergeseran tanah.

Di samping itu, demikian Krisna Dinata, berdasarkan list desa kelas bahaya sedang dan tinggi tsunami, yang diterbitkan oleh Direktorat Pemberdayaan Masyarakat, Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, menyatakan lokasi Proyek Pusat Kebudayaan Bali yang terletak di Desa Tangkas, Desa Gunaksa, Desa Gegel, dan Desa Jumpai termasuk dalam list bahaya tinggi tsunami, dengan ketinggian lebih dari 3 meter.

Do samping itu, banyaknya fasilitas yang akan dibangun juga potensial menjadi tempat berkumpulnya orang dengan jumlah besar dalam satu waktu. Artinya, keberadaan Pusat Kebudayaan Bali ini berkontribusi besar dalam meningkatkan risiko bencana gempa bumi, likuifaksi dan tsunami di kawasan tersebut.

Apabila bencana tersebut terjadi dan menimbulkan korban jiwa di kawasan Pusat Kebudayaan Bali, maka Krisna Dinata meminta Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali harus bertanggung jawab karena telah membangun “kuburan massal” di kawasan itu.

“Apabila di kemudian hari bencana tersebut terjadi dan memakan korban jiwa, maka Saudara yang paling bertanggung jawab karena telah membangun kuburan massal,” tegas Krisna Dinata.

Setelah menyampaikan tanggapan, WALHI Bali juga menyerahkan surat tangapan kepada Ketua Pembahas Addendum Andal RKL-RPL Pusat Kebudayaan Bali. Surat diterima oleh Kepala Dinas DLHK Provinsi Bali I Made Teja. (KI-05)

Check Also

Jaga Kondusifitas Jelang Pemilu, Demokrat Siap Bersinergi dengan Polda Bali

KitaIndonesia.Com – DPD Partai Demokrat Provinsi Bali menegaskan komitmennya untuk menjaga kondusifitas keamanan dan ketertiban …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *