Home / Politik / Evaluasi Pilkada Langsung, Togar Situmorang: Solusi Tekan Ongkos Politik
Pengamat kebijakan publik, Togar Situmorang, SH, MH, MAP. (kitaindonesia.com/san edison)

Evaluasi Pilkada Langsung, Togar Situmorang: Solusi Tekan Ongkos Politik

Denpasar (KitaIndonesia.Com) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Pilkada langsung. Salah satunya, dengan melakukan riset akademik terkait sistem Pilkada secara langsung yang sudah berlangsung sejak tahun 2005 ini.

Wacana ini pun menuai pro dan kontra di masyarakat. Sebab ada asumsi, evaluasi ini dilakukan sebagai pintu masuk mengembalikan sistem Pilkada ke DPRD.

Hanya saja asumsi ini langsung diluruskan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Menurut dia, evaluasi ini tidak berarti bahwa Pilkada akan dikembalikan ke DPRD. Bisa saja opsinya tetap dilakukan secara langsung, dengan catatan harus ada solusi untuk mengurangi dampak negatif Pilkada langsung.

Lontaran Mendagri ini mendapat dukungan dari pengamat kebijakan publik Togar Situmorang, SH, MH, MAP. Ia menilai, wacana dan kajian Mendagri tersebut mengemuka karena saat ini kualitas demokrasi antara satu daerah dengan daerah lainnya berbeda.

“Usulan Mendagri tersebut tentu diharapkan dapat menekan dampak negatif dari sistem pemilihan langsung yang memakan biaya besar,” kata Togar Situmorang, di Denpasar, beberapa waktu lalu.

“Tetapi bukan Pilkada-nya yang salah, namun sistem dan Pilkada langsung yang harus dicarikan solusi, terutama bagaimana caranya agar Pilkada langsung bisa berbiaya murah,” imbuh advokat yang menerima penghargaan Indonesia Most Leading Award 2019 dan terpilih sebagai The Most Leading Lawyer In Satisfactory Performance Of The Year ini.

Bagi Togar Situmorang, evaluasi akan tingginya ongkos Pilkada tidak berlebihan. Apalagi selama ini faktanya Pilkada langsung memakan biaya yang tinggi.

“Alokasi dana yang harus disiapkan itu berkisar anatara 20 hingga 30 miliar rupiah. Jadi asimetris ini mungkin bisa menjadi salah satu solusi untuk mengurangi cost politik,” tandas Togar Situmorang, yang masuk daftar 100 Advokat Hebat versi Majalah Property&Bank dan menerima penghargaan Indonesia 50 Best Lawyer Award 2019 ini.

Tidak hanya itu, Dewan Penasehat Forum Bela Negara Provinsi Bali ini juga menilai bahwa selama ini Pilkada langsung juga dapat menimbulkan perpecahan antara kelompok masyarakat. Bahkan konfliknya berlarut – larut, sebagaimana Pilgub Jakarta dan Pilpres kali lalu.

Oleh karena itu, Togar Situmorang mengusulkan agar Pilkada serentak bisa disesuaikan dengan sistem yang sesuai dengan keinginan masyarakat di daerahnya masing-masing. Salah satunya dengan mengelompokkan daerah yang cocok dengan sistem pemilihan langsung, lewat DPRD dan langsung pengesahan oleh DPRD seperti di Provinsi DI Yogyakarta.

“Tapi lihat-lihat juga daerahnya. Seperti Jakarta kan sudah maju, jadi enggak mungkin lagi gubernurnya dipilih oleh DPRD,” ujar Ketua Komite Hukum RSU dr Moedjito Dwidjosiswojo Jombang, Jawa Timur serta Ketua Pengcab POSSI Kota Denpasar itu.

Ia menambahkan, apabila ke depan Pilkada dikembalikan ke daerah, maka unsur pengawasan komposisinya harus fair. Ini sangat penting, sehingga tidak ada gugat – menggugat pasca-Pilkada.

“Namun mengenai hal tersebut, masih sebatas wacana yang kemungkinannya baik jika bisa diterapkan untuk Pilkada serentak 2024,” pungkas Managing Partner Law Office Togar Situmorang & Associates yang beralamat di Jalan Tukad Citarum Nomor 5A Renon, Denpasar dan Jalan Gatot Subroto Timur Nomor 22 Kesiman, Denpasar ini. (KI4)

Check Also

Jaga Situasi Kamtibmas, 5 Calon Perbekel Desa Bungbungan Klungkung Lakukan Deklarasi Damai

Klungkung (KitaIndonesia.Com) – Deklarasi damai dilakukan 5 calon Kepala Desa Bungbungan yang akan mengikuti Pemilihan …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *