Home / Hukum / Eksekusi Terus Ditunda, Togar Situmorang Minta Ketua PN Jakarta Barat Layangkan Teguran
Advokat Togar Situmorang, SH, MH, MAP, CMed, CLA, selaku Managing Partner Law Firm Togar Situmorang, bersama Darius Situmorang, SH, selaku Partner Law Firm Togar Situmorang Jakarta. (istimewa)

Eksekusi Terus Ditunda, Togar Situmorang Minta Ketua PN Jakarta Barat Layangkan Teguran

Jakarta (KitaIndonesia.Com) – Permohonan eksekusi atas putusan sidang perkara Nomor 225/ Pdt.G/ 2021/ PN.Jkt.Brt, telah diajukan R Widad Prasojo Aji pada tanggal 27 September 2021 lalu. Namun hingga kini, eksekusi tersebut tak kunjung dilakukan.

Advokat Togar Situmorang, SH, MH, MAP, CMed, CLA, selaku Managing Partner Law Firm Togar Situmorang, bersama Darius Situmorang, SH, selaku Partner Law Firm Togar Situmorang Jakarta pun meminta Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat agar menerapkan SOP berupa melayangkan teguran terhadap Termohon Eksekusi yang telah melampui waktu.

“Sejak tanggal 27 September 2021 dimana penggugat mengirimkan surat permohonan eksekusi teguran atau Aamaning, namun hingga saat ini belum dijalankan,” papar Darius Situmorang, di Jakarta, Selasa 25 Januari 2022.

Berdasarkan informasi dari bagian eksekusi PN Jakarta Barat yang ia terima, eksekusi tersebut kabarnya akan segera dilakukan sambil menunggu tanda tangan dari Ketua PN Jakarta Barat.

“Namun sampai saat ini eksekusi tersebut belum juga dilakukan. Karena itu kepada para termohon eksekusi agar datang menghadap Ketua PN Jakarta Barat untuk dilakukan teguran, agar terhadap para termohon eksekusi dapat menjalankan tugasnya dalam tempo 8 hari,” tandas Darius Situmorang.

Hal tak jauh berbeda dilontarkan Togar Situmorang, secara terpisah. Ia berharap Ketua PN Jakarta Barat tidak menunda terlalu lama proses ini agar tidak ada dampak hukum lain atas peristiwa hukum terkait eksekusi tersebut.

Kandidat Doktor Ilmu Hukum Universitas Udayana ini pun mengingatkan bahwa Juru Sita merupakan pejabat di pengadilan selain Hakim, Panitera dan Sekretaris Pengadilan. Juru Sita diangkat oleh Ketua Pengadilan dan pekerjaan Juru Sita sangat banyak di lapangan.

Juru Sita atau Deuwaarder dalam bahasa Belanda; termasuk tenaga fungsional. Sebab sesuai fungsinya mengurus administrasi Pengadilan, maka tanpa Juri Sita atau Juru Sita Pengganti maka perannya tidak dapat dijalankan.

“Dalam menjalankan tugasnya, Juru Sita adalah garda terdepan abdi Pengadilan pada saat eksekusi berlangsung dan sering membacakan amar Putusan Pengadilan. Juru Sita adalah pejabat peradilan yang riskan karena dalam eksekusi berhadapan dengan uang dan kekuatan. Juru Sita dalam bekerja diharapkan tidak melanggar hukum dan kode etik,” ujar Togar Situmorang.

Ia menambahkan, untuk melaksanakan eksekusi sebagaimana Pasal 196 HIR, yang pertama kali harus dilakukan Ketua Pengadilan adalah melakukan Annmaning, yaitu memerintahkan Juru Sita memanggil Termohon Eksekusi untuk diperingatkan agar memenuhi putusan secara suka rela dalam waktu 8 (delapan) hari.

Masih menurut Pasal 196 HIR, putusan yang memenuhi syarat untuk dieksekusi tidak dapat dilaksanakan tanpa didahului Annmaning. Annmaning dilakukan dalam sidang Insidentil yang dipimpin Ketua Pengadilan, yang dalam praktik biasa berlangsung 1 (satu) kali.

“Di sini celah hukum lalai pihak Pengadilan dan masyarakat pencari keadilan menjadi korban. Sebab dalam Acara Hukum Perdata tidak mengatur secara resmi waktu bagi Ketua Pengadilan kapan sidang Annmaning dilaksanakan secara resmi serta Annmaning tersebut harus dilakukan 2 (dua) kali di mana Annmaning kedua dilakukan jika Termohon berhalangan dengan alasan jelas. Panggilan kedua tidak boleh lebih dari 7 (tujuh) hari kerja,” urai Togar Situmorang.

Advokat yang juga pengamat kebijakan publik ini menyebut, dalam eksekusi objek benda wajib Pengadilan memerintahkan menyerahkan barang secara suka rela.

Jika ada hambatan, maka sesui UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, wajib memberikan bantuan pengamanan apabila Pengadilan membutuhkan bantuan serta berhak menerima pembayaran untuk itu.

Togar Situmorang pun berharap l ada perbaikan dalam prosedur administrasi eksekusi agar ada jangka waktu lebih pendek.

“Semoga ini dibenahi Mahkamah Agung. Harus ada ketentuan yang menghindarkan celah terjadi praktik mall administrasi dan korupsi,” harapnya.

Menurut Togar Situmorang, Ketua PN Jakarta Barat adalah pihak yang bertanggung jawab terhadap isi dari Akta Perdamaian para pihak sehingga wajib memperhatikan Tri Azas Peradilan, yakni menjaga keseimbangan azas kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan.

Dalam perspektif azas kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan hukum, bila dihubungkan dengan Akta Perdamaian tersebut sudah mempunyai keputusan tetap sehingga telah mempunyai kekuatan esekutorial adalah wajib dijalankan (eksekusi).

“Untuk suatu peradilan bersih dan dalam rangka kepastian hukum serta keadilan, jangan sampai Ketua Pengadilan melakukan perbuatan menyimpang apalagi tidak memperhatikan masyarakat pencari keadilan melalui kami penasehat hukum,” tegas Togar Situmorang.

Pihaknya berharap, eksekusi segera dilakukan. Jika terus – menerus tidak terlaksana, dikhawatirkan akan menjadi tanda tanya besar bagi publik.

“Eksekusi adalah upaya terakhir dalam rangka merealisir putusan yang telah berkekuatan tetap (In Kracht Van Gewijsde) dan membawa manfaat bagi pencari keadilan,” pungkas Togar Situmorang. (KI-01)

Check Also

Polsek Denbar Jaga Kamtibmas

Denpasar – Kita Indonesia, Sebagai upaya mencegah kejahatan jalanan diakhiri pekan khususnya dimalam Minggu adalah …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *