Pemasangan spanduk peringatan di salah satu hotel milik BUMN di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT. (humas kpk)

Duh! Hotel ‘Plat Merah’ di Labuan Bajo Malah Lalai Bayar Pajak

Labuan Bajo (KitaIndonesia.Com) – Salah satu hotel milik BUMN di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), diketahui lalai membayar pajak.

Tak tanggung-tanggung, hotel ‘plat merah’ itu menunggak pajak hotel dan restoran (PHR) hingga lebih dari Rp1 miliar. Rinciannya, pajak hotel sebesar Rp920 juta dan pajak restoran sebesar Rp568 juta.

Hal ini terungkap dalam inspeksi mendadak (sidak) di enam lokasi aset dan pajak bermasalah yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi dan Wakil Bupati dr Yulianus Weng, Sabtu 10 April 2021.

Dalam sidak tersebut, KPK bersama Pemkab Manggarai Barat memberikan peringatan keras kepada manajemen hotel dengan memasang spanduk bertuliskan “Hotel Ini Menunggak Pajak Daerah”. Hal tersebut sesuai Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Manggarai Barat Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah.

“Hotel ini harus menjadi contoh untuk hotel-hotel yang lain agar bergerak menyelesaikan apa yang menjadi kewajibannya,” ujar Bupati Edi Endi, dalam sidak bersama Ketua Satuan Tugas Korsup Pencegahan Wilayah V KPK Dian Patria dan jajaran ini.

Menurut rencana, Minggu 10 April 2021, juga akan dilakukan pemasangan spanduk peringatan di lokasi 10 penunggak pajak bumi dan bangunan (PBB) terbesar di Labuan Bajo.

Sementara itu, dalam sidak lokasi aset dan pajak bermasalah kali ini, tim KPK bersama Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat menyasar enam (6) titik.

Keenam titik yang ditinjau tersebut masing-masing adalah Puncak Waringin, Tanah Pembebasan Pinongko, Terminal Multipurpose Labuan Bajo Milik PT Pelindo III, Unit Pengelola Bandar Udara (UPBU) Komodo, aset tanah untuk jalan melintasi Tempat Perdagangan Ikan (TPI), serta salah satu hotel milik BUMN.

Dari hasil tinjauan lapangan, pertama, pengelolaan kawasan Puncak Waringin akan dikelola oleh pemerintah daerah.

Kedua, untuk tanah pembebasan di daerah Pinongko sepanjang 25 meter, sudah disepakati oleh pemiliknya untuk dihibahkan ke pemerintah daerah setelah sebelumnya selama 6 tahun pembangunan jalan arteri tersebut terhenti.

Ketiga, UPBU Komodo tidak dapat memberikan informasi apapun baik terkait jumlah penarikan pajak parkir, restoran dan reklame yang berada di dalam kawasan bandara.

“Sesungguhnya pajak parkir, restoran dan reklame di Bandara merupakan kewajiban yang harus dibayarkan ke pemerintah daerah. Pihak pelaku usaha dan UPBU tidak dapat berkelit ini bukan kewajiban mereka. Dipastikan tidak ada dualisme pungutan PNBP dan Pajak Daerah,” tegas Ketua Satuan Tugas Korsup Pencegahan Wilayah V KPK Dian Patria, dalam sidak tersebut.

Menurut dia, kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) timbul atas penyediaan sarana dan prasarana di bandara. Sedangkan, kewajiban pajak daerah timbul jika sarana prasarana tersebut diusahakan untuk parkir, restoran dan reklame.

Keempat, aset tanah untuk jalan tembus melintasi TPI sepanjang 1 km dan lebar 15 meter telah dihibahkan oleh masyarakat ke pemerintah daerah.

Kelima, diketahui batching plan untuk menyuplai hasil tambang galian-C ke Terminal Multipurpose Labuan Bajo milik PT Pelindo III dan suplai ke waterfront city tidak memiliki izin dan tidak membayar pajak daerah sejak beroperasi.

Dalam kegiatan tersebut Manajer Regional Bali-Nusra PT Pelindo III Respati Budi Kristyantoro, yang juga hadir langsung menyampaikan permohonan maafnya terkait hal ini. Ia berjanji akan segera memberitahukan hal ini kepada manajemen PT Pelindo III serta menegur vendor apabila melanggar SOP.

Keenam, KPK menyaksikan pemasangan spanduk peringatan oleh pemerintah daerah di salah satu hotel BUMN yang menunggak pajak hotel sebesar Rp920 juta dan pajak restoran sebesar Rp568 juta. Peringatan ini berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah. (KI-01)

Check Also

Jaga Kondusifitas Jelang Pemilu, Demokrat Siap Bersinergi dengan Polda Bali

KitaIndonesia.Com – DPD Partai Demokrat Provinsi Bali menegaskan komitmennya untuk menjaga kondusifitas keamanan dan ketertiban …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *