Home / Nusantara / Dua Kali Dipangkas, DPRD Bali Sepakat Rasionalisasi Anggaran Rp756 Miliar
Ketua DPRD Provinsi Bali I Nyoman Adi Wiryatama (tengah) saat memimpin rapat dengan TAPD Provinsi Bali. (humas dprd bali)

Dua Kali Dipangkas, DPRD Bali Sepakat Rasionalisasi Anggaran Rp756 Miliar

Denpasar (KitaIndonesia.Com) – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Bali menyetujui rasionalisasi anggaran mendahului Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2020. Rasionalisasi tersebut besarannya mencapai Rp756 miliar.

Rasionalisasi tersebut di antaranya didapatkan dari pemotongan anggaran DPRD Provinsi Bali. Bahkan, dua kali anggaran dewan dipangkas untuk kepentingan rasionalisasi ini. Rasionalisasi tersebut sudah disepakati oleh seluruh tim Banggar, termasuk fraksi di DPRD Provinsi Bali.

“Pemotongan anggaran ini sudah dua kali, 18 miliar Rupiah dan 17 miliar Rupiah sekian,” kata Ketua DPRD Provinsi Bali I Nyoman Adi Wiryatama, usai memimpin rapat tim Banggar DPRD Provinsi Bali dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Bali, di Gedung DPRD Provinsi Bali, di Denpasar, Senin (27/4/2020).

“Kita sepakat. Semua tim Banggar, semua fraksi, pimpinan, setuju pengalokasian anggaran lewat Pergub, setelah disampaikan kepada kami,” imbuh mantan Bupati Tabanan dua periode ini.

Rapat tersebut digelar sekaligus menindaklanjuti Surat Edaran (SE) Gubernur Bali Nomor 2592 Tahun 2020 Tentang Penyesuaian Target Pendapatan Daerah dan Penghentian Sementara Pelaksanaan Belanja Daerah serta Pelaksanaan Realokasi Anggaran Mendahului Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2020. SE tersebut tertanggal 15 April 2020.

“Walaupun ada Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri untuk pemotongan anggaran di daerah, tetapi mekanisme itu belum pernah kita lakukan. Semuanya bisa dan sudah dilakukan oleh Gubernur Bali dengan SK Gubernur, tetapi biasanya kita di sini ada proses tertentu,” jelas politikus PDIP asal Tabanan itu.

Adi Wiryatama menambahkan, pihaknya menyepakati pemangkasan anggaran tersebut, karena dimaksudkan untuk menangani Covid-19. Bagi lembaga dewan, pandemi Covid-19 adalah masalah bersama dan masalah rakyat Bali.

Meski sudah dilakukan perubahan, lanjut dia, namun bukan tidak mungkin akan ada perubahan lagi. Apabila kondisi 2-3 bulan sudah pulih, Pemprov bersama DPRD Provinsi Bali akan meninjau kembali anggaran yang ada.

Selain menyepakati rasionalisasi anggaran, pihaknya juga menyepakati penurunan target pendapatan asli daerah (PAD). Target PAD Provinsi Bali diturunkan menjadi 75 persen.

“Karena tanpa kita tahu fiskal, kita akan menghayal-hayal terus,” pungkas Adi Wiryatama. (KI4)

Check Also

Sekretariat Politician Academy Branch NTT 1 di Ruteng Diresmikan

Ruteng (KitaIndonesia.Com) – Sekretariat Lembaga Konsultan Politik ‘Politician Academy’ Branch NTT 1 diresmikan di Waso, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *