Dua Hari, KPK Lakukan OTT di Langkat dan Surabaya

Denpasar (KitaIndonesia.Com) – Dalam kurun waktu dua hari, 18 dan 19 Januari 2022, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan di dua tempat berbeda.

Pada 18 Januari 2022 misalnya, KPK melakukan OTT di Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, terkait pengaturan tender dan fee proyek. Setelah melakukan pemeriksaan, KPK kemudian menetapkan enam tersangka.

Keenam tersangka tersebut masing-masing adalah Bupati Langkat TRP; ISK selaku Kepala Desa Balai Kasih yang juga saudara kandung TRP; serta tiga pihak swasta/kontraktor masing-masing MR, MSA, SC dan IS

TRP, ISK, MSA, SC dan IS merupakan tersangka penerima suap. Mereka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Adapun sebagai pemberi suap adalah Tersangka bMR. Ia disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

Selanjutnya tanggal 19 Januari 2022, KPK melakukan OTT di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. OTT kali ini terkait suap perkara di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Adapun yang diamankan KPK berjumlah tiga orang, masing-masing hakim, pengacara dan panitera.

“Benar pada hari Rabu 19 Januari, KPK melakukan Operasi Tangkap Rangan di Surabaya, Jawa Timur, terkait dugaan tindak pidana korupsi pemberian dan penerimaan uang seputar penanganan perkara di Pengadilan Negeri Surabaya,” kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis 20 Januari 2022.

Untuk detail kasus ini, KPK belum menginformasikan lebih lanjut. Saat ini, tim KPK melakukan permintaan keterangan dan klarifikasi kepada pihak-pihak yang ditangkap.

Sesuai ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu selama 1 x 24 jam untuk menentukan status dari pihak yang ditangkap tersebut.

“Waktu yang dibutuhkan KPK maksimal 24 jam untuk menentukan sikap dari hasil seluruh pemeriksaan yang masih berlangsung saat ini,” ujar Ali Fikri.

Ia menambahkan, pemeriksaan dan klarifikasi dilakukan agar dapat menyimpulkan apakah dari bukti awal benar adanya peristiwa pidana korupsi.

“Kemudian apakah ditemukan pihak yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum atau tidak, perkembangannya akan kami sampaikan lebih lanjut,” tutur Ali Fikri. (KI-01)

Check Also

Polsek Denbar Jaga Kamtibmas

Denpasar – Kita Indonesia, Sebagai upaya mencegah kejahatan jalanan diakhiri pekan khususnya dimalam Minggu adalah …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *