Home / Pemerintahan / DPRD Bali Tunda Penetapan Raperda RPIP
I Nyoman Budi Utama. (KitaIndonesia.Com/humas dprd bali)

DPRD Bali Tunda Penetapan Raperda RPIP

Denpasar (KitaIndonesia.Com) – Target Gubernur Bali Wayan Koster untuk merampungkan empat (4) buah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) di penghujung tahun 2019, gagal terwujud. Pasalnya, dari empat Raperda yang diajukan Gubernur Koster ke DPRD Provinsi Bali tanggal 31 Oktober 2019 lalu, satu diantaranya batal ditetapkan.

Adalah Raperda Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Berbasis Budaya Branding Bali Tahun 2019-2039 yang diputuskan untuk tidak ditetapkan oleh DPRD Provinsi Bali. Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna Internal DPRD Provinsi Bali, di Gedung Dewan, Renon, Denpasar, Senin (18/11/2019).

“Kami sepakat dengan eksekutif, bahwa Ranperda RPIP ditunda penetapannya,” kata Koordinator Pembahasan Ranperda RPIP Berbasis Budaya Branding Bali Tahun 2019-2039, I Nyoman Budi Utama, dalam laporannya pada rapat tersebut.

Politikus PDIP asal Bangli ini kemudian menyampaikan beberapa alasan, sehingga pihaknya memutuskan menunda penetapan Raperda ini. Alasan paling utama adalah, Perda Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bali yang telah ditetapkan oleh DPRD Provinsi Bali hingga kini belum mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

“Jadi salah satu aturan penting yang menjadi landasan kehadiran Raperda RPIP ini adalah Perda RTRW. Sementara Perda RTRW yang telah ditetapkan oleh DPRD Bali, belum mendapatkan persetujuan Mendagri,” beber Budi Utama, yang juga Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali.

Ia menjelaskan, Bali bukan satu-satunya daerah yang menunda penetapan Raperda RPIP. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jakarta pun belum bisa menetapkan Raperda RPIP karena terganjal Perda RTRW.

“Jadi sama seperti Daerah Istimewa Yogyakarta, tunda tiga tahun karena terganjal Perda RTRW. DKI Jakarta juga sama, terganjal Perda RTRW,” ujar Budi Utama.

Rapat Paripurna Internal yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali I Nyoman Sugawa Korry, didampingi Wakil Ketua Nyoman Suyasa dan Tjokorda Gde Asmara Putra Sukawati ini kemudian menyepakati untuk menunda penetapan Raperda RPIP yang telah dibahas selama hampir tiga pekan. (KI4)

Check Also

Ditengarai Ada Permainan, PPK Tidak Terbitkan Tender Proyek Pembangunan Canal IPA Belusung Kota Denpasar

Denpasar (KitaIndonesia.Com) – CV. Putra Bale Gede sebagai pemenang tender pada paket pekerjaan pembangunan Canal …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *