Home / Pemerintahan / DPRD Bali Setujui Penyesuaian Perda Pembentukan dan Susunan OPD
Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Bali I Wayan Rawan Atmaja, menyerahkan Pandangan Umum Fraksi kepada Pimpinan Dewan. (humas dprd bali)

DPRD Bali Setujui Penyesuaian Perda Pembentukan dan Susunan OPD

Denpasar (KitaIndonesia.Com) – DPRD Provinsi Bali menyetujui Ranperda Provinsi Bali Tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk disesuaikan dan dibahas lebih lanjut. Ranperda ini diajukan oleh Gubernur Bali Wayan Koster, pada tanggal 12 Oktober 2020 lalu.

Hal ini terungkap dalam Pandangan Umum Gabungan Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Bali Terhadap Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bali, di Gedung Dewan, Senin (19/10/2020). Pandangan Umum Gabungan Fraksi ini dibacakan oleh Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Bali I Wayan Rawan Atmaja.

“Ranperda ini merupakan kebijakan yang strategis dari pemerintah Provinsi Bali untuk membuat produk hukum daerah yang menjadi dasar dalam mengoptimalisasikan kewenangan dan tugas pemerintah, utamanya melaksanakan visi pembangunan Provinsi Bali tahun 2018-2023 ‘Nangun Sat Kerthi Loka Bali’ melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru,” kata Rawan Atmaja.

Menurut dia, Ranperda usulan Gubernur Bali ini telah dibahas oleh komisi – komisi dan fraksi – fraksi di DPRD Provinsi Bali. Sesuai pembahasan, draf Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 10 Tahun 2016 ini secara substansi tidak banyak yang diatur dan tidak banyak pula yang mengalami perubahan. Perubahan hanya terjadi pada Pasal 6 yang terdiri dari ayat 1 dan 2 dan menghapus Pasal 12.

“Sehingga format Ranperda ini masih tetap mengikuti Perda sebelumnya. Jadi secara legal drafting sudah memenuhi apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,” ujar Rawan Atmaja.

Dewan, imbuhnya, sependapat dengan Gubernur Bali bahwa Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 10 Tahun 2016 ini dilakukan karena kurang sesuai dengan keberadaan dan perkembangan hukum saat ini. Oleh karena itu, sudah sepatutnya dilakukan penyesuaian dan atau perubahan.

“Esensi perubahan Ranperda dimaksud disusun untuk meningkatkan efektifitas, profesionalisme, dan kinerja layanan Rumah Sakit Daerah serta melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah,” ucapnya.

“Karena itu, inisiatif Saudara Gubernur untuk melakukan perubahan terhadap Perda Nomor 10 Tahun 2016 sudah tepat dan layak untuk dibahas,” imbuh politikus Partai Golkar asal Badung ini.

Ia menambahkan, dalam perubahan kedua ini khusus hanya mengatur mengenai Rumah Sakit Daerah tidak sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah, tetapi sebagai unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional melalui pemberian otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta kepegawaian dan tetap bertanggung jawab kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

“Selain itu, Rumah Sakit Daerah dipimpin oleh Direktur sebagai jabatan struktural, yang berdasarkan ketentuan sebelumnya dilaksanakan oleh pejabat fungsional dokter atau dokter gigi yang diberikan tugas tambahan. Sehubungan dengan hal tersebut, kami sependapat dengan Saudara Gubernur Bali,” pungkas Rawan Atmaja. (KI-01)

Check Also

Dinsos Denpasar Kembali Serahkan BLT Sektor Informal

Denpasar (KitaIndonesia.Com) – Pemerintah Kota Denpasar kembali menyerahkan Bantuan Langsung Tunai (BLT), khususnya di sektor …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *