Home / Hukum / DPR Dorong Pemerintah Riset Ganja Untuk Kesehatan
Gedung Mahkamah Konstitusi (Ist)

DPR Dorong Pemerintah Riset Ganja Untuk Kesehatan

Jakarta (KitaIndonesia.Com) – DPR mendorong pemerintah melakukan riset ganja untuk kesehatan. DPR berharap permasalahan ganja tidak hanya didekati dengan kacamata hukum semata, tetapi juga kacamata ilmu pengetahuan.

Dilansir dari www.mkri.id, anggota Komisi III DPR Taufik Basari dalam sidang uji materiil Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika). Sidang beragendakan mendengar keterangan DPR dan Pemerintah ini digelar pada Selasa (10/8/2021) di Ruang Sidang Pleno MK secara daring.

“Proses legalisasi ganja pun membutuhkan penelitian secara ilmiah yang jelas; ilmu pengetahuan yang pasti; dan membutuhkan waktu untuk melakukan penelitian tersebut. Sehingga, tidak dapat langsung serta merta dipersamakan karakteristik beberapa negara dengan negara Indonesia dalam melakukan pelegalisasian terhadap minyak ganja untuk pelayanan Kesehatan,” ucap Taufik dalam sidang yang dipimpin oleh Ketua MK Anwar Usman tersebut.

Taufik melanjutkan bahwa persoalan narkotika adalah masalah transnasional sehingga dalam pengkajiannya, tak hanya mengutamakan aspek hukum, tetapi juga melihat aspek kesehatan. Selain itu, ia menyebutkan jika dalam penentuan kebijakannya pun harus didasarkan pada metode ilmiah dengan berbagai tahapan.

“Sehingga dari hasil penelitian tersebut nantinya akan ditemukan kebenaran dan pemanfaatan dari narkotika tersebut secara lebih lanjut serta perlu pula dilakukan pengujian untuk kepentingan praktis. Maka, penelitian dilakukan untuk mendapatkan informasi kesehatan guna pembangunan kemajuan bidang kesehatan,” papar Taufik.

Sidang itu diajukan oleh Dwi Pratiwi, Santi Warastuti, dan Nafiah Murhayati, yang meminta MK melegalkan ganja untuk kesehatan. Dwi merupakan ibu dari anak yang menderita cerebral palsy, yakni lumpuh otak yang disebabkan oleh perkembangan otak yang tidak normal. Sedangkan Santi dan Nafiah merupakan ibu yang anaknya mengidap epilepsi.

Hakim konstitusi Suhartoyo menyatakan sikap DPR sudah jelas, yaitu permasalahan yang diajukan di MK ini adalah bukan persoalan konstitusionalitas norma yang menjadi ranahnya MK. Namun DPR mengakui bahwa persoalan tersebut merupakan persoalan kemanusiaan yang tetap menjadi masalah yang harus dicarikan jalan keluarnya bagi pembentukan hukum ke depan (ius constituendum).

“Nah, pertanyaan saya tentunya begini. Apakah sudah ada wacana untuk revisi di Prolegnas 2021 tentang undang-undang ini berkaitan dengan substansi yang dipersoalkan Pemohon ini? Para Pemohon ini seperti apa sesungguhnya, Pak Taufik? Apakah sudah merupakan bagian yang ada di DIM?”, tanya Soehartoyo.

Taufik menjawab bila DPR sudah memasukkan revisi UU Narkotika dalam Prolegnas 2021.

“Terkait revisi Undang-Undang Narkotika perlu saya jelaskan di sini sudah masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2021, tapi posisinya adalah usul dari pemerintah. Oleh karena itu, yang nanti menyusun naskah akademik dan draf RUU adalah pemerintah. Jadi bolanya ada di pemerintah, kita akan menunggu hasil dari naskah akademik dan draf RUU itu dari pemerintah, kemudian baru nanti DPR akan memberikan DIM-nya”,  jawab Taufik. (KI7)

Check Also

Klien Ditetapkan Jadi Tersangka, Togar Situmorang Ajukan Permohonan Penangguhan Penahanan

Denpasar (KitaIndonesia.Com) – Advokat Togar Situmorang, SH, MH, MAP, CMed, CLA, bersama tim dari Law …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *