Home / Politik / DPD RI Minta Revisi UU Pilkada Perhatikan Kekhususan Daerah
RDP Komite I DPD RI dengan Pakar Otonomi Daerah Djohermansyah Djohan terkait revisi UU Pilkada. (istimewa)

DPD RI Minta Revisi UU Pilkada Perhatikan Kekhususan Daerah

Jakarta (KitaIndonesia.Com) – Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) memandang UU Pilkada saat ini masih menyisakan beberapa permasalahan. Karena itu, UU Pilkada perlu diperbaiki. Perbaikan tersebut pun harus memperhatikan kekhususan masing-masing daerah.

Demikian mengemuka dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Komite I DPD RI dengan Pakar Otonomi Daerah Djohermansyah Djohan, di Ruang Rapat Komite I Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Selasa (14/1/2020). RDP tersebut dilaksanakan untuk membahas Revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

“Untuk itulah DPD RI melalui kewenangan yang dimiliki, akan mengajukan inisiasi Perubahan UU Pemilihan Kepala Daerah dimaksud, dengan harapan demokrasi Indonesia khususnya yang terkait Pemilihan Kepala Daerah, betul-betul dapat mencerminkan aspirasi masyarakat dan secara mekanisme sesuai dengan asas-asas Pemilu serta menghasilkan kepemimpinan daerah yang kredibel dan profesional,” jelas Ketua Komite I DPD RI, Teras Narang.

Sementara Wakil Ketua Komite I DPD RI Abdul Kholik mengungkapkan, UU Pilkada yang berlaku saat ini telah melalui beberapa kali revisi. Revisi dilakukan terhadap UU Nomor 1 Tahun 2015 yang telah mendekonstruksi sistem pemilihan kepala daerah, sampai yang terakhir UU Nomor 10 Tahun 2016, yang masih menyisakan banyak persoalan dalam pelaksanaannya.

“Menurut pandangan DPD, beberapa permasalahan tersebut antara lain masih maraknya politik uang, persyaratan calon yang belum memberikan keadilan bagi semua pihak, permasalahan calon tunggal, proses Pilkada yang lama terutama masa kampanye, masih adanya regulasi yang tumpang-tindih sehingga tidak harmonis, bahkan penetapan DPT juga masih bermasalah,” ujarnya.

BACA JUGA:   Keluarkan Rekomendasi Provokatif, AWK Dilaporkan Ke Badan Kehormatan DPD RI

Dalam RDP tersebut, Pakar Otonomi Daerah Djohermansyah Djohan menilai, sangat penting DPD RI dilibatkan untuk perbaikan atau revisi UU Pilkada. Pasalnya, menurut dia, revisi UU tersebut jangan secara makro one policy for all, tapi juga harus melihat kultur realita politik lokal.

Ia berpandangan, kelemahan kebijakan Pilkada yang paling fatal adalah menyeragamkan sistem Pilkada. Semua kepala daerah dipilih langsung, padahal Indonesia ini plural.

“Kata orang Padang, di mana bumi dipijak di sanalah langit dijunjung. Lain lubuk, lain pula ikannya. Ini keaslian kultur kita, yang berbeda-beda tetapi tetap satu. Revisi UU Pilkada harus memperhatikan nilai komunalitas di daerah, parameter demokrasi lokal, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, juga kemampuan keuangan daerah,” kata Djohan.

“Hal itu jangan diabaikan, kalau tingkat kehidupan masyarakat masih rendah, masyarakat akan masih susah berdemokrasi, karena pasti akan terjadi distorsi dan berbagai penyimpangan,” imbuh pria yang akrab disapa Profesor Djo ini. (KI4)

Check Also

Banuartha: Demer Patahkan Tudingan Ambisius, Sugawa Pantas Jadi Nakhoda

Denpasar (KitaIndonesia.Com) – Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Provinsi Bali, 24 Februari 2020, memang telah …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *