Home / Peristiwa / Nasional / DPD RI Bantah BULD Perpanjang Birokrasi
Ketua DPRD Provinsi Bali I Nyoman Adi Wiryatama menyerahkan cenderamata kepada pimpinan rombongan BULD DPD RI. (humas dprd bali)

DPD RI Bantah BULD Perpanjang Birokrasi

Denpasar (KitaIndonesia.Com) – Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, salah satunya mengatur terkait keberadaan Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI.

BULD merupakan alat kelengkapan baru di DPD RI. Kehadiran badan ini menuai banyak pertanyaan. Sebab ada yang berasumsi bahwa badan ini merecoki tugas dan fungsi Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bamperperda) DPRD. Selain itu, kehadiran BULD dikhususkan memperpanjang birokrasi pengesahan Perda.

Hanya saja, asumsi ini langsung diluruskan oleh Pimpinan BULD DPD RI,
Dr Filep Wamafma, SH, MHum. Menurut dia, BULD justru jembatan bagi daerah dalam rangka mempercepat pengesahan Perda.

“BULD DPD tidak mengambil alih fungsi DPRD dalam menyusun regulasi daerah. BULD juga tidak memperpanjang birokrasi, tetapi sebagai jembatan sekaligus memecahkan persoalan, termasuk dalam rangka mempercepat proses pembentukan regulasi daerah,” ujarnya, saat berdialog dengan pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Bali, di Renon, Denpasar, Jumat (6/12/2019).

Senator Papua Barat ini menjelaskan, bicara penyusunan regulasi termasuk Perda, maka tentu ada teori dan praktik. Dalam praktik, penyusunan Perda kadang memerlukan proses yang begitu lama.

BACA JUGA:   DPD RI Minta Revisi UU Pilkada Perhatikan Kekhususan Daerah

“Bisa satu tahun, kadang. Maka BULD hadir untuk menjembatani itu. BULD tidak ambil alih fungsi Bamperperda. Kita justru sebagai perangkat yang mendukung pemerintah daerah dalam perjuangan penyusunan Perda,” jelas Wamafma.

Sementara itu anggota BULD DPD RI Made Mangku Pastika, menjelaskan, salah satu tugas BULD DPD RI adalah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Raperda dan Perda. BULD juga akan menjembatani daerah, manakala ada Perda yang dipersulit pengesahannya oleh pemerintah pusat.

“Selama ini ada persepsi yang keliru soal DPD RI. DPD RI ini sebenarnya bukan lembaga pusat tetapi merupakan lembaga tinggi negara yang mewakili daerah di pusat. Jadi kepentingannya, ya, kepentingan daerah. Kita harus berjuang bersama – sama dengan daerah, termasuk terkait regulasi,” ujar Senator Bali ini.

Selama dua periode menjadi gubernur Bali, Mangku Pastika merasakan betul betapa untuk regulasi tertentu sangat sulit mendapatkan persetujuan pusat. Padahal selama penyusunan, sudah dilakukan konsultasi ke pusat. Namun giliran untuk pengesahan, malah dipersulit.

“Karena seringkali peraturan bersifat nasional tanpa memperhatikan kekhasan daerah. Untuk itulah DPD, bersama DPRD, bersama – mengkaji ini,” tegas Mangku Pastika. (KI4)

Check Also

Presiden: Konflik Tanah Marak Karena Tak Ada Sertifikat

Labuan Bajo (KitaIndonesia.Com) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakhiri kunjungan kerjanya ke Labuan Bajo, Kabupaten …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *