Home / Peristiwa / Nasional / DPD RI Akan Gugat UU 33 Tahun 2004
Anggota DPD RI Perwakilan Bali, Made Mangku Pastika. (kitaindonesia.com/san edison)

DPD RI Akan Gugat UU 33 Tahun 2004

Denpasar (KitaIndonesia.Com) – Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) berencana akan menggugat UU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah. Namun belum diketahui kapan gugatan tersebut dilayangkan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Rencana gugatan ini disampaikan anggota DPD RI Perwakilan Bali Made Mangku Pastika, dalam pertemuan dengan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Bali, di Renon, Denpasar, Jumat (6/12/2019). Pertemuan yang dihadiri Pimpinan dan Anggota Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI ini, dalam rangka menggali permasalahan seputar penyusunan aturan di daerah.

“Menurut saya, (UU Nomor 33 Tahun 2004) sudah patut kita gugat. Saya mohon dukungan moril dari DPRD Bali. Kami sudah siap ajukan ke MK,” kata Pastika.

Mantan gubernur Bali dua periode ini menjelaskan, UU Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah hanya mengatur mengenai dana bagi hasil sumber daya alam. Padahal, undang – undang ini dalam konsiderannya sesungguhnya mengatur terkait sumber daya alam dan sumber daya lainnya.

BACA JUGA:   Ketua MPR RI Minta Pemerintah Antisipasi PHK Massal

“Tetapi dalam pasal – pasalnya, tidak ada diatur soal sumber daya lainnya. Akibatnya kita tidak dapat apa – apa. Dana bagi hasil kita nol,” tandas Pastika.

“Saya sering dapat DIPA (saat dua periode menjadi gubernur Bali, red). Tapi dalam DIPA itu tidak ada dana bagi hasil sumber daya alam. Sementara daerah lain dapat. Ini tidak fair. Padahal kita menghasilkan devisa (dari pariwisata) untuk negara setiap tahun 130-150 triliun rupiah,” imbuhnya.

Selain UU Nomor 33 Tahun 2004, diakuinya bahwa UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, juga tidak adil bagi daerah. Sebab untuk memungut sesuatu dari wisatawan misalnya, ‘tidak diperbolehkan’ oleh undang-undang tersebut.

“Kita mau pungut sesuatu dari wisatawan, tidak bisa. Jadi kita tidak dapat apa – apa dari pariwisata ini,” tandas Pastika. (KI4)

Check Also

Hari Bhakti Adhyaksa, Togar Situmorang: Jadikan Jaksa Sahabat Masyarakat

Denpasar (KitaIndonesia.Com) – Tanggal 22 Juli diperingati sebagai Hari Ulang Tahun Kejaksaan atau Hari Bhakti …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *