Advokat senior Togar Situmorang, SH, MH, MAP, CMed, CLA. (istimewa)

Dosen UNJ Laporkan Dua Anak Presiden Jokowi ke KPK, Ini Pendapat Hukum Togar Situmorang

Denpasar (KitaIndonesia.Com) – Seorang dosen di Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, melaporkan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dan YouTuber Kaesang Pangarep, ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kedua anak Presiden Jokowi ini dilaporkan ke KPK terkait dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang.

Laporan ke KPK ini mendapat perhatian khusus dari advokat senior Togar Situmorang, SH, MH, MAP, CMed, CLA. Ia pun memberikan pendapat hukum terkait hal ini.

Menurut dia, ada tiga proses dalam pencucian uang, mulai dari penempatan dana (placement), transfer (layering) hingga menggunakan harta kekayaan (integration).

Penempatan dana bisa dilakukan dengan cara membeli barang yang bernilai tinggi untuk kepentingan pribadi.

Sementara transfer atau layering memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya yaitu tindak pidana melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang.

Adapun integration atau menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana.

Mencermati hal ini, Togar Situmorang mengingatkan lembaga KPK maupun media nasional agar lebih hati-hati dalam menanggapi pelaporan terkait ini.

Sebab ada kemungkinan menjadi pihak yang turut serta menyebarkan suatu berita yang belum dipastikan kebenarannya secara hukum, apalagi ini menyangkut nama anak Presiden.

Ia bahkan curiga, laporan ini berkaitan erat dengan konstelasi politik jelang tahun 2024.

“Pemilu 2024 merupakan pesta demokrasi yang diamanatkan Konstitusi. Oleh sebab itu, wajib dijaga agar tidak menimbulkan kegaduhan atau malah digunakan oleh orang tertentu untuk Pansos dengan melaporkan atau membuat berita hoaks,” tutur Togar Situmorang.

Menurut Togar Situmorang, peristiwa pelaporan dua anak Presiden Jokowi ke KPK serta pemberitaan seputar pelaporan tersebut dapat dibedah dengan UU ITE.

“Di sana jelas ada dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 45 ayat 3 Undang Undang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,” tandas Kandidat Doktor Ilmu Hukum Universitas Udayana itu.

UU ITE, menurut dia, dibuat untuk menciptakan rasa aman bagi masyarakat terkait teknologi dan informasi. Aturan ini memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dari segala gangguan tindak pidana, baik secara verbal, visual maupun yang menyebabkan terjadi kontak fisik dalam wilayah privat pengguna jejaring sosial.

“UU ITE terkait penghinaan/pencemaran nama baik merupakan delik biasa sehingga wajib diproses secara hukum. Sekalipun tidak ada pengaduan dari korban, namun karena mengacu pada KUHP sebagaimana dimaksud UU ITE, maka delik tersebut berubah menjadi delik aduan (klacht delic) yang mengharuskan korban membuat pengaduan kepada pihak berwajib,” ucapnya.

Gibran dan Kaesang, lanjut dia, jelas merupakan korban berita hoaks atas peristiwa yang merupakan pidana murni.

“Itu merupakan pembunuhan karakter yang sangat keji dan dalam hukum disebut genus delict yang mensyaratkan atas adanya pengaduan (klacht) untuk dapat dituntut dipersidangan,” tandas advokat kondang yang memiliki kantor berjaringan di berbagai daerah seperti Jakarta, Bali, dan Bandung ini.

Ia pun mendorong pihak kepolisian meminta klarifikasi terkait laporan dari pihak dosen tersebut tanpa harus menunggu Gibran dan Kaesang membuat laporan resmi. Apalagi pihak dosen tersebut ikut menyeret nama Presiden Jokowi.

“Jelas ada dugaan niat tidak baik dari oknum dosen tersebut,” ujar advokat kelahiran Jakarta berdarah Batak ini.

Sebagai praktisi hukum, Togar Situmorang menilai bahwa akan ada dampak hukum kepada dosen tersebut karena terkait bukti yang dibawa tersebut belum dijamin keasliannya.

“Karena dalam suatu peristiwa hukum, harus membawa dokumen sah dan asli untuk dipastikan kevalidan atas laporan tersebut terutama terkait aliran dana, yang dikatakan dari pihak perusahaan yang terlibat pembakaran hutan merupakan relasi dari Gibran dan Kaesang yang telah divonis hakim,” kata Togar Situmorang.

Bagi pengamat kebijakan publik ini, akan ada dampak hukum bagi dosen tersebut jika dugaan laporan tersebut ternyata tidak benar. Apalagi azas praduga tidak bersalah dalam hukum harus diutamakan.

“Belum tentu Kaesang dan Gibran bersalah. KPK perlu menelaah juga memverifikasi dan melihat apa ini masuk ranah tindak pidana korupsi atau merupakan domain hukum, juga kewenangan KPK atau tidak,” ucapnya.

Ia menambahkan, dosen yang melaporkan tersebut juga harus punya legal standing yang jelas, apalagi dia seorang ASN.

“Apa sudah diketahui oleh pimpinan kampus? Lalu sebelum melakukan laporan, apa sudah ada klarifikasi dulu kepada Kaesang juga Gibran terkait tuduhan yang akan dilaporkan di KPK tersebut, sehingga tidak akan membuat gaduh. Jangan sampai ada dugaan oencemaran nama baik Gibran dan Kaesang, juga Presiden RI,” tutur Togar Situmorang.

Ia juga berharap, jangan sampai persoalan hukum dicampuradukkan dengan rasa kebencian apalagi ingin menjatuhkan orang lain dengan motif politik. Hal ini jelas tidak bisa diterima dan seharusnya KPK menolak laporan yang dianggap tidak valid.

“Seperti di kepolisian, apabila data atau laporan tersebut dianggap kurang, maka pihak SPKT akan tidak menerima laporan tersebut,” jelas Togar Situmorang.

“Apalagi saat diwawancarai di salah satu televisi nasional, dosen tersebut mendapatkan data dari hasil riset atas pengamatan indeks korupsi yang dianggap naik oleh dosen tersebut,” imbuhnya.

Di sisi lain, Togar Situmorang mengaku sangat bangga dengan sikap satria Gibran yang secara ikhlas juga tulus mengklarifikasi bahwa dirinya tidak mengetahui soal tudingan korupsi tersebut. Ia juga siap apabila dipanggil oleh pihak KPK dan minta agar tuduhan tersebut bisa segera dibuktikan.

“Ia layaknya seorang ksatria yang gagah berani menghadapi masalah seperti ayahanda Joko Widodo. Memang semakin tinggi kedudukan seseorang, angin akan semakin kencang,” kata Togar Situmorang yang memiliki kantor di Jalan Gatot Subroto Timur Nomor 22 Denpasar; Jalan Raya Gumecik Gg Melati Nomor 8, By Pass Prof IB Mantra, Ketewel; Jalan Teuku Umar Barat Nomor 10, Krobokan; Jalan Kemang Selatan Raya Nomor 99, Gd Piccadilly, Jakarta; serta Jalan Terusan Jakarta Nomor 181 Ruko Harmoni Kav 18, Antipani Bandung ini. (KI-01)

Check Also

Polsek Denbar Jaga Kamtibmas

Denpasar – Kita Indonesia, Sebagai upaya mencegah kejahatan jalanan diakhiri pekan khususnya dimalam Minggu adalah …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *