Home / Hukum / Dirikan PBH Panglima Hukum, Togar Situmorang Tegaskan Komitmen Melayani Masyarakat Kecil
Advokat senior Togar Situmorang, SH, MH, MAP, CMed, CLA. (istimewa)

Dirikan PBH Panglima Hukum, Togar Situmorang Tegaskan Komitmen Melayani Masyarakat Kecil

Denpasar (KitaIndonesia.Com) – Undang Undang Nomor 16 Tahun 2011, di antaranya mengatur urusan pemberian bantuan hukum. Karena itu, perlu ada lembaga atau pusat bantuan hukum yang bisa membantu masyarakat dalam pelayanan hukum.

Kehadiran lembaga ini penting, apalagi kesadaran akan hukum di masyarakat sudah semakin meningkat secara signifikan. Belum lagi konflik hukum di tengah masyarakat semakin beragam. Untuk memperoleh keadilan serta kepastian hukum, tentu melalui proses hukum.

Saat bersamaan, banyak masyarakat yang melirik profesi advokat untuk membantu permasalahan hukumnya. Namun kadang yang menjadi kendala adalah biaya untuk membayar jasa para advokat yang mahal.

Akibatnya, masyarakat kecil khususnya sangat bingung dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi. Hal ini ternyata disadari oleh advokat senior Togar Situmorang, SH, MH, MAP, CMed, CLA.

Apalagi dari klien-klien yang datang ke Law Firm Togar Situmorang, baik di Denpasar, Jakarta maupun Bandung, tidak sedikit di antaranya yang mengaku kesulitan dalam hal pembiayaan jasa advokat atau pengacara.

Berangkat dari kondisi ini, Togar Situmorang yang memiliki motto “Melayani Bukan Dilayani” serta mempunyai rasa peduli tinggi menolong sesama, mencetuskan ide brilian dengan mendirikan Pusat Bantuan Hukum (PBH) Panglima Hukum.

“Kini PBH Panglima Hukum terus bergerak. Ini sesuai komitmen kami untuk membantu masyarakat kecil yang sedang membutuhkan bantuan hukum,” kata Togar Situmorang.

Pada tanggal 13 Agustus 2021 misalnya, tim hukum dari PBH Panglima Hukum, I Putu Sukayasa Nadi, SH, melakukan audiensi ke instansi Kepolisian dan Pengadilan. Seperti di Polsek Blahbatuh, Polsek Gianyar, Polres Gianyar, Polsek Banjarangkan, Pengadilan Agama Klungkung, dan Pengadilan Negeri Semarapura.

Pengenalan PBH Panglima Hukum juga sudah dilakukan ke Kajari Badung, Polsek Mengwi, Polsek Denpasar Utara serta ke Kanwil Menkumham Bali.

Sementara di Jakarta, juga dilakukan audensi ke institusi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Bekasi, Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Pengadilan Agama Jakarta Timur, Pengadilan Agama Bekasi, Polda Metro Jaya, Polres Jakarta Selatan, Polres Jakarta Pusat, Polres Jakarta Barat, Polres Jakarta Timur, Polres Jakarta Utara, Polres Bekasi serta Mabes Polri, termasuk di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, Kejaksaan Negeri Bekasi serta Lapas Pondok Bambu Jakarta Timur.

“Di instansi yang dikunjungi ini, tim disambut dengan hangat dan di apresiasi dengan adanya PBH Panglima Hukum. Diharapkan dengan dibentuknya PBH Panglima Hukum ini bisa membantu masyarakat kecil yang sedang memerlukan bantuan hukum,” papar Togar Situmorang.

Dengan adanya PBH Panglima Hukum ini juga diharapkan bisa meringankan beban masyarakat yang sedang mengalami kesusahan di dalam konflik hukum.

“Selain itu, kita juga sebagai advokat dan praktisi hukum memang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum yang pada intinya atau roh dari kedua regulasi tersebut bermakna menjamin hak warga negara bagi keadilan dan kesetaraan di muka hukum,” beber Togar Situmorang.

Dalam kehidupan, imbuhnya, memang wajib untuk saling menolong orang yang dalam keadaan susah. Tidak memandang suku, juga agama.

“Sangat disayangkan jika kita tidak saling tolong menolong dan membantu, terutama untuk masyarakat yang membutuhkan jasa hukum, yang memang notabene masyarakat banyak yang buta akan hukum dan mereka juga teraniaya dan tidak tahu harus bagaimana dan harus ke mana,” ucapnya.

Di sinilah peran PBH Panglima Hukum ini lahir. PBH Panglima Hukum juga memberikan kesempatan untuk para calon advokat yang ingin berkarier di bidang hukum, khususnya profesi advokat.

Menurut dia, ada begitu banyak universitas di Indonesia yang mencetak sarajana hukum. Begitu juga banyaknya organisasi advokat yang mencetak calon-calon advokat. Namun sebagian besar tidak menitik beratkan pada calon advokat untuk melayani masyarakat, terutama tidak mampu alias probono atau gratis.

Hal ini terjadi, kemungkinan karena adanya persaingan dan jadwal untuk mengangkatan sumpah sebelum calon advokat menjadi advokat resmi agar bisa beracara, harus mengantongi dan mengikuti PKPA (Pendidikan Khusus Profesi Advokat), UPA (Ujian Profesi Advokat), KTA (Kartu Tanda Advokat) hingga BAS (Berita Acara Sumpah) di Pengadilan Tinggi daerah domisili masing-masing.

“Maka terketuk hati saya terutama untuk calon-calon advokat muda di mana juga adanya minimal usia yaitu 25 tahun dengan pengalaman magang 2 tahun untuk bisa bergabung di PBH Panglima Hukum. Ini juga alasan lainnya maka saya membentuk Pusat Bantuan Hukum Panglima Hukum,” ujar Togar Situmorang.

Sementara itu Alexander Ricardo Gracia, SH, selaku Ketua PBH Panglima Hukum, menegaskan bahwa lembaga yang dipimpinnya sudah didaftarkan di Kemenkumham dan sudah berbadan hukum.

“LBH Panglima Hukum juga tercatat pada akta notaris. SK-nya juga sudah ada. Jadi secara legalitas tentunya terpenuhi semua,” tegas pria yang sering disapa “Arga” dan saat ini sedang menempuh pendidikan Pascasarjana Kenotariatan di Universitas Warmadewa itu.

Ia pun mengajak para calon advokat muda untuk bergabung di PBH Panglima Hukum, guna mengeksplore dan mengekspresikan ilmu mereka sebelum mereka menjadi advokat resmi yang disumpah di Pengadilan Tinggi.

Meski menangani kasus-kasus probono dengan ketentuan yang sudah atur oleh undang-undang, akan tetapi untuk memberikan bantuan hukum, PBH Panglima Hukum selalu maksimal.

Bahkan Togar Situmorang selaku Managing Partner Law Firm Togar Situmorang, juga turun langsung di PBH Panglima Hukum bersama rekan advokat yang lain seperti Advokat Carolina SH, Nindy SH, Darius Situmorang, SH, Rommy SH, Tiar Silalahi SH, Husen SH, I Putu Sukayasa Nadi, SH.

“Jadi saya tegaskan sekali lagi, tidak ada tebang pilih dalam hal penanganan untuk klien, termasuk untuk masyarakat yang kurang mampu di PBH Panglima Hukum. Semoga PBH Panglima Hukum menjadi maskot bagi masyarakat untuk mencari keadilan,” pungkas Togar Situmorang.

Ia juga mengajak masyarakat pencari keadilan untuk datang ke kantor PBH Panglima Hukum di Jalan Teuku Umar Barat Nomor 10 Marlboro, Denpasar Barat, Jalan Kemang Selatan Raya Nomor 99 Gedung Piccadilly, Jakarta, Jalan Terusan Jakarta Nomor 181 Ruko Harmoni, Kav 18, Antipani, Kota Bandung, Jalan Pengalengan Raya Nomor 355, Kabupaten Bandung, Jawa Barat serta Jalan Prof IB Mantra Gg Melati Banjar Gumecik, Ketewel, Kabupaten Gianyar, Bali. (KI-01)

Check Also

Diduga Cemarkan Nama Baik, Istri Zainal Tayeb dan Salah Satu Media Online Disomasi

Denpasar (KitaIndonesia.Com) – Diduga mencemarkan nama baik melalui media online, istri dari terdakwa Zainal Tayeb, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *