Home / Peristiwa / Nasional / Dinilai Gagal Atasi Banjir, Kelompok Save Jakarta: Impeach Anies!
Kelompok Save Jakarta saat memberikan keterangan kepada wartawan di Jakarta. (istimewa)

Dinilai Gagal Atasi Banjir, Kelompok Save Jakarta: Impeach Anies!

Jakarta (KitaIndonesia.Com) – Kelompok Save Jakarta menilai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, telah gagal mengatasi banjir Jakarta yang menghanyutkan jiwa dan harta benda warga. Karena itu, Anies harus di-impeach atau dimakzulkan.

“Januari 2020, adalah hari kelam buat warga Jakarta karena banjir yang menghanyutkan jiwa dan harta benda, sehingga tak ada alasan lagi, Gubernur Anies harus di-impeach atau memakzulkan,” kata Kelompok Save Jakarta, saat jumpa pers di Restoran Pulau Dua, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1/2020).

Kelompok Save Jakarta yang terdiri dari berbagai elemen seperti Satu Aspirasi Indonesia, Komunitas Anak Bangsa, Kawal Indonesia, LANDEP, I-ELIT-Parlemen Nusantara, Dantara, BPRI, SIMA, Sporting Indonesia, Solmet, NCBI, dan GAPSI, ini berpandangan, meskipun sudah dua tahun memimpin DKI Jakarta, namun Anies Baswedan gagal total mengatasi masalah banjir. Anies Baswedan juga gagal mengantisipasi dan mengatasi dampak buruk yang ditimbulkan oleh banjir akibat curah hujan yang tinggi pada bulan-bulan tertentu seperti Desember dan Januari.

Kelompok Save Jakarta mengungkapkan, bila dihubungkan dengan kebijakan Gubernur Anies yang melakukan pemangkasan anggaran DKI Jakarta tahun 2018 untuk penanggulangan banjir Rp 242 miliar, memotong anggaran pengendalian banjir sebesar Rp 500 miliar tahun 2019 untuk pembebasan lahan waduk dan kali dari anggaran yang disediakan sebesar Rp 850 miliar hanya dialokasikan sebesar Rp 350 miliar, maka jelas merupakan perbuatan melanggar hukum. Perbuatan ini merugikan negara dan rakyat yaitu warga DKI Jakarta.

“Sebab seluruh aktivitas ekonomi, sosial dan politik negara dan warga masyarakat di ibu kota terganggu. Kerusakan jalan dan fasilitas umum lainnya secara masif jelas melahirkan stagnasi, sehingga melahirkan beban biaya baru yang harus ditanggung negara akibat Anies Baswedan salah mengurus Jakarta,” tandas mereka.

Menurut Kelompok Save Jakarta, kebijakan memangkas anggaran yang sudah ditetapkan dalam APBD melalui Perda, meski dibungkus dengan norma-norma tertentu, akan tetapi perbuatan membelokan anggaran yang sudah ditetapkan untuk hal-hal yang strategis seperti penanggulangan banjir dan akibatnya, kepada kegiatan lain, jelas merupakan penyimpangan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan dalam Perda APBD. Itu berarti, melahirkan kebijakan yang bertentangan dengan hukum terutama ketentuan Pasal 34 UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yang harus ditaati oleh pemerintah.

Lebih lanjut dijelaskan, sesuai ketentuan Pasal 37 UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, menyatakan bahwa :Menteri atau Pimpinan Lembaga atau Gubernur atau Bupati atau Walikota yang terbukti melakukan penyimpangan kebijakan yang telah ditetapkan dalam UU Tentang APBN/ Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai ketentuan undang-undang’. Selain dipidana sebagaimana diancam dengan UU Keuangan Negara, maka Gubernur juga dapat diberhentikan berdasarkan ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 76 dan 78, bila melakukan sejumlah pelanggaran.

“Gerakan Save Jakarta adalah gerakan akal sehat untuk menyelamatkan Jakarta. Waktu Anies dua tahun sudah cukup dengan berbagai program yang kontroversinya, sehingga harus dimakzulkan, apalagi adanya dugaan persekongkolan antara DPRD DKI dengan Anies terkait pemotongan anggaran 2018 lalu,” ujar anggota Save Jakarta, Andre Wenas, dalam keterangan pers tersebut.

Pada kesempatan yang sama, Kelompok Sava Jakarta merinci pelanggaran yang dilakukan Gubernur Anies. Pertama, membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kedua, membuat kebijakan yang merugikan kepentingan umum dan meresahkan sekelompok masyarakat atau warga negara dan/ atau golongan masyarakat lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketiga, menjadi pengurus suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik negara/ daerah atau pengurus yayasan bidang apa pun. Keempat, menyalahgunakan wewenang yang menguntungkan diri sendiri dan/ atau merugikan daerah yang dipimpin.

Kelima, melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan. Keenam, menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/ janji jabatannya.

“Untuk itu, atas alasan-alasan konstitusionalitas kewenangan DPRD dan hak publik, sudah saatnya dan cukup beralasan sekarang ini juga Gubernur Anies Baswedan diproses pemberhentiannya melalui penggunaan Hak Angket DPRD DKI menuju kepada proses permakzulan atau impeach, di mana dukungan politik dari partai politik dan dukungan publik untuk mendapatkan legitimasi publik sangat besar di tengah krisis kepercayaan publik yang semakin meluas hari demi hari terhadap kepemimpinan Anies Baswedan sebagaimana dapat dilihat kritik-kritik dan protes masyarakat dalam pemberitan media dan medsos,” tegas Andre. (KI-RLS)

Check Also

WNA Jepang Ajukan Permohonan Menjadi WNI

Denpasar (KitaIndonesia.Com) – Sidang Permohonan Pewarganegaraan kembali digelar di Ruang Sahadewa Kantor Wilayah Kemenkumham Bali, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *