Home / Hukum / Dilaporkan ke Polisi, Andi Riski: Ini Hanya Drama di Tahun Politik
Hj Andi Riski Nur Cahya D, SH (tengah) didampingi tim hukumnya Abdul Rohim, SH, MH, dan rekan, saat memberikan keterangan kepada wartawan. (kitaindonesia.com/m susanto)

Dilaporkan ke Polisi, Andi Riski: Ini Hanya Drama di Tahun Politik

Labuan Bajo (KitaIndonesia.Com) – Bakal Calon Wakil Bupati Manggarai Barat Hj Andi Riski Nur Cahya D, SH, menanggapi santai soal adanya laporan polisi terkait dirinya. Ia justru menilai, laporan terkait jual beli tanah ke Polres Manggarai Barat itu tak lebih dari sebuah drama di tahun politik.

“Saya tanggapi santai saja. Dan saya
mencoba memahami, bahwa ini tahun politik. Inilah politik,” kata Andi Riski, saat jumpa pers di Labuan Bajo, Minggu (9/2/2020).

Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat itu menambahkan, dirinya tidak ingin menghabiskan energi untuk sesuatu yang tidak dilakukannya. Ia lebih berkonsentrasi menghadapi Pilkada Manggarai Barat 2020, di mana dirinya tampil sebagai bakal calon wakil bupati mendampingi Bakal Calon Bupati Ir Pantas Ferdinandus, MSi.

“Saya sekarang konsentrasi di Pilkada, bagaimana bisa menang. (Laporan) Ini justru memacu semangat saya untuk lebih gila lagi. Saya tidak mau memusingkan hal yang tidak saya lakukan. Yang justru buat saya pusing kalau tidak dapat suara,” tandas Andi Riski.

Pada kesempatan tersebut, ia memastikan bahwa apa yang dituduhkan Pelapor terhadap dirinya, semuanya tidak benar. Karena itu, Andi Riski mengaku tidak akan tinggal diam.

“Yang dituduh Pelapor, tidak benar. Dan saya pastikan tidak diam. Pasti kami ambil langkah hukum. Dan saya serahkan proses hukum ini ke tim hukum saya,” tegas Andi Riski, yang didampingi tim hukum Abdul Rohim, SH, MH, dan rekan.

Hal senada disampaikan Abdul Rohim, pada kesempatan tersebut. Advokat asal Jakarta ini menegaskan, pemberitaan terkait kliennya sudah sangat merugikan dan mencederai. Pihaknya memastikan akan menempuh jalur hukum terkait hal ini.

“Soal berita, saya melihatnya hanya lucu – lucuan saja. Ini tahun politik dan kebetulan Umi (Andi Riski, red) akan maju (sebagai bakal calon wakil bupati Manggarai Barat). Jadi berita ini sengaja dimainkan untuk mencederai elektabilitas Umi,” kata Abdul Rohim.

“Kami sudah lakukan kajian hukum, dan akan mengambil langkah hukum karena pemberitaan ini. Langkah hukum itu terhadap Pelapor, juga terhadap pemberitaan. Siapa pihak-pihak yang terlibat, baik langsung atau tidak, yang merusak citra Umi, akan kita proses,” imbuhnya.

Meski begitu, Abdul Rohim belum memastikan jadwal melaporkan balik Pelapor dalam kasus jual beli tanah ini. Begitu juga pihak-pihak terkait yang akan dilaporkan, ia belum mau membeberkannya.

“Soal jadwal laporan, kita tidak mau tergesa – gesa. Kita sedang susun laporannya. Satu dua hari ke depan mungkin sudah selesai,” ujarnya.

Diketahui, Kamis (30/1/2020) siang, Andi Riski dilaporkan ke Polres Manggarai Barat. Ia dilaporkan oleh ahli waris pemilik tanah bernama Purnama Sari, atas dugaan penipuan dan penggelapan uang jual beli tanah yang berlokasi di Rangko, Desa Tanjung Boleng, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur.

Menurut Kuasa Hukum Pelapor, Eduardus W Gunung, Pelapor menjual tanah seluas 3 hektar seharga Rp 2 miliar. Penjualan tanah tersebut melalui Terlapor, Andi Riski, yang berperan sebagai perantara atau perwakilan pembeli tanah.

Konon, Terlapor tidak menyerahkan seluruh uang penjualan tanah tersebut kepada pemilik tanah. Dalam Akta Jual Beli (AJB), tanah tersebut dibeli oleh salah satu perusahan asal Jakarta senilai Rp 2 miliar pada tanggal 18 Januari 2019. Pembeli sudah menyerahkan uang melalui Terlapor. Namun, Terlapor justru tidak menyerahkan uang dimaksud kepada pemilik tanah.

“Pemilik tanah hanya menerima uang jual beli tanah dari Ibu Andi Riski sebesar Rp 125 juta. Sedangkan sisanya senilai Rp 1.875.000.00 belum diberikan kepada pemilik tanah. Anehnya, Ibu Andi Riski mengklaim seluruh uang jual beli tanah sudah diserahkan kepada pemilik tanah,” beber Eduardus.

Ia bahkan mengungkap fakta lain, dimana pada November 2018 lalu, Terlapor menyerahkan sejumlah kwitansi kosong kepada pemilik tanah. Bahkan pemilik tanah yang saat itu terbaring sakit di RSUD Merombok diminta oleh Terlapor untuk membubuhkan cap jempol pada kwitansi kosong dimaksud.

Apesnya, masih menurut Eduardus, pemilik tanah yang diketahui bernama Asiah meninggal dunia pada Desember 2018. Hanya saja, AJB malah diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), pada Januari 2019. Pihaknya berkesimpulan, AJB dibuat setelah pemilik tanah meninggal dunia.

“Kita juga menemukan keanehan pada saat penandatangan AJB di Kantor Notaris, di mana pihak penjual tidak bertemu pembeli. Seharusnya, penjual dan pembeli harus berada bersama di Kantor PPAT,” tutur Edu. (KI4/KI21)

Check Also

Diduga Cemarkan Nama Baik, Istri Zainal Tayeb dan Salah Satu Media Online Disomasi

Denpasar (KitaIndonesia.Com) – Diduga mencemarkan nama baik melalui media online, istri dari terdakwa Zainal Tayeb, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *