KITA INDONESIA Mencerdaskan – Merekatkan
Denpasar (KitaIndonesia.Com) – I Nengah Yasa Adi Susanto, krama Banjar Adat Dharmalaksana, Desa Adat Bugbug, Kabupaten Karangasem, Bali, melaporkan Senator Dr Arya Wedakarna (AWK) ke Badan Kehormatan (BK) DPD RI, Kamis, (13/2/2020) siang. Senator AWK dilaporkan karena dugaan melanggar Tata Tertib dan Etika DPD dalam pertemuan dengan para pihak yang berselisih paham dan dengan masyarakat Desa Adat Bugbug, Karangasem, beberapa waktu lalu.
Terkait laporan tersebut, Senator AWK menanggapinya dengan santai. Sebagai seorang pejabat yang rentan dengan risiko seperti ini, anggota DPD RI Perwakilan Bali itu mengaku tak gentar.
“Biasa saja. Itu risiko seorang pejabat. dan kita tidak pernah gentar,” kata Senator AWK, saat dikonfirmasi kitaindonesia.com, Rabu (13/2/2020) sore.
Ia bahkan menegaskan, laporan ke BK DPD RI tersebut dilakukan oleh oknum, bukan institusi. Selain itu, imbuhnya, dirinya berkawan baik dengan Bendesa Adat Bugbug. Apalagi kehadirannya dalam rapat beberapa waktu lalu, tidak pernah dipersoalkan oleh Bendesa Adat Bugbug.
“Laporan ke BK itu kan dilakukan oleh oknum, bukan institusi. Saya berkawan baik dengan Bendesa Adat Bugbug, dan beliau tidak mempermasalahkan kehadiran saya, karena saya hadir atas undangan warga Bugbug juga,” papar Senator AWK.
Ia menjelaskan dirinya hadir sesuai undangan resmi Badan Pengembang Pariwisata Desa Adat Bugbug (BP2DAB). Dalam surat undangan nomor 001/ BP2DAB/ I/ 2020 yang ditandatangani Ketua BP2DAB Jero Gede Putra Arnawa itu, Senator AWK diundang secara khusus untuk hadir memberikan arahan terkait permasalahan di BP2DAB.
“Jadi sesuai UU MD3 Tahun 2018, seorang Senator wajib hadir saat diundang. Kita netral. Apalagi diundang dengan surat resmi,” urai Senator AWK.
Pada saat berlangsungnya rapat di Bugbug tersebut, lanjut Senator AWK, ada juga Bupati Karangasem IGA Mas Sumatri, Kerta Desa, DPRD, Polri. Semua berjalan normal, ketika itu.
“Semua baik-baik saja. Bukti rekaman rapat 2 jam ada di Youtube AWK. Bahkan saya melindungi Desa Adat dengan menyarankan agar masalah yang ada di Desa Adat jangan dibawa ke ranah hukum, karena di Perda Adat ada Kerta Desa. Sebaiknya, masalah di desa diselesaikan di desa dulu. Tidak elok sesama orang Bali harus melapor,” ujarnya.
“Jadi, saya biasa saja menanggapi hal ini. Malah kalau tidak terbukti ya, mereka bisa malu sendiri. Di Pemilu 2014 dan 2019, Bugbug ini basis saya. Dan, saya yakin rakyat Bugbug sangat baik kepada saya. Buktinya, Bendesa Adat dan prajuru malah senang AWK tedun (turun),” pungkas Senator AWK. (KI4)
