Home / Politik / Diduga Selingkuh, PDIP Usulkan Pemecatan dan PAW Dua Anggota DPRD Bali
Ketua Fraksi PDIP DPRD Provinsi Bali Dewa Made Mahayadnya (tengah) didampingi sejumlah pengurus DPD PDIP Provinsi Bali saat memberi keterangan pers. (istimewa)

Diduga Selingkuh, PDIP Usulkan Pemecatan dan PAW Dua Anggota DPRD Bali

Denpasar (KitaIndonesia.Com) – Dua kader PDIP yang saat ini duduk sebagai anggota DPRD Provinsi Bali, masing-masing IKD dan KDY, terancam dipecat dari keanggotaan partai hingga dilakukan pergantian antarwaktu (PAW) sebagai wakil rakyat.

Dari penelusuran, IKD diduga adalah I Kadek Diana yang duduk sebagai Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bali. Kadek Diana merupakan politikus PDIP asal Gianyar. Adapun KDY, diduga adalah Ni Luh Kadek Dwi Yustiawati, anggota Komisi IV DPRD Provinsi Bali. Dwi merupakan pendatang baru DPRD Bali dari Dapil Klungkung.

Kedua kader PDIP ini terancam dipecat. Bahkan keduanya juga terancam digusur dari kursi wakil rakyat di Renon. Ini sebagai buntut adanya pemberitaan, di mana KDY digerebek suaminya di sebuah kamar hotel di kawasan Renon, Denpasar, Bali, Sabtu (14/3/2020) dinihari.

Saat digerebek, KDY memang seorang diri di kamar hotel. Namun, terungkap oleh sang suaminya bahwa yang memesan kamar tersebut atas nama IKD. Walaupun belum terbukti keduanya berselingkuh, namun DPD PDIP Provinsi Bali tetap memberikan sanksi tegas kepada keduanya.

Sanksi tersebut diputuskan dalam rapat DPD PDIP Provinsi Bali, di Sekretariat DPD PDIP Provinsi Bali, Denpasar, Minggu (15/3/2020). Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPD PDIP Provinsi Bali I Wayan Koster. Rapat dihadiri oleh sebagaian besar pengurus DPD PDIP Provinsi Bali.

“Rapat digelar terkait dengan kader partai dengan inisial IKD dan KDY yang diberitakan media, yang pada akhirnya telah merusak citra partai dikarenakan kader yang tidak loyal, tidak disiplin,” jelas Ketua Fraksi PDIP DPRD Provinsi Bali Dewa Made Mahayadnya yang akrab disapa Dewa Jack, usai rapat tersebut.

Saat memberikan keterangan, Dewa Jack didampingi sejumlah pengurus DPD PDIP Provinsi Bali, seperti Wakil Sekretaris Internal Tjokorda Gede Agung, Wakil Sekretaris Eksternal I Made Supartha, Wakil Ketua Bidang Organisasi I Wayan Sutena, dan Wakil Ketua Bidang Buruh Ni Made Sumiati.

Menurut Dewa Jack, baik IKD maupun KDY terancam sanksi pemecatan dari keanggotaan partai dan kehilangan kursi DPRD Provinsi Bali. Sebab, dari hasil rapat, DPD PDIP Provinsi Bali mengusulkan kepada DPP PDIP di Jakarta, untuk memecat IKD dan KDY dari keanggotaan partai dan mengusulkan PAW bagi yang bersangkutan dari anggota DPRD Provinsi Bali.

“DPD PDIP Bali Usulkan ke DPP PDIP. Karena sanksi pemecatan dan PAW memang menjadi kewenangan pusat setelah diusulkan oleh DPD,” tutur Dewa Jack.

Selama menunggu proses pemecatan, kedua kader tersebut dilarang untuk mengikuti kegiatan partai dan kegiatan di lembaga DPRD Provinsi Bali, terhitung sejak Senin, 16 Maret 2020. Tak hanya itu, IKD juga diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bali.

“Pemberhentian Saudara IKD sebagai Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bali tersebut merupakan kewenangan langsung dari DPD PDIP Provinsi Bali selaku pimpinan partai di daerah. Jadi tidak perlu menunggu keputusan DPP PDIP. Dalam AD/ART kita, untuk pergantian ketua Komisi itu DPD partai memiliki kewenangan penuh secara langsung,” bebernya.

DPD PDIP Provinsi Bali, demikian Dewa Jack, langsung menunjuk Anak Agung Ngurah Adhi Ardhana untuk mengisi jabatan sebagai Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bali, terhitung sejak Senin, 16 Maret 2020. Adhi Ardhana merupakan anggota Fraksi PDIP DPRD Provinsi Bali dari Dapil Denpasar, yang selama ini duduk di Komisi II DPRD Provinsi Bali.

Sementara itu Wakil Sekretaris DPD PDIP Provinsi Bali I Made Supartha mengatakan, sanksi yang diberikan kepada IKD dan KYD sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam AD/ART PDIP. Apa yang dilakukan IKD dan KDY, menurut dia, telah melanggar ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 Anggaran Dasar (AD) PDIP.

Adapun sanksi yang diberikan sudah sesuai dengan Pasal 11 Anggaran Rumah Tangga (ART), Pasal 23 Ayat (2) AD, dan Pasal 35 Peraturan Partai Nomor 07 Tahun 2019 Tentang Kode Etik dan Dispilin Anggota (jo ketentuan Pasal 23 AD Partai).

“Demikian ketentuan-ketentuan yang dipakai dasar untuk mempertimbangkan dan memutuskan atas sanksi kepada yang bersangkutan,” tutur Supartha.

Meski menjelaskan dasar hukumnya, namun unsur pelanggaran yang dilakukan oleh IKD dan KDY tak dijelaskan secara rinci. Pasalnya, saat penggerebekan, hanya KDY yang ada di kamar hotel. Tak ada bukti keduanya berselingkuh, kendati yang memesan kamarnya adalah IKD.

Terkait hal ini, Supartha menjelaskan, selama ini gerak gerik kader sudah dipantau oleh partai. Sanksi, menurut dia, tidak serta-merta diberikan.

“Pimpinan partai sudah mempunyai mata dan telinga yang sangat jauh ke depan, tahu kader A, B. Semua kader tahu gerak tingkah lakunya. Itu sudah terpantau. Jadi banyak hal-hal yang bukan rahasia lagi bagi pimpinan partai, yang bisa dikategorikan sebagai bukti. Apalagi di sana ada unsur pesan kamar. Kok yang pesan si IKD, tapi kok bisa orang lain di sana, kan gitu. Kami sudah pertimbangkan dan pikirkan. Ada teori palang pintu, rasionalitas, dasar hukumnya jelas. Jadi orang sudah sama-sama tahu,” tandas Supartha. (KI4)

Check Also

Kinerja Polda Bali Diapresiasi Sekwan DPRD Provinsi Bali

Denpasar(KitaIndonesia.Com) – DPRD Provinsi Bali menyatakan terbuka dalam memfasilitasi penyampaian aspirasi yang dilakukan oleh masyarakat …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *