Home / Peristiwa / Nasional / Diduga Ada Bau “Amis”, KPK Didesak Selidiki Pembangunan Dermaga Niaga Rangko
Perwakilan massa Gerakan Masyarakat Peduli Pelabuhan Bari saat berdialog dengan Wakil Bupati Manggarai Barat Maria Geong. (kitaindonesia.com/m susanto)

Diduga Ada Bau “Amis”, KPK Didesak Selidiki Pembangunan Dermaga Niaga Rangko

Labuan Bajo (KitaIndonesia.Com) – Puluhan massa pro Dermaga Bari mendatangi Kantor Bupati Manggarai Barat dan Gedung DPRD Kabupaten Manggarai Barat, di Labuan Bajo, Senin (20/1/2020). Mereka melakukan aksi unjuk rasa, untuk mempertanyakan rencana pemindahan lokasi pembangunan dermaga niaga dari Liwuliang (sebelumnya ditulis Laboliang, red), Desa Bari, Kecamatan Macang Pacar, Manggarai Barat, ke Menjerite, Rangko, Kecamatan Boleng, Manggarai Barat.

Di Kantor Bupati Manggarai Barat, massa yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Peduli Pelabuhan Bari (GMPPB) diterima Wakil Bupati Manggarai Barat Maria Geong, Kapolres Manggarai Barat, Sekkab Manggarai Barat, Asisten I, Asisten II, Kaban Kesbangpol, Kasatpol PP serta jajaran. Ada tiga poin tuntutan GMPPB pada kesempatan tersebut.

Pertama, mendesak Polri, KPK, Kejari untuk menyelidiki kejahatan dalam proses pemindahan pembangunan Dermaga Niaga dari Liwuliang, Bari ke Menjerite, Rangko. Kedua, menuntut pemerintah daerah dan pemerintah pusat agar membangun Dermaga Niaga sesuai dengan Pasal 10 Perda Nomor 9 Tahun 2012. Ketiga, mendesak Presiden Jokowi untuk membatalkan pembangunan Dermaga Niaga di Rangko.

Ketiga tuntutan massa pro Dermaga Bari tersebut, merujuk pada beberapa aspek. Salah satunya adalah hasil kajian teknis Kementerian Perhubungan RI melalui PT Adhi Karya, yang pada prinsipnya merekomendasikan Liwuliang, Bari sebagai lokasi ideal pembangunan dermaga niaga.

“Hasil kajian teknis PT Adhi Karya sempat dipresentasikan di Syahbandar Labuan Bajo. Menurut hasil kajian tersebut, Teluk Liwuliang sangat ideal untuk pembangunan dermaga karena cukup dalam. Panjang dermaga mungkin sekitar 22 meter ke laut lepas dari pantai. Jelas ini menghemat uang rakyat. Teluk Liwuliang juga aman dari amukan gelombang, karena di depannya ada Pulau Longos,” papar Koordinator Aksi, Markus Erasmus Tengajo, saat berdialog dengan Maria Geong dan jajaran.

“Di sisi lain, Rangko sama sekali bukan pilihan yang baik untuk pelabuhan. Jika harus dibangun dermaga, maka panjangnya 200 meter lebih dari pantai. Ini jelas butuh biaya tinggi. Belum lagi di bawahnya ada batu karang. Hempasan gelombang juga langsung dari laut lepas. Jadi, sangat tidak mungkin dibangun pelabuhan di Rangko,” imbuhnya.

Sementara itu aspek lainnya yang mendasari tuntutan massa pro Dermaga Bari adalah Perda Kabupaten Manggarai Barat Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2012-2032.

“Pasal 10 ayat 3 huruf a) berbunyi ‘Pelabuhan Pengumpul yaitu Pelabuhan Niaga/ Peti Kemas adalah di Desa Bari, Kecamatan Macang Pacar’. Lalu, Pasal 10 ayat 3 huruf b) berbunyi ‘Pelabuhan Penumpang dan Pelabuhan Wisata Internasional adalah di Labuan Bajo’. Perda ini berlaku sampai hari ini dan belum direvisi,” tandas Erasmus.

Mencermati hal tersebut, massa GMPPB pun meminta penjelasan Pemkab Manggarai Barat terkait pemindahan lokasi pembangunan dermaga niaga ini. Mereka curiga ada bau “amis” dalam pemindahan lokasi ini, sehingga harus mengabaikan hasil kajian teknis yang pernah dilakukan hingga melawan Perda.

Itu pula sebabnya, massa GMPPB mendesak Polri, KPK dan Kejari, untuk mengusut pemindahan lokasi pembangunan dermaga yang terkesan ‘disulap’ ini. Mereka bahkan mengingatkan Presiden Jokowi yang meninjau lokasi pembangunan dermaga niaga di Rangko, agar jangan sampai menjadi korban laporan ‘asal bapak senang’ dari pejabat di bawah yang justru ‘bermain’ terkait lokasi pembangunan dermaga niaga ini. (KI4)

Check Also

Work From Bali Akan Diluncurkan Juli 2021

Jakarta (KitaIndonesia.Com) – Kebijakan Work From Bali (WFB) akan diluncurkan pada kuartal ketiga atau Juli …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *