Home / Nusantara / Diah Srikandi Kawal Kisruh Perkebunan Pekutatan
Anggota DPRD Provinsi Bali Dr IGA Diah Werdhi Srikandi WS (tengah), dalam sebuah rapat di Gedung DPRD Provinsi Bali. (istimewa)

Diah Srikandi Kawal Kisruh Perkebunan Pekutatan

Denpasar (KitaIndonesia.Com) – Kisruh antara PT CIPL (Citra Indah Prayasa Lestari) dengan para pekerja di perkebunan karet milik Perusda Bali di Pekutatan, Kabupaten Jembrana, Bali, akhirnya menemui titik terang. Hal itu dipastikan setelah adanya kesepakatan bermeterai yang ditandatangani oleh Agung Dwi Astika (Perusda Bali) dan Tjokorda Alit Darma Putra (PT Citra Indah Praya Lestari), Kamis (30/1/2020).

Penandatanganan kesepakatan tersebut dilakukan dalam rapat bersama Komisi I dan II DPRD Provinsi Bali, pimpinan Perusda Bali, pimpinan PT CIPL, serta perwakilan para pekerja, yang berlangsung di Gedung DPRD Provinsi Bali, di Renon, Denpasar. Rapat dipimpin Ketua Komisi I DPRD Provinsi Bali I Nyoman Adnyana.

Dalam kesepakatan tersebut, PT CIPL berkomitmen membayar hak para pekerja. Pembayaran dimaksud akan dilakukan paling lambat pada tanggal 7 Februari 2020 mendatang.

Selain masalah pembayaran, dalam kesepakatan tersebut juga dituangkan bahwa PT CIPL siap mencabut laporan kepolisian terhadap karyawan. Sebelumnya pihak perusahaan telah melaporkan para karyawan ke polisi, lantaran membakar Pos Satpam di perkebunan.

Berakhir manisnya kisruh ini, memang setelah DPRD Provinsi Bali secara kelembagaan “turun gunung”, melalui Komisi I dan II. Namun demikian, sesungguhnya ada satu sosok wakil rakyat di Renon, yang getol mengawal kasus ini sejak awal muncul ke permukaan. Dia adalah anggota DPRD Provinsi Bali Dapil Jembrana, Dr IGA Diah Werdhi Srikandi WS, yang akrab disapa Gek Diah Srikandi.

Anggota DPRD Provinsi Bali Dr IGA Diah Werdhi Srikandi WS (kiri) saat memimpin sebuah rapat di DPRD Provinsi Bali. (istimewa)

“Saya senang sekaligus berterima kasih, karena akhirnya kisruh yang saya kawal sejak awal kemudian mendapat perhatian dari teman-teman di Komisi I dan II DPRD Bali. Apalagi sudah ada kesepakatan bahwa hak pekerja akan dibayar tanggal 7 Februari mendatang,” kata Diah Srikandi, di Denpasar, Sabtu (1/2/2020).

“Tetapi ini harus dikawal, supaya apa yang sudah disepakati benar-benar dilaksanakan,” imbuh wakil rakyat dari Dapil Jembrana ini.

Dalam catatan kitaindonesia.com, sekitar bulan Agustus 2019 lalu, para pekerja di kebun karet Pekutatan menyampaikan aspirasi ke DPRD Kabupaten Jembrana. Ketika itu, selaku anggota DPRD Provinsi Bali Dapil Jembrana yang mengetahui adanya aspirasi tersebut, Diah Srikandi langsung menindaklanjutinya.

Pada tanggal 10 September 2019, Diah Srikandi yang juga Wakil Ketua Komisi III DPRD Bali berkomunikasi dengan Dirut dan Direktur Keuangan Perusda Bali. Dari hasil komunikasi tersebut, diketahui bahwa Perusda Bali KSO dengan PT CIPL terkait kebun karet di Pekutatan. Dengan demikian, kewajiban pembayaran gaji terhadap 108 karyawan merupakan kewajiban PT CIPL.

Dari hasil komunikasi awal tersebut, pihak Perusda Bali berjanji akan melakukan pembayaran gaji para pekerja pada tanggal 13 September 2019. Ketika itu, gaji pekerja untuk 2,5 bulan yang belum dibayar oleh PT CIPL.

Anggota DPRD Provinsi Bali Dr IGA Diah Werdhi Srikandi WS (kiri) saat mediasi pada bulan September 2019. (istimewa)

Pada tanggal 13 September 2019, Perusda Bali memenuhi janjinya untuk membayar hak para pekerja yang tertunggak 2,5 bulan. Hanya saja tak semuanya dibayar saat itu. Perusda Bali baru bisa membayarkan 1 bulan gaji pekerja (gaji bulan Juli 2019, red).

Kemudian pada tanggal 3 Oktober 2019, Diah Srikandi menerima surat aspirasi dari karyawan Perusda Bali Unit Perkebunan KSO PT CIPL, yang intinya masih terkait persoalan sebelumnya. Para karyawan meminta Diah Srikandi membantu memperjuangkan aspirasi mereka terkait gaji bulan Agustus dan September 2019, yang belum dibayar oleh perusahaan.

Aspirasi ini lalu ditindaklanjuti Diah Srikandi yang juga Wakil Ketua Bidang Pembangunan SDM dan Budaya DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali, dengan menggelar pertemuan bersama para karyawan pada tanggal 21 Oktober 2019. Hadir pula dalam pertemuan dimaksud anggota DPRD Kabupaten Jembrana Man Dadab, Agung Dyatmika (Dirop Perusda Bali), Nanang (PT CIPL), serta kepala unit perkebunan.

Di hadapan karyawan saat itu, Diah Srikandi berkomitmen untuk terus memperjuangkan aspirasi para karyawan dengan mengintensifkan komunikasi bersama Perusda Bali. Bagi Diah Srikandi, PT CIPL wajib untuk membayar apa yang menjadi hak karyawan.

Anggota DPRD Provinsi Bali Dr IGA Diah Werdhi Srikandi WS (kiri) saat mediasi pada bulan Oktober 2019. (istimewa)

Selanjutnya pada tanggal 2 Desember 2019, Diah Srikandi kembali memediasi kisruh perkebunan karet Pekutatan ini. Mediasi kembali dilakukan lantaran PT CIPL tak kunjung membayar gaji karyawan untuk bulan Agustus, September dan November atau selama tiga bulan.

Turut hadir ketika itu, Dirkeu dan Dirop Perusda Bali, Disnaker, koordinator serta perwakilan karyawan. Dalam pertemuan kali ini, diketahui bahwa manajemen PT CIPL tidak memiliki itikad baik untuk membayar gaji karyawan. Atas kondisi ini pihak Perusda Bali pun menyatakan kesiapannya untuk memperjuangkan hak para pekerja.

Dalam pertemuan dimaksud, Diah Srikandi yang juga mantan Rektor Universitas Mahendradatta Denpasar meminta para karyawan agar tetap menjaga kondusifitas dan tidak mengambil langkah-langkah yang justru merugikan karyawan. Untuk langkah-langkah yang diambil Perusda Bali, Diah Srikandi menyatakan dukungan penuh.

Memasuki tahun 2020, karena PT CIPL sulit diajak komunikasi, persoalan ini kemudian ditangani secara kelembagaan oleh DPRD Provinsi Bali. Kebetulan sesuai bidang tugas, kisruh ini ditangani Komisi I dan II DPRD Provinsi Bali.

Pada pertengahan Januari 2020, Pimpinan dan Anggota Komisi I dan II DPRD Provinsi Bali I turun ke lokasi. Setelah itu, dilakukan pembahasan di Gedung DPRD Provinsi Bali, Kamis (30/1/2020), yang dihadiri Komisi I dan II DPRD Provinsi Bali, pimpinan Perusda Bali, pimpinan PT CIPL, serta perwakilan para pekerja. Dalam dua kali pertemuan yang cukup alot tersebut, PT CIPL akhirnya siap memenuhi kewajibannya.

Ini dibuktikan ketika Perusda Bali dan PT CIPL menandatangani kesepakatan di atas meterai, yang disaksikan oleh Komisi I dan II DPRD Provinsi Bali. Setidaknya ada beberapa poin penting kesepakatan dimaksud.

Pertama, PT CIPL berkomitmen membayar hak para pekerja. Pembayaran dimaksud akan dilakukan paling lambat pada tanggal 7 Februari 2020 mendatang.

Kedua, dalam kesepakatan tersebut juga dituangkan bahwa PT CIPL siap mencabut laporan kepolisian terhadap karyawan. Sebelumnya pihak perusahaan melaporkan para karyawan ke polisi, lantaran membakar Pos Satpam di perkebunan. Karyawan sesungguhnya membakar Pos Satpam sebagai buntut kekecewaan karena aspirasi mereka tidak didengar.

Ketiga, PT CIPL dan Perusda Bali juga akan membicarakan status karyawan dan pegawai tetap menjadi borongan, termasuk menyelesaikan pesangonnya yang harus dibayarkan 50 persen oleh PT CIPL dan 50 persen oleh Perusda Bali.

“Sekali lagi saya berterima kasih kepada lembaga dewan, khususnya Komisi I dan II DPRD Bali. Saya berharap PT CIPL sungguh – sungguh melaksanakan kewajibannya sesuai kesepakatan. Dan saya akan terus kawal, karena sejak awal ada aspirasi baik lisan maupun tertulis dari karyawan kepada saya selaku wakil rakyat Dapil Jembrana,” pungkas Diah Srikandi. (KI4)

Check Also

Ajak Masyarakat Vaksin dan Jaga Imun, Togar Situmorang: Jangan Remehkan Virus Corona!

Denpasar (KitaIndonesia.Com) – Hampir dua tahun dunia dirundung bencana wabah virus corona. Virus yang berasal …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *