Home / Pemerintahan / Diah Srikandi: Bali Potensial Kembangkan EBT
Koordinator Pembahasan Ranperda Tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Bali Tahun 2020-2050, Dr IGA Diah Werdhi Srikandi WS, menyerahkan hasil pembahasan kepada Ketua DPRD Provinsi Bali I Nyoman Adi Wiryatama. (humas dprd bali)

Diah Srikandi: Bali Potensial Kembangkan EBT

Denpasar (KitaIndonesia.Com) – Bali memiliki potensi energi baru terbarukan (EBT) yang sangat besar, seperti energi surya, energi laut, energi bayu, dan lainnya. Sayangnya selama ini pemanfaatan EBT di Bali masih sangat rendah, baru di kisaran 0,27 persen.

Demikian disampaikan Koordinator Pembahasan Ranperda Tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Bali Tahun 2020-2050, Dr IGA Diah Werdhi Srikandi WS, saat menyampaikan laporan hasil pembahasan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bali, di Gedung Dewan, Selasa (21/7/2020).

Menurut dia, masih rendahnya pemanfaatan EBT ini tidak saja terjadi di Bali. Sebab secara nasional, pemanfaatan EBT juga baru sebesar sekitar 5 persen.

“Karena itu, upaya-upaya pengadaan, pengelolaan dan pemanfaatan EBT mesti lebih didorong ke depan. Apalagi, Bali memiliki sejumlah potensi EBT untuk dikembangkan,” kata Diah Srikandi, yang juga Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bali.

Selain energi surya, laut, dan bayu, lanjut politisi PDI Perjuangan asal Jembrana ini, bauran penggunaan energi dari air juga tidak kalah tingginya. Ia menyebut, bendungan yang sedang dibangun di Desa Sidan sesungguhnya menyimpan energi potensial. Demikian halnya dengan Bendungan Telaga Tunjung di Tabanan dan Bendungan Titab di Buleleng.

“Yang tidak kalah besarnya adalah potensi energi biomass yang bersumber dari sampah. Potensi ini bahkan dapat menyelesaikan dua persoalan sekaligus, yakni timbunan sampah menjadi hilang dan berubah menjadi energi listrik. Jadi pilihan EBT biomass ini juga kami sangat rekomendasikan,” ujar Bendahara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Bali ini.

Diah Srikandi menambahkan, belum optimalnya pengembangan EBT kemungkinan karena pengadaan sistem pembangkit yang masih relatif lebih mahal daripada pembangkit fosil. Akan tetapi dalam jangka panjang dan konteks pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan (sustainable development), hal tersebut menjadi pertimbangan utama.

Di samping itu, imbuhnya, pemanfaatan dan pengembangan EBT pada pembangkit listrik selama ini masih rendah disinyalir terjadi karena berbagai permasalahan lainnya.

“Seperti belum adanya insentif yang memadai, minimnya ketersediaan instrumen pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan investasi, proses perizinan yang relatif rumit dan memakan waktu cukup lama di tingkat pusat atau daerah, serta permasalahan ketersediaan lahan dan tata ruang,” urainya.

“Kami merekomendasikan agar pemerintah pusat membantu sepenuhnya pemerintah daerah dalam hal pendanaan, perizinan, penatalaksanaan, monitoring dan evaluasi sampai dengan pemeliharaan dan operasional (maintenance and operational system),” imbuh Diah Srikandi.

Ia menilai, arah Pemprov Bali sudah tepat yang akan mengupayakan pasokan listrik dan sumber energi lainnya dipenuhi dari pembangkit yang ada di Bali secara mandiri. Adapun pasokan listrik dari Pulau Jawa melalui grid Jamali atau Jawa-Bali Connection (JBC) hanya berfungsi sebagai cadangan bersama.

“Potensi pengembangan sumber energi baru terbarukan sangat banyak di tengah keterbatasan sumber daya pembangkit fosil seperti gas, minyak bumi dan batubara,” pungkas Diah Srikandi. (KI-01)

Check Also

Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Laut Sanur Resmi Dimulai

Denpasar (KitaIndonesia.Com) – Proyek pengembangan infrastruktur Pelabuhan Penyeberangan Laut Sanur, Kota Denpasar, secara resmi dimulai …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *