Home / Nusantara / Di Bali, 44 Lembaga Diduga Terima Dana Hibah Hasil Kongkalikong
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Bali I Ketut Juliarta, saat membacakan pandangan umum fraksi. (humas dprd bali)

Di Bali, 44 Lembaga Diduga Terima Dana Hibah Hasil Kongkalikong

Denpasar (KitaIndonesia.Com) – Sebanyak 44 lembaga/ organisasi di Bali, diduga menerima dana hibah hasil kongkalikong. Pasalnya, delapan (8) lembaga diduga menerima dana hibah selama dua tahun berturut-turut dan 36 organisasi diduga menerima dana hibah padahal tidak masuk dalam e-Planning.

Hal tersebut sebagaimana dibeberkan Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Bali I Ketut Juliarta, saat membacakan pandangan umum Fraksi Partai Gerindra Terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Semesta Berencana Tahun Anggaran 2019 dan Ranperda Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Bali Tahun 2020-2050, dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bali, di Gedung Dewan, Senin (6/7/2020).

Juliarta menyebut, khusus delapan lembaga yang menerima hibah dua tahun berturut-turut, masing-masing disalurkan pada 2018 hingga 2019.

“Terdapat delapan lembaga atau organisasi kemasyarakatan menerima bantuan hibah uang secara berulang, berturut-turut pada tahun 2018 dan tahun 2019,” ucapnya.

Juliarta lalu merinci kedelapan penerima bantuan hibah uang itu. Tiga di antaranya adalah organisasi di Kabupaten Buleleng. Sisanya masing-masing satu organisasi di Kabupaten Tabanan, Bangli, Gianyar, Karangasem, dan Kota Denpasar.

“Kami dari Fraksi Gerindra mempertanyakan, mengapa bisa terjadi alokasi dana hibah berulang atau berturut-turut pada kelompok sasaran yang sama?” tanya politikus muda asal Klungkung ini.

Fraksi Gerindra juga mempertanyakan Gubernur Bali yang menerbitkan NPHD pada kelompok sasaran yang tidak masuk dalam e-Planning. Ini terkait temuan pemberian hibah uang kepada 36 lembaga/ organisasi yang tidak masuk dalam e-Planning. Total dananya adalah Rp 20,88 miliar.

“Ditemukan juga empat unit pekerjaan fisik yang dikerjakan melewati tahun anggaran 2019 di empat lembaga/ organisasi penerima hibah uang,” tandas Juliarta, sembari menjelaskan bahwa keempat lembaga itu, semuanya di Kabupaten Gianyar.

Menjadi janggal, demikian Juliarta, lantaran SPJ telah disampaikan rampung 100 persen sebelum dan pada tanggal 10 Januari 2020, sehingga seolah-olah sesuai Peraturan Gubernur. Adapun nilai bukti pengeluaran belanja hibah ini adalah Rp 602,73 juta pada tahun SPJ 2020, lebih tinggi dibandingkan SPJ tahun 2019 yang hanya sebesar Rp 242,1 juta.

“Mengapa tidak dilakukan pemantauan terhadap pelaksanaan fisik di lapangan, agar tidak terjadi hibah uang dengan SPJ fiktif ditinjau dari aspek pelaksanaan fisik dan limit waktu pelaporan?” tanya Juliarta, sembari berharap tanggapan Gubernur Bali terkait hal tersebut. (KI-01)

Check Also

Ajak Masyarakat Vaksin dan Jaga Imun, Togar Situmorang: Jangan Remehkan Virus Corona!

Denpasar (KitaIndonesia.Com) – Hampir dua tahun dunia dirundung bencana wabah virus corona. Virus yang berasal …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *