Home / Peristiwa / Nasional / Datangi DPRD Bali, Forum Koordinasi Hindu Desak Cabut Pengayoman Hare Krishna
Ketua DPRD Provinsi Bali I Nyoman Adi Wiryatama (dua dari kanan) dan anggota saat menerima massa Forum Koordinasi Hindu Bali. (humas dprd bali)

Datangi DPRD Bali, Forum Koordinasi Hindu Desak Cabut Pengayoman Hare Krishna

Denpasar (KitaIndonesia.Com) – Forum Koordinasi Hindu Bali menggelar aksi damai ke Gedung DPRD Provinsi Bali, di Denpasar, Senin (7/9/2020). Dalam aksi tersebut, ratusan massa Forum Koordinasi Hindu Bali ini diterima langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Bali I Nyoman Adi Wiryatama, dan sejumlah anggota.

Dalam dialog yang berlangsung di Wantilan Gedung Dewan itu, Ketua Forum Koordinasi Hindu Bali I Wayan Bagiarta Negara menjelaskan bahwa kedatangan mereka dalam rangka menyampaikan aspirasi terkait Hare Krishna. Ia juga membacakan tuntutan Forum Koordinasi Hindu Bali.

Pertama, menuntut Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Pusat agar segera mencabut pengayoman terhadap Hare Krishna.

Kedua, mendorong Ketua DPRD Provinsi Bali untuk mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) tentang pelarangan segala ajaran dan aktivitas Hare Krishna di Provinsi Bali.

Ketiga, mendorong Gubernur Bali untuk mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) yang melarang segala ajaran dan aktivitas Hare Krishna di Provinsi Bali.

Keempat, mendorong MDA Provinsi Bali dan seluruh Bendesa Adat se-Bali, serta PHDI Bali untuk melarang segala ajaran dan aktivitas Hare Krishna di seluruh Bali.

“Kami mendorong adanya regulasi di daerah, karena kehidupan bernegara ini diatur oleh ketentuan perundang-undangan,” ujar Bagiarta.

Aspirasi forum ini disambut positif oleh Ketua DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Adi Wiryatama. Ia berpandangan, aktivitas keagamaan sejatinya merupakan hak pribadi seseorang. Tidak boleh ada yang melarang siapapun untuk menganut suatu aliran agama.

Hanya saja, demikian Adi Wiryatama, apabila aktivitas tersebut sampai mengganggu ketertiban umum, maka perlu disikapi. Demikian halnya dengan Hare Krishna, apabila benar memang mengganggu, maka pihaknya akan merekomendasikan aparat keamanan untuk segera melakukan penertiban.

“Kalau faktanya memang betul-betul mengganggu, maka saya akan merekomendasikan seperti itu,” tegas mantan Bupati Tabanan dua periode itu.

Sebelum mengeluarkan rekomendasi, pihaknya terlebih dulu akan menggelar Rapat Pimpinan (Rapim) bersama pimpinan fraksi. Sementara terkait dorongan agar dewan membuat Perda, Adi Wiryatama mengatakan, hal itu tidak menutup kemungkinan dilakukan sepanjang dibutuhkan oleh rakyat Bali.

“Tapi kan saya belum melangkah ke situ. Saya Rapim saja belum,” ucapnya, sembari menambahkan bahwa dewan akan mengambil langkah sesuai dengan aturan yang ada. Apalagi, masalah kepercayaan merupakan hal yang sangat sensitif. (KI-01)

Check Also

Rencana Bali Dibuka Bagi Wisman, Jamaruli Manihuruk: Petugas Imigrasi Selalu Siap di Lapangan

Denpasar (KitaIndonesia.Com) – Pemerintah berencana membuka pintu bagi kunjungan wisatawan mancanegara (Wisman) ke Indonesia. Sebagai …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *