Home / Nusantara / Dari Sosialisasi BPJS Bagi Perkawinan Campur, WNA Bisa Dapatkan Fasilitas JKN
Member Perca Indonesia Perwakilan Bali foto bersama usai sosialisasi. (istimewa)

Dari Sosialisasi BPJS Bagi Perkawinan Campur, WNA Bisa Dapatkan Fasilitas JKN

Denpasar (KitaIndonesia.Com) – Masyarakat Perkawinan Campuran (Perca) Indonesia Perwakilan Bali menggelar ‘Sosialisasi BPJS Bagi Perkawinan Campur’ di Hotel Paragon Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali, Kamis (12/3/2020). Sosialisasi ini menghadirkan Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Badung, dr Ni Putu Mirah Lydiawati, MM, AAK, selaku pembicara.

“Kami sengaja menggelar kegiatan ini supaya member (anggota Perca, red) paham akan aturan-aturan terkait BPJS Kesehatan. Dengan kegiatan seperti ini, kami berharap para member jadi lebih paham tentang BPJS,” jelas Koordinator Perca Indonesia Perwakilan Bali, Melinda Cowan, usai kegiatan tersebut.

Sementara itu dalam sosialisasi yang dihadiri member Perca Indonesia Perwakilan Bali tersebut, Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Badung, dr Ni Putu Mirah Lydiawati, MM, AAK, banyak memberikan penjelasan terkait Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), termasuk soal kepesertaan BPJS bagi warga negara asing (WNA) yang menikah dengan warga negara Indonesia (WNI). Menurut dia, JKN wajib dimiliki oleh semua WNI dan WNA yang bekerja minimal 6 bulan/ segmen Pekerja Penerima Upah (PPU). Namun WNA belum bisa mendaftarkan diri sebagai peserta JKN Mandiri.

“WNA saat ini belum bisa mendaftarkan diri sebagai peserta JKN Mandiri. Namun WNA dengan istri WNI sebagai PPU berhak mendapatkan JKN. Bahkan walaupun belum masuk ke dalam Kartu Keluarga, tetap bisa mendapatkan JKN dengan memberikan Paspor dan KITAS/ KITAP,” kata Putu Mira.

Koordinator Perca Indonesia Perwakilan Bali Melinda Cowan (kiri) dan Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Badung, dr Ni Putu Mirah Lydiawati (kanan), saat sosialisasi. (istimewa)

Ia juga mengingatkan bahwa badan usaha wajib memberikan JKN kepada pekerja. Rinciannya, pemberi kerja membayarkan 4%, pekerja membayar 1% dari penghasilan, dengan jumlah peserta yang ditanggung maksimal 5 anggota keluarga (satu KK). Anggota keluarga lain yaitu orangtua kandung atau mertua dapat diikutsertakan sebagai peserta JKN, dengan tambahan 1%.

“Badan Usaha yang tidak memberikan JKN kepada pegawainya akan mendapat sanksi. Begitu juga WNI yang tidak memiliki JKN akan diberikan sanksi berupa penghentian pelayanan publik,” papar Putu Mira.

Ia menyebut, 60% WNI adalah Penerima Bantuan Iuran (PBI), dalam artian warga tidak mampu. Khusus di Kabupaten Badung, demikian Putu Mira, Kartu Badung Sehat (KBS) sudah diintegrasikan ke JKN. Layanan kesehatan bagi pemegang KBS semuanya gratis, karena dibayarkan oleh pemerintah Kabupaten Badung.

Dalam sosialisasi tersebut, anggota Perca yang hadir juga sempat berdialog dengan Putu Mira. Mereka menyampaikan sejumlah pertanyaan, terutama karena pasangan mereka adalah WNA.

Peserta kegiatan Sosialisasi BPJS Bagi Perkawinan Campur yang dilaksanakan Perca Indonesia Perwakilan Bali. (istimewa)

Anna Lord, salah satu member Perca, misalnya bercerita bahwa dirinya bersama suami yang seorang WNA dan dua anak mereka, memiliki BPJS. Mereka selalu membayar iuran BPJS, namun belum pernah menggunakan fasilitas tersebut.

Namun karena pada tahun 2018 terdapat perubahan dalam aturan peserta JKN, di mana WNA hanya bisa mendapatkan JKN jika PPU, mereka bingung soal status kepesertaan BPJS sang suami yang adalah WNA. Sementara BPJS dimaksud masih aktif.

Terhadap hal ini, Putu Mira menjelaskan bahwa apabila status JKN masih aktif, maka WNA bersangkutan dapat menggunakan fasilitas yang ada.

Selanjutnya member Perca lainnya, Ester, mengaku memiliki badan usaha berupa CV, dan dirinya menjabat sebagai direktur. Ester juga memiliki BPJS Mandiri. Terkait hal ini, Putu Mira mengatakan, JKN Mandiri tersebut dapat dapat dialihkan menjadi JKN Badan Usaha, dan perusahaan akan mendapatkan aplikasi Edabu.

Adapun Okta, menginginkan agar pembantu rumah tangga (PRT) di rumahnya bisa mendapatkan fasilitas JKN. Terkait hal ini, Putu Mira menjelaskan bahwa PRT dapat memiliki JKN jika didaftarkan sebagai pegawai perusahaan.

Adapun Riany, pada kesempatan tersebut bercerita tentang pengalamannya memanfaatkan fasilitas JKN. Tiga tahun lalu saat inhouse di sebuah rumah sakit di Makassar, ia mendapatkan fasilitas kamar VIP. Namun tahun ini, saat masuk rumah sakit kembali, fasilitas VIP diturunkan ke Kelas I dan pelayanannya pun berbeda.

Terhadap kasus ini, Putu Mira menjelaskan, pada saat opname, pasien hanya boleh naik satu tingkat. Ia mencontoh pasien Kelas II bisa naik ke Kelas I, saat opname, dan akan dikenakan tarif Permenkes Kelas I – (dikurangin) tarif Permenkes Kelas II.
Jika pasien Kelas I naik ke Kelas VIP, maka akan dikenakan 75% dari tarif Permenkes.

“Contoh kasus, tarif umum Rp10 juta, sementara tarif Permenkes Rp5 juta. Maka pasien dengan JKN membayar 75% dari tarif Permenkes, yaitu sebesar Rp3,7 juta. Jika ada kasus naik lebih dari dua tingkat, itu adalah kebijakan rumah sakit yang bersangkutan,” papar Putu Mira.

“Untuk pasien rawat inap, jika telah check out dari rumah sakit dan masih melakukan kontrol, akan diberikan surat keterangan masih dalam perawatan, dan dapat kembali ke rumah sakit tersebut untuk kontrol pertama. Kontrol kedua dan selanjutnya akan kembali ke Faskes pertama,” pungkas Putu Mira. (KI4)

Check Also

Di Denpasar, Pembuang Sampah Sembarangan Diganjar Denda Rp200 Ribu

Denpasar (KitaIndonesia.Com) – Pemkot Denpasar melalui tim desa/ kelurahan melakukan pemantauan lingkungan secara rutin. Hal …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *