Home / Peristiwa / Nasional / BULD DPD RI Gali Masukan DPRD Bali Terkait Penyusunan Perda
Ketua DPRD Provinsi Bali I Nyoman Adi Wiryatama (dua dari kanan) didampingi pimpinan DPRD Provinsi Bali saat menerima rombongan BULD DPD RI. (humas dprd bali)

BULD DPD RI Gali Masukan DPRD Bali Terkait Penyusunan Perda

Denpasar (KitaIndonesia.Com) – Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mendatangi DPRD Provinsi Bali, di Renon, Denpasar, Jumat (6/12). Kehadiran para Senator dari Senayan itu dalam rangka menggali masukan dari DPRD Provinsi Bali terkait problematika seputar penyusunan Raperda hingga pengesahan Perda selama ini.

Seperti disaksikan, rombongan BULD DPD RI yang dipimpin Dr Filep Wamafma, SH, MHum, diterima langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Bali I Nyoman Adi Wiryatama dan Wakil Ketua Dr I Nyoman Sugawa Korry. Hadir pula Ketua Bamperperda DPRD Provinsi Bali I Ketut Tama Tenaya, serta para pimpinan komisi dan fraksi DPRD Provinsi Bali.

Dalam paparannya, Adi Wiryatama secara khusus mengapresiasi BULD DPD RI yang berkenan hadir untuk membahas masalah seputar penyusunan Raperda dan Perda di DPRD Provinsi Bali. Menurut Adi Wiryatama, ada beberapa peraturan perundang-undangan yang sering menjadi batu sandung dalam pengesahan Perda, terutama di pusat.

Karena itu, politikus gaek asal Tabanan ini meminta BULD DPD RI untuk mengkaji beberapa aturan dimaksud, termasuk di antaranya yang merugikan daerah.

Hal tak jauh berbeda disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali Dr I Nyoman Sugawa Korry. Menurut dia, kendala dalam hal penyusunan Perda ini adalah adanya undang-undang yang tidak memuat kearifan lokal dan bahkan merugikan daerah.

BACA JUGA:   Jelang Nataru dan Pilkada Serentak, Polda Bali Ajak Jaga Keutuhan NKRI

“Secara umum yang menjadi kendala kita dalam merumuskan dan mengkaji Raperda dan Perda, salah satunya adalah tidak boleh bertentangan dengan aturan di atasnya. Ini memang prinsip. Tetapi masalahnya, banyak undang-undang yang justru tidak adil bagi daerah, termasuk Bali,” tutur Sugawa Korry.

Ia lalu mencontohkan UU 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah. “Ini undang – undang yang tidak adil bagi Bali, dan daerah lain yang tidak punya sumber daya alam,” ucapnya.

Menurut dia, pada konsideran UU Nomor 33 Tahun 2004 ini diamanatkan tentang ‘sumber daya alam’ dan ‘sumber daya lainnya’. Sayangnya, dalam pengaturan pasal-pasalnya, potensi ‘sumber daya lain’ ini justru tidak diatur.

“Seharusnya potensi ‘sumber daya lainnya’ ini, misalnya sektor jasa, juga diatur. UU Nomor 33 Tahun 2004 ini sangat tidak konsisten antara konsideran dan pengaturan pasal-pasalnya,” tegas Sugawa Korry.

Sementara itu Ketua Bamperperda DPRD Provinsi Bali I Ketut Tama Tenaya, mengatakan, secara teknis sesungguhnya mekanisme pembahasan Raperda tidak ada masalah selama ini. Justru yang sering menjadi kendala adalah terkait substansi yuridisnya.

“Substansi yuridis, sering menjadi kendala. Kita berharap, DPD RI bisa memperjuangkan hal ini, terutama merevisi aturan – aturan yang memang tidak adil bagi daerah,” ujar Tama Tenaya. (KI4)

Check Also

Presiden: Konflik Tanah Marak Karena Tak Ada Sertifikat

Labuan Bajo (KitaIndonesia.Com) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakhiri kunjungan kerjanya ke Labuan Bajo, Kabupaten …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *