Home / Nusantara / BST Salah Sasaran, Dinsos Manggarai Barat Mengaku Gunakan Data 2015
Perwakilan warga Desa Golo Bilas saat berdiskusi dengan Kadis Sosial Manggarai Barat Agustinus M Mangiradja. (kitaindonesia.com/itho umar)

BST Salah Sasaran, Dinsos Manggarai Barat Mengaku Gunakan Data 2015

Labuan Bajo (KitaIndonesia.Com) – Pemerintah telah menyalurkan beberapa paket bantuan untuk masyarakat terdampak Covid-19, di berbagai wilayah di Indonesia. Salah satunya adalah bantuan sosial tunai (BST).

BST khusus diberikan kepada warga yang ekonominya terdampak oleh pandemi virus corona ini. Adapun bantuan jenis ini ditujukan untuk 9 juta keluarga di luar wilayah Jabodetabek. Setiap keluarga akan memperoleh bantuan sosial tunai sebesar Rp 600.000 per bulan selama tiga bulan atau total Rp 1,8 juta.

Untuk BST ini, pemerintah mengalokasikan total dana sebesar Rp 16,2 triliun. Mereka yang menerima BST, yang diprioritaskan adalah keluarga yang tidak mampu dan belum terdaftar sebagai penerima bantuan sosial lainnya seperti Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Kartu Sembako.

Ironisnya di beberapa daerah, banyak BST yang disalurkan justru salah sasaran. Seperti yang terjadi di Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, yang telah menyalurkan BST, tanggal 9 Mei lalu. Di desa ini, 341 KK mendapatkan BST, dan 6 KK di antaranya yang salah sasaran.

Hal ini sebagaimana dibeberkan perwakilan warga Desa Golo Bilas, Ladis Jeharun dan Hendrikus Gaut, saat mendatangi Kantor Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Manggarai Barat, Senin (11/5/2020) lalu.

Saat itu, Ladis mempertanyakan BST beberapa penerima BST di Desa Golo Bilas yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) aktif, tenaga honorer daerah, warga yang bukan berasal dari desa bersangkutan, hingga warga yang telah meninggal dunia.

Ladis pun mempertanyakan proses pendataan hingga verifikasi yang dilakukan pemerintah desa. Namun pemerintah desa mengkonfirmasi hal tersebut merupakan kewenangan dari Dinas Sosial Kabupaten Manggarai Barat. Itu sebabnya, Ladis bersama beberapa warga lainnya langsung bertemu dengan Kadis Sosial Kabupaten Manggarai Barat, Agusthinus M Mangiradja.

Saat menerima perwakilan warga tersebut, Agusthinus M Mangiradja didampingi Kepala Desa Golo Bilas, Paulus Nurung. Dalam pertemuan itu, Ladis bersama rekannya mempertanyakan bagaimana proses pendataan sehingga terjadi salah sasaran.

“Sistem pendataan akan berdampak pada data Pemilu nantinya. Bagaimana orang yang sudah meninggal kok ada? Kenapa tidak ada verifikasi dari dinas? Saya takutnya data ini juga digunakan untuk Pemilu nanti,” ujar Ladis.

Menurut dia, BST harus tepat sasaran dan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dengan demikian, ada keadilan dan bantuan tersebut memang untuk membantu masyarakat.

Menanggapi pertanyaan warga ini, Agusthinus M Mangiradja mengatakan, para PNS, tenaga kontrak daerah, dan bukan warga desa bersangkutan sesuai ketentuan, tidak bisa mendapatkan BST. Warga yang telah meninggal pun tidak mendapatkan bantuan, akan tetapi jika memiliki ahli waris bisa mendapatkan BST.

Diakuinya, data tersebut merupakan data yang dikumpulkan pada 2015 lalu. Karena itu, sangat mungkin terjadi kekeliruan. “Itu human eror,” ucapnya, menjawab pertanyaan warga.

Ia menambahkan, apabila ditemukan warga yang tidak seharusnya mendapatkan BST, maka dapat dilakukan pembatalan oleh pihak pemerintah desa. Selanjutnya, pemerintah desa melakukan musyawarah desa untuk mengusulkan nama pengganti.

“Kalau ada eror nama, nanti diusulkan lagi ke Kemensos dan jika tidak ada nama pengganti maka dana itu akan dikirim kembali ke negara,” ujar Agustinus Mangiradja.

Pada kesempatan yang sama, Kades Golo Bilas Paulus Nurung, mengatakan, pemberian BST di desanya dinilai sangat mendadak di tengah pandemi Covid-19. Karena itu pihaknya mengharapkan Dinas Sosial membuat surat kepada para SKPD agar mengimbau para ASN, jika namanya tertera dalam BST agar tidak boleh menerima bantuan tersebut. Hal itu dilakukan agar menghindari persoalan di tengah masyarakat desa. (KI21)

Check Also

Ajak Masyarakat Vaksin dan Jaga Imun, Togar Situmorang: Jangan Remehkan Virus Corona!

Denpasar (KitaIndonesia.Com) – Hampir dua tahun dunia dirundung bencana wabah virus corona. Virus yang berasal …

One comment

  1. Bagaimana seandainya ada kepala desa yg dalam melksanakan tugasnya ada sikap diskrimatif terhadap suatu kelompok..?? Klo permasalahan hanya di tanggapi dengan Human errorr.. Ada banya persoalan pak terkait bantuan ini jd kami minta anda2 buat akses pubkik yg lngsung kita bisa berkomunikasi dengan dinas sosial terkait agar lebih memahami persoalan di lapangan, harapanya agar persolan itu bisa sama2 kita carikan solusinya.. Mqnggarai barat memang sulit untuk akses publik lengsung dr instansi2 daerahnya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *