Home / Peristiwa / Nasional / BPUM, Nyoman Parta Kumpulkan UMKM yang Tercecer di Gianyar
Anggota Komisi VI DPR RI I Nyoman Parta, saat menggelar acara Sosialisasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. (istimewa)

BPUM, Nyoman Parta Kumpulkan UMKM yang Tercecer di Gianyar

Gianyar (KitaIndonesia.Com) – Anggota Komisi VI DPR RI I Nyoman Parta menggelar acara Sosialisasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), di Warung Paros, Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, akhir Oktober lalu.

Sosialisasi ini menghadirkan Executive Vice Presiden BRI Bali-Nusra Ida Bagus Ketut Subagia, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gianyar, serta Kepala Desa se-Kecamatan Sukawati. Sosialisasi mayoritas dihadiri para pelaku UMKM yang tidak mendapatkan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM).

Pada kesempatan tersebut, Nyoman Parta meminta agar Bank BRI bersama Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gianyar melakukan pendataan UMKM yang riil. Sebab berdasarkan data yang didapatkan di lapangan, Nyoman Parta mencatat masih banyak pelaku UMKM di Bali yang tidak mendapatkan BPUM.

“Data UMKM di Bali harus riil. Apapun itu usahanya, baik dari dagang bubur, dagang semat, dagang jamu, agar mendapatkan bantuan dan rakyat merasakan bantuan negara di tengah pandemi Covid-19 ini,” ujar politikus PDI Perjuangan ini, seraya menyatakan bahwa pemerintah pusat memberikan perhatian untuk Bali karena kontraksi ekonomi paling tinggi terjadi di Bali.

Nyoman Parta juga menyebut, kuota program BPUM ini masih banyak. Karena itu, anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI ini berharap desa dapat merekap data UMKM yang tercecer. Selanjutnya data itu dibawa ke Dinas Koperasi agar masyarakat lebih mudah melakukan registrasi.

Adapun Executive Vice Presiden BRI Bali-Nusra Ida Bagus Ketut Subagia, menjelaskan bahwa BPUM ini merupakan salah satu stimulus yang diberikan pemerintah.

“BPUM merupakan bantuan yang diberikan kepada para pelaku usaha kecil menengah mikro di Indonesia. Besarannya Rp 2,4 juta,” kata Pimpinan Wilayah BRI Denpasar asal Kabupaten Karangasem ini.

Selain program BPUM, Bank BRI juga memiliki program KUR Super Mikro. KUR ini syaratnya sederhana dan jumlah kreditnya Rp 10 juta. Secara kriteria, bahwa yang berhak menerima KUR ini adalah pekerja terkena PHK di usaha produktif, hingga ibu rumah tangga yang melakukan usaha produktif.

“Sampai bulan Desember 2020, KUR Super Mikro ini melayani masyarakat dengan tidak bayar bunga, karena bunganya di tanggung negara,” jelas Ida Bagus Ketut Subagia.

Untuk mendapatkan bantuan UMKM sebesar Rp 2,4 juta, pelaku usaha kecil bisa mendaftarkan dirinya ke Dinas Koperasi yang berada di domisili masing-masing. Syaratnya, pelaku usaha merupakan Warga Negara Indonesia (WNI); Mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK); Mempunyai usaha mikro yang dibuktikan dengan surat usulan dari pengusul lampirannya; Bukan ASN; Bukan anggota TNI/ Polri; serta Bukan pegawai BUMN/ BUMD. (KI-33)

Check Also

Presiden Jokowi Sudah Divaksin, Togar Situmorang: Saya Dukung dan Siap Divaksin

Denpasar (KitaIndonesia.Com) – Hampir setahun Indonesia dilanda wabah virus corona. Kondisi ekonomi terpuruk, kehidupan masyarakat …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *