Home / Politik / Biaya Tinggi Pilkada Langsung, Koster: Biaya Saksi Saja Rp 3 Miliar!
Gubernur Bali Wayan Koster, menjawab pertanyaan wartawan usai jumpa pers di Gedung Jaya Sabha.

Biaya Tinggi Pilkada Langsung, Koster: Biaya Saksi Saja Rp 3 Miliar!

Denpasar (KitaIndonesia.Com) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian berpandangan bahwa Pilkada langsung memberikan ruang yang seluas – luasnya kepada masyarakat dalam hal partisipasi politik. Namun, Pilkada langsung juga sarat potensi konflik.

Yang tak kalah parah, Pilkada langsung juga disebutnya membutuhkan biaya politik tinggi. Hal ini bisa jadi menjadi salah satu alasan memicu kepala daerah terpilih melakukan tindak pidana korupsi.

Kemendagri, demikian mantan Kapolri itu, akan melakukan riset akademik terkait sistem Pilkada secara langsung. Namun tidak berarti bahwa Pilkada akan dikembalikan ke DPRD. Bisa saja opsinya tetap dilakukan secara langsung, dengan catatan harus ada solusi untuk mengurangi dampak negatif Pilkada langsung.

Lantas, benarkah Pilkada langsung ini menelan biaya tinggi? Kepada wartawan usai jumpa pers di Gedung Jaya Sabha Denpasar, Kamis (21/11/2019), Gubernur Bali Wayan Koster yang terpilih pada Pilgub Bali 2018 lalu tak menampik adanya biaya yang dikeluarkan dalam kontestasi lima tahunan itu.

Hanya saja menurut Koster, dirinya tak banyak mengeluarkan biaya pada Pilgub Bali 2018. Secara umum pembiayaan menjadi ringan karena gotong – royong seluruh kader PDIP di Bali.

“Tergantung juga, kalau saya nggak mahal. Ada (biaya) untuk saksi. Tapi gotong – royong. Kalau di PDIP kan, gotong – royong. Kalau partai nggak ada gotong – royong, kan susah,” jelas Koster.

Soal biaya paling tinggi yang dikeluarkan Koster pada Pilgub Bali 2018, diakuinya terkait dana saksi. Untuk membiayai saksi-saksi di TPS, pihaknya menghabiskan anggaran Rp 3 miliar.

“Waktu saksi aja saya habis Rp 3 miliar,” ujar Koster, yang juga Ketua DPD PDIP Provinsi Bali.

Lantas pola gotong – royong yang dilakukan PDIP untuk meringankan biaya tinggi Pilkada, diakui Koster melalui iuran. Iuran dimaksud untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan selama Pilkada. Jumlahnya bervariasi. Anggota DPR RI lebih tinggi, disusul anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

“Ada yang 20 juta, ada 50 juta, tergantung. DPR RI gedean. DPRD Provinsi gedean. Kecilan (DPRD) Kabupaten/ Kota,” pungkas Koster. (KI4)

Check Also

DKPP Akan Sidangkan Kasus LPPDK Nol Rupiah Caleg di Bali

Jakarta (KitaIndonesia.Com) – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah menjadwalkan sidang kasus dugaan manipulasi Laporan …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *