Home / Peristiwa / Nasional / Banyak Warga Tak Kebagian Bantuan, Togar Situmorang: Korupsi Saat Bencana Dipidana Mati
Pengamat kebijakan publik yang juga advokat senior Togar Situmorang, SH, MH, MAP. (istimewa)

Banyak Warga Tak Kebagian Bantuan, Togar Situmorang: Korupsi Saat Bencana Dipidana Mati

Denpasar (KitaIndonesia.Com) – Presiden RI Ir H Joko Widodo mengaku mendengar informasi dari berbagai daerah bahwa banyak warga tidak mampu dan terdampak pandemi Covid-19 yang tidak kebagian bantuan pemerintah. Ia pun berharap agar seluruh masyarakat gotong royong membantu warga yang sama sekali tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah.

”Saya banyak mendengar dan melihat tentang orang-orang yang tidak mendapatkan bantuan dari kepala daerah, dengan alasan tidak ada data lengkap mengenai penduduk,” kata Presiden Jokowi, beberapa waktu lalu.

“Saya tahu dan saya mengetahui, hal ini pasti terjadi. Makanya untuk rakyat yang tidak mampu yang tidak mendapatkan hak-haknya, harap gotong royong, bersatu, saling membantu, agar orang yang telah menggunakan sembako tidak digunakan seenaknya. Kalau tidak kebagian, cepat melakukan tindakan, karena ini dari pemerintah pusat. sudah jelas sekian triliun uang untuk bantuan sudah dimasukkan ke daerah masing-masing,” imbuh Kepala Negara.

Fenomena masih banyaknya warga yang tidak mendapatkan bantuan pemerintah ini, mendapat perhatian khusus dari pengamat kebijakan publik Togar Situmorang, SH, MH, MAP. Advokat senior ini sangat menyayangkan dan prihatin apalagi jika benar ada oknum yang memanfaatkan situasi Covid-19 ini.

“Seperti yang kita tahu, kita berada di masa-masa sulit di tengah wabah virus corona ini. Janganlah berbuat yang tidak-tidak dan bisa merugikan masyarakat,” ujar Togar Situmorang, di Denpasar, Kamis (7/5/2020).

Advokat yang dijuluki Panglima Hukum ini mengingatkan bahwa wabah virus corona yang sedang melanda negeri ini memberikan dampak yang sangat besar, terutama di bidang ekonomi. Banyak masyarakat kecil yang menderita karena banyak yang jadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh perusahaan.

Celakanya, masyarakat terdampak Covid-19 ini makin terpuruk ketika bantuan yang seharusnya mereka terima justru tak jelas. Ada dugaan, bantuan tersebut justru dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk kepentingan tertentu pula.

“Masa sih lagi mengalami musibah ini, ada oknum yang melakukan korupsi? Sungguh tidak memiliki empati kepada NKRI. Ingat, korupsi pada saat bencana ancaman hukumannya pidana mati,” tegas Togar Situmorang, yang juga Ketua Hukum RS dr Moedjito Dwidjosiswojo Jombang, Jawa Timur.

Ia menegaskan, penyaluran dana dari pemerintah pusat sampai ke daerah harus benar-benar diawasi dengan ketat dan penuh tanggung jawab. Apabila terdapat indikasi pelanggaran atau tindak pidana, harus benar- benar ditindak tegas.

“Perhatikan juga para pemimpin daerah, jangan sampai menggunakan dana pusat terkait Covid-19 malah untuk konsituen atau hanya memberikan bantuan kepada yang dikenal atau kelompok mereka saja, sementara yang memerlukan bantuan sembako atau lain-lain malah tidak terdata bahkan tidak mendapatkan apa-apa. Justru masyarakat kecil inilah yang seharusnya diutamakan,” tandas Ketua Pengkot POSSI Kota Denpasar ini.

Yang lebih parah, demikian Togar Situmorang, bantuan dari pemerintah pusat itu justru dimanfaatkan untuk kepentingan politik jelang Pilkada 2020. Pemanfaatan penyaluran bantuan sosial itu dilakukan sedikitnya dengan tiga modus.

Modus pertama, bansos yang didistribusikan dikemas atau dilabeli gambar kepala daerah. Kedua, bansos dikemas dengan menyertakan jargon dan simbol-simbol politik atau jargon kampanye yang telah digunakan pada Pilkada periode sebelumnya atau yang akan digunakan pada Pilkada tahun ini.

“Ketiga, bansos diberikan tidak mengatasnamakan pemerintah, melainkan atas nama kepala daerah pribadi,” beber advokat kondang yang pernah dinobatkan sebagai The Most Leading Lawyer in Satisfactory Performance of The Years 2019 ini.

Karena itu, menurut dia, mekanisme penyaluran dana bansos dari pemerintah pusat ke daerah harus benar-benar diawasi. Bila perlu pemerintah pusat membentuk tim khusus untuk mengawasi, supaya bantuan tersebut jatuh ke orang yang tepat dan menggunakan cara yang tepat juga.

“Aparat penegak hukum dan seluruh stakeholder juga harus serius dan fokus mengantipasi supaya hal ini tidak terjadi. Dan tidak ketinggalan juga peran aktif dari masyarakat itu sendiri dalam melakukan pengawasan penyaluran bantuan tersebut,” pungkas Founder dan CEO Firma Hukum di Law Firm Togar Situmorang yang beralamat di Jalan Tukad Citarum Nomor 5A Renon, Denpasar (pusat), dan Cabang Denpasar di Jalan Gatot Subroto Timur Nomor 22 Kesiman, Denpasar serta Cabang Jakarta di Gedung Piccadilly Room 1003-1004, Jalan Kemang Selatan Raya Nomor 99, Jakarta Selatan, ini. (KI4)

Check Also

Work From Bali Akan Diluncurkan Juli 2021

Jakarta (KitaIndonesia.Com) – Kebijakan Work From Bali (WFB) akan diluncurkan pada kuartal ketiga atau Juli …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *