Home / Peristiwa / Nasional / Bamsoet: Persiapan PSBB Daerah Harus Komprehensif, Jangan Buat Kepanikan Baru
Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo. (istimewa)

Bamsoet: Persiapan PSBB Daerah Harus Komprehensif, Jangan Buat Kepanikan Baru

Jakarta (KitaIndonesia.Com) – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendorong para gubernur, bupati dan wali kota untuk menggunakan wewenang mengajukan permohonan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan bijaksana. Menurut dia, apabila akhirnya PSBB harus diterapkan, langkah itu hendaknya tidak menimbulkan ekses atau menambah persoalan baru di daerah.

“Selain mengacu pada syarat-syarat penerapan PSBB sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Permenkes Nomor 9 Tahun 2020, para kepala daerah hendaknya juga memastikan terlebih dahulu bahwa penerapan PSBB tidak menimbulkan panik masyarakat setempat. Maka, sosialisasi sebelum PSBB diterapkan menjadi sangat penting,” kata Bamsoet di Jakarta, Minggu (5/4/2020).

Diketahui, pekan lalu, Menteri Kesehatan (Menkes) RI Terawan Agus Putranto telah menebitkan Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman PSBB. Hal ini sebagai bagian dari upaya percepatan penanganan wabah virus corona. Selain menjadi wewenang Menkes, Permenkes ini juga menetapkan bahwa permohonan PSBB di sebuah wilayah juga bisa diminta oleh gubernur, bupati atau wali kota kepada Menkes.

Bamsoet melanjutkan, pada tahap sosialisasi, narasi atau penjelasan pemerintah daerah tentang perkembangan data pasien Covid-19 hendaknya dikemukakan dengan cara yang wajar dan terukur, tanpa dramatisasi. Terutama data perkembangan harian tentang bertambahnya jumlah pasien Covid-19 hingga yang meninggal. Dengan penjelasan apa adanya, respons masyarakat pun diyakini terukur alias tidak panik.

“Sebelum PSBB diberlakukan, Pemda harus memastikan stok kebutuhan pokok masyarakat setempat tersedia dalam volume atau jumlah yang aman. Serta memastikan tidak terganggunya rantai pasok kebutuhan pokok dan energi. Setiap Pemda perlu berupaya agar tidak terjadi panic buying,” tegas Bamsoet.

Mantan Ketua DPR RI ini menambahkan, tak kalah penting adalah memastikan kesiagaan fasilitas layanan publik untuk permintaan atau kebutuhan bersifat darurat. Semisal, layanan medis bagi pasien penyakit lain, Lansia, anak-anak serta ibu hamil.

Untuk memastikan semua itu, persiapan sebelum penerapan PSBB oleh setiap kepala daerah haruslah komprehensif dan mencakup semua aspek.

“Pelaksanaan dan pengawasan PSBB di sejumlah daerah dipastikan makin rumit, karena bertepatan dengan periode mudik. Untuk menghindari ketegangan dengan para pemudik, para petugas di setiap daerah harus persuasif, dengan mengedepankan dialog untuk membangun saling pengertian,” pungkas Bamsoet. (KI15)

Check Also

Presiden Jokowi Sudah Divaksin, Togar Situmorang: Saya Dukung dan Siap Divaksin

Denpasar (KitaIndonesia.Com) – Hampir setahun Indonesia dilanda wabah virus corona. Kondisi ekonomi terpuruk, kehidupan masyarakat …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *