Home / Politik / APBD Bali 2021 Mulai Dibahas, Dewan Minta Anggaran Hibah Proporsional
Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Sugawa Korry. (istimewa)

APBD Bali 2021 Mulai Dibahas, Dewan Minta Anggaran Hibah Proporsional

Denpasar (KitaIndonesia.Com) – Memasuki tahun 2020, DPRD bersama Pemprov Bali langsung memulai persiapan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2021. Pembahasan terutama dalam rangka menyamakan persepsi terkait aspek pendapatan dan belanja daerah tahun 2021.

Hal ini dibenarkan oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali I Nyoman Sugawa Korry, usai memimpin pembahasan awal terkait RAPBD 2021, di Gedung DPRD Provinsi Bali, di Denpasar, Selasa (7/1/2021). Pembahasan tersebut dihadiri anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Bali serta Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Bali Dewa Made Indra dan jajaran.

“Rapat terkait persiapan pembahasan RAPBD 2021 dilaksanakan lebih awal, dalam rangka menyamakan persepsi terkait aspek pendapatan daerah dan belanja daerah tahun 2021, dengan mencermati realisasi pendapatan tahun 2019 dan program digitalisasi,” jelas Sugawa Korry.

Banggar DPRD Provinsi Bali, imbuhnya, mengapresiasi realisasi pendapatan daerah tahun 2019 yang mencapai 106 persen atau sekitar Rp4,2 triliun. Selain itu dari aspek laporan keuangan tahun anggaran 2018, juga telah mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Diharapkan untuk tahun 2019, kualitas WTP juga menjadi lebih baik,” ujar Sugawa Korry.

Dalam pembahasan kali ini, demikian politikus Partai Golkar asal Buleleng itu, ada cukup banyak masukan yang diberikan oleh Banggar DPRD Provinsi Bali kepada TAPD Provinsi Bali. Di antaranya adalah agar terwujudnya upaya maksimal terkait terpenuhinya program wajib, seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur hingga 5 prioritas pembangunan sebagaimana visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali.

“Selain itu, dukungan program-program terobosan dan prioritas seperti shortcut, penataan Besakih, Dermaga Denpasar dan Klungkung serta pusat kebudayaan, juga kami dukung sepenuhnya,” ujar Sugawa Korry.

Namun di sisi lain, ada juga aspirasi anggota dewan terkait fasilitasi dana hibah agar mendapat perhatian yang proporsional. Dewan berpandangan, aspirasi masyarakat selama ini disalurkan melalui Musrenbang dan serapan aspirasi seperti reses, rapat kerja dan lainnya yang dituangkan dalam Pokok Pikiran (Pokkir) DPRD.

“Khusus fasilitasi hibah oleh DPRD juga dipandang sangat membantu masyarakat. Oleh karena itu, DPRD juga mendorong agar hibah tetap dianggarkan, sudah barang tentu dengan penyempurnaan mekanisme perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporannya,” tutur Sugawa Korry.

Setelah rapat tersebut, ditugaskan Komisi II DPRD Provinsi Bali untuk segera melaksanakan forum pendapatan daerah bersama OPD terkait dan Banggar, guna mengkonsolidasikan Pokkir DPRD. TAPD Provinsi Bali juga diminta untuk mempersiapan bahan kajian terkait aspek pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021, sebagai bahan dalam rapat selanjutnya. (KI4)

Check Also

Baliho Puan Mejeng di Berbagai Daerah, Pengamat: Untuk Persiapan Pilpres 2024

Jakarta (KitaIndonesia.Com) -Pemasangan baliho Puan Maharani di sejumlah daerah ditengarai sebagai persiapan menghadapi pemilihan presiden …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *