Aneh! Mabar Zona Merah, Dana Pencegahan Covid-19 Malah “Diparkir”

Labuan Bajo (KitaIndonesia.Com) – Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), Nusa Tenggara Timur telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 18.290.000.000 untuk pencegahan Covid-19 di daerah itu. Anehnya, hingga saat ini di mana Manggarai Barat sudah berstatus sebagai zona merah penyebaran virus corona, dana tersebut malah tetap “diparkir” di kas daerah.

Hal tersebut terungkap dalam sidang pembahasan alokasi anggaran pencegahan Covid-19, di Gedung DPRD Kabupaten Manggarai Barat, di Labuan Bajo, Selasa (5/5/2020). Dalam sidang yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Barat Edistasius Endi ini, mayoritas anggota dewan mempertanyakan alasan belum dimanfaatkannya dana tersebut. Padahal, sudah ada warga di ujung barat Pulau Flores itu yang positif virus corona.

Menjawab pertanyaan para wakil rakyat, Kepala Bagian Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Salvador Pinto, menjelaskan, dana pencegahan Covid-19 yang telah dialokasikan sama sekali belum sepeserpun yang dicairkan. Pinto beralasan, hal tersebut terjadi karena belum ada pengajuan dari Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Manggarai Barat Dominikus Hawan.

“Sesuai amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Tentang Pencegahan Covid-19, maka terkait rencana kebutuhan belanja, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengajukan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. Hanya satu hari langsung cair. Tapi sampai hari ini, saya mau kasih ke luar uang kepada siapa kalau pengusulnya tidak ada?” ujar Pinto.

Sebelumnya dalam sidang tersebut, anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat Yoseph Suhardi merasa prihatin dengan lambatnya Kalaksa BPBD Kabupaten Manggarai Barat dalam mengajukan dana pencegahan Covid-19. Menurut politikus Partai Gerindra itu, di tengah situasi darurat pandemi Covid-19, seharusnya juga bertindak secara darurat dan tidak menyepelekan situasi yang ada.

“Saya tidak mengerti, Kepala BPBD itu ada dalam Tim Satgas. Beliau sendiri bilang kalau belum ada satu rupiah yang dikeluarkan, tetapi beliau sendiri belum ada permintaan. Coba dipikiran, kita dalam situasi darurat, mestinya semua kebijakan itu harus serba darurat. Jangan saling tunggu,” tegas Suhardi.

Sementara Wakil Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Barat Darius Angkur, mempertanyakan keterlibatan Bupati Manggarai Barat Agustinus Ch Ch Dula sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Manggarai Barat dalam mengontrol perkembangan tim.

“Sudah satu setengah bulan Covid-19 di Manggarai Barat, tapi kok lama sekali? Bagaimana hubungan kerja yang baik dengan anggota tim gugus itu. Masa tidak dikontrol? Masa ketua gugus tidak tanya sejauh mana perkembangan dan sudah berapa anggaran yang dikeluarkan? Manggarai Barat sudah zona merah, ya, tidak salah karena kita diam selama ini,” ujar Darius, yang juga Ketua DPC PDIP Kabupaten Manggarai Barat.

Hal tak jauh berbeda disampaikan anggota Fraksi NasDem DPRD Kabupaten Manggarai Barat Beni Nurdin. Ia berharap, Bupati Dula selaku ketua gugus segera mengevaluasi kinerja gugus yang ada.

“Sudah jelas Kepala Keuangan menyampaikan bahwa uang masih ada. Berarti sudah jelas, gugus tugas itu tidak mengajukan biaya. Uangnya sudah ada tapi nyatanya gugus belum meminta. Dana tidak dikeluarkan tapi mengharapkan bantuan dalam bentuk sumbangan orang. Bupati perlu evaluasi personel-personel yang ada,” ucapnya. (KI21)