Home / Politik / Andre Garu: Tunda Pilkada dan Evaluasi Kinerja Kabinet Jilid II
Adrianus Garu. (istimewa)

Andre Garu: Tunda Pilkada dan Evaluasi Kinerja Kabinet Jilid II

Jakarta (KitaIndonesia.Com) – Mantan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD Rl) Adrianus Garu, mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjalankan dua agenda penting dalam upaya menyelamatkan rakyat Indonesia di tengah kondisi memilukan akibat dampak pandemi Covid-19. Kedua agenda penting itu masing-masing adalah menunda pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 dan melakukan evaluasi terhadap kinerja Kabinet Jilid II.

“Yang pertama, saya berharap Presiden Jokowi bisa menunda seluruh proses Pilkada 2020 ke 2022 sesuai Rancangan UU Parpol dan UU Pemilu,” kata Andre Garu, sapaan akrab Adrianus Garu, di Jakarta, Sabtu (6/6/2020). 

“Yang kedua, saya berharap Presiden Jokowi segera mengevaluasi secara menyeluruh kinerja Kabinet Jilid II yang tidak sejalan dengan visinya,” imbuh pria asal Manggarai, Nusa Tenggara Timur itu.

Menurut dia, sangat penting untuk mengevaluasi kinerja kabinet karena beberapa kebijakan selalu berbeda-beda dari menteri yang satu dengan yang lainnya. Ini jelas tak baik bagi maksimalnya kinerja pemerintah.

“Presiden harus menempatkan orang-orang yang rasional, bukan politisi yang hanya mementingkan partai dan kelompok,” tandas Andre Garu. 

Terkait usulan penundaan Pilkada 2020, ia mengatakan, penyelamatan rakyat Indonesia jauh lebih penting daripada euforia Pemilu di tengah pro kontra antara Mendagri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Bawaslu.

“(Presiden) Tak perlu mengikuti keinginan parpol-parpol. Lebih baik bersikap tegas, tunda pelaksanaan Pilkada,” tandas Andre Garu.

Dalam situasi seperti saat ini, menurut dia, pemerintah harus mengambil langkah tepat dengan memberikan edukasi.

“Jangan malah menakut-nakuti rakyat. Lama-lama rakyat bukan mati karena Covid-19, tapi mati karena stres tidak ada makanan,” ucapnya. 

Secara khusus, ia juga mengingatkan perlunya ketegasan dalam masalah pelayanan transportasi. Sebab, banyak rakyat yang menangis karena urusannya tertunda akibat ketidakjelasan aturan antara lembaga dan antara daerah.

Ini masalah serius. Sepertinya Presiden sudah tidak didengar oleh pembantunya maupun orang-orang daerah,” pungkas Andre Garu(KI33)

Check Also

Kinerja Polda Bali Diapresiasi Sekwan DPRD Provinsi Bali

Denpasar(KitaIndonesia.Com) – DPRD Provinsi Bali menyatakan terbuka dalam memfasilitasi penyampaian aspirasi yang dilakukan oleh masyarakat …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *