Home / Hukum / Alih Status Pegawai KPK, Togar Situmorang: Landasan Hukumnya Jelas
Advokat senior yang juga pengamat kebijakan publik Togar Situmorang, SH, MH, MAP, CMed, CLA. (istimewa)

Alih Status Pegawai KPK, Togar Situmorang: Landasan Hukumnya Jelas

Denpasar (KitaIndonesia.Com) – Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beralih status menjadi aparatur sipil negara (ASN). Pengalihan status ini pun menjadi gaduh.

Menurut praktisi hukum Togar Situmorang, SH, MH, MAP, CMed, CLA, sesungguhnya pengalihan status pegawai KPK ini tidak perlu diperdebatkan. Pasalnya, landasan hukum pengalihan status tersebut sangat jelas.

“Sesungguhnya proses alih status pegawai itu sudah sesuai aturan hukum, yakni mengacu pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang KPK,” kata Togar Situmorang.

Menujuk undang-undang tersebut, imbuhnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Pengalihan Status Pegawai KPK Menjadi ASN.

“Jadi dasar hukumnya jelas. Pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN itu dilakukan dalam rangka peningkatan mutu sumber daya manusia di dalam tubuh KPK,” ujar advokat senior yang juga pengamat kebijakan publik ini.

Ia juga memberikan pencerahan terkait urgensi pengalihan status tersebut. Salah satunya, adanya keyakinan atau kepastian bahwa pegawai KPK tidak pernah terlibat organisasi terlarang.

“Yang juga tak kalah penting adalah pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN itu terkait integritas yang tinggi dan moralitas yang baik, yang seharusnya dimiliki pegawai KPK,” tegas advokat yang sering disapa Panglima Hukum ini.

Ia lalu membeberkan amanat Pasal 5 ayat (4) Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021. Menurut peraturan tersebut, KPK berhak membuat atau mengadakan pengalihan status pegawai.

“Dalam pelaksanaannya, saat pengalihan status tersebut dilakukan tes wawasan kebangsaan. Tes wawasan kebangsaan ini adalah perintah dari undang-undang dan wajib dilaksanakan,” ucapnya.

Togar Situmorang berpendapat, metode yang dipakai dalam pengalihan status kepegawaian KPK tersebut sudah tepat. Sebab di sana terlihat bagaimana loyalitas para pegawai KPK kepada bangsa dan negara.

“Sehingga nantinya dalam menjalankan kewajiban mereka, baik sebagai penyidik ataupun sebagai pegawai KPK biasa, tetap memunculkan daripada 3 syarat penting,” tutur Togar Situmorang.

Ketiga syarat tersebut adalah, pertama, setia kepada Pancasila, UUD 1945 NKRI, serta setia kepada pemerintahan yang sah. Kedua, tidak pernah terlibat dalam organisasi terlarang. Ketiga, memiliki integritas dan moral yang baik.

“Jadi, untuk pegawai KPK yang tidak lolos menjadi ASN, lebih baik mengundurkan diri saja daripada dinonaktifkan. Dan jangan memperkeruh keadaan dengan melakukan upaya-upaya, meskipun dia memiliki hak di dalamnya,” tandas Togar Situmorang, yang juga Dewan Penasehat DPP Forum Batak Intelektual ini.

Togar Situmorang menambahkan, KPK sangat rentan dengan pejabat yang melakukan perbuatan-perbuatan extra ordinary. Kebanyakan yang ditangani oleh KPK adalah Korupsi anggaran negara yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif. KPK juga mengkhususkan tugasnya mencari kerugian-kerugian negara.

Dengan demikian, secara moralitas dan intelektualitas, pegawai KPK tidak diragukan. Pegawai KPK jangan sampai ditumpangi oleh kepentingan politik tertentu.

“Misalnya apabila ada masyarakat tertentu melaporkan kepada KPK, misalnya soal Pak Gubernur Anies Baswedan, itu harus betul – betul riil. Bukan hanya digunakan sebagai alat politik. Kalau memang Pak Gubernur itu dianggap mempunyai potensial kerugian negara, ya, KPK harus turun dan wajib menyelidiki itu,” ucapnya.

“Jadi mental dan moralitas dari aparat penegak hukum KPK itu harus kuat dan tegas. Harus benar-benar memiliki integritas dan kejujuran. Berani menindak tanpa pandang bulu para tikus berdasi itu guna memberantas penyakit negara tersebut,” imbuh pria berdarah Batak kelahiran Jakarta yang digadang-gadang menjadi Calon Gubernur DKI Jakarta 2022 itu.

Secara khusus juga soal barang bukti yang disita oleh KPK, Togar Situmorang berharap agar dibuka. Barang bukti tersebut harus transparan dan harus diaudit.

Itu mau dikemanakan kalau memang sudah disita oleh negara dalam hal ini oleh pihak KPK? Apakah itu pernah diaudit untuk dibalikkan kepada negara dan negara mengembalikannya untuk masyarakat atau bagaimana?” tegas Togar Situmorang.

Ia pun sangat setuju dengan adanya pengalihan status pegawai biasa menjadi ASN. Selain karena dasar-dasar hukumnya jelas, KPK juga diharapkan bisa lebih berkembang dan lebih baik ke depan. Apalagi KPK bukan hanya milik kelompok atau golongan tertentu.

“Kita tidak mau KPK tajam ke bawah tumpul ke atas. Semoga KPK ke depannya bisa lebih baik. KPK dibentuk oleh pemerintah melalui DPR dan Presiden itu dimaksudkan untuk melindungi uang rakyat dari tikus – tikus koruptor,” pungkas CEO & Founder Law Firm Togar Situmorang yang berkantor pusat di Jalan Tukad Citarum Nomor 5A Renon, Denpasar Selatan dan Jalan Pengalengan Raya Nomor 355 Bandung, Jawa Barat ini. (KI-01)

Check Also

Diambil Sumpahnya, Advokat FERARI Diingatkan Jaga Nama Baik Organisasi

Denpasar (KitaIndonesia.Com) – Pengadilan Tinggi (PT) Denpasar mengambil sumpah 15 orang advokat yang bernaung dibawah …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *